Dengarkan artikel ini:
Jawaban benar siswa SMA diberi nilai minus oleh juri MPR. Mengapa orang Indonesia begitu takut mengakui kesalahan?
“The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance. When dissonance is present, in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which would likely increase the dissonance.” – Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (1957)
Cupin baru saja menyeduh kopinya ketika timeline meledak. Video berdurasi beberapa menit dari Pontianak menyebar ke mana-mana, menampilkan babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berakhir dengan cara yang tidak seorang pun bayangkan.
Cupin menyimak video itu sambil mengernyitkan dahi. Pertanyaannya sederhana: lembaga mana yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK?
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab lebih dulu dengan menyebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jawaban itu, secara konstitusional, benar.
Namun dewan juri yang dipimpin Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita WB justru memberikan nilai minus lima. Alasannya, Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur DPD dengan jelas.
Cupin mengulang video itu tiga kali, dan tiga kali ia mendengar kata “Dewan Perwakilan Daerah” terucap dari mulut peserta. Beberapa menit kemudian, Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan substansi yang persis sama dan mendapat nilai sempurna: sepuluh.
Yang membuat Cupin berhenti menyeruput kopinya bukan skor yang timpang itu. Melainkan apa yang terjadi setelahnya, ketika Regu C memprotes dan juri diminta mengevaluasi ulang.
Alih-alih mengoreksi, juri kedua, Indri Wahyuni, justru menegur peserta agar memperbaiki artikulasi mereka. “Dewan Juri berhak memberikan nilai minus lima,” katanya dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk dialog.
Cupin meletakkan cangkirnya. Ia bukan ahli konstitusi, tapi ia tahu persis apa yang baru saja ia saksikan. Bukan kesalahan teknis, melainkan sesuatu yang jauh lebih akrab di telinga setiap orang Indonesia: refleks defensif dari pihak yang merasa otoritasnya digugat.
Video itu akhirnya memaksa Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman meminta maaf secara resmi. Dewan juri dan MC dinonaktifkan. Bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang para siswa SMAN 1 Pontianak ke Jakarta.
Cupin mengangguk pelan membaca berita tindak lanjut itu. Tapi satu hal mengganggunya: koreksi datang dari tekanan viral, bukan dari sistem.
Mengapa begitu sulit bagi pemegang otoritas di Indonesia untuk berkata “saya keliru”? Dan apakah ada sesuatu dalam budaya kita yang membuat pengakuan kesalahan terasa seperti bunuh diri sosial?
Defensif adalah Budaya Kita?
Untuk menjawab pertanyaan Cupin, kita perlu mundur ke tahun 1946. Antropolog Ruth Benedict dalam bukunya The Chrysanthemum and the Sword memperkenalkan pembedaan klasik antara shame culture dan guilt culture.
Dalam guilt culture yang dominan di Barat, seseorang merasa bersalah karena melanggar standar internalnya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam shame culture, yang Benedict identifikasi pada masyarakat Timur, tekanan moral datang dari luar: dari tatapan orang lain, dari kemungkinan dipermalukan di depan publik.
Indonesia, dalam banyak studi, dikategorikan sebagai masyarakat yang condong pada shame culture. Implikasinya sangat konkret: yang paling ditakuti bukan perbuatan salah itu sendiri, melainkan ketahuan bahwa kita salah.
Sosiolog Belanda Geert Hofstede memberikan data kuantitatif yang memperkuat gambaran ini. Dalam skala dimensi budaya nasionalnya, Indonesia mencatat skor Power Distance Index sebesar 78, salah satu yang tertinggi di dunia, dengan skor Individualism hanya 14.
Angka 78 berarti masyarakat Indonesia secara kultural menerima bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak setara. Angka 14 berarti identitas individu sangat terikat pada kelompok dan hierarki tempatnya berada.
Kombinasi keduanya menciptakan arsitektur sosial di mana koreksi dari bawah ke atas menjadi sangat mahal secara kultural. Ketika seorang siswa SMA memprotes keputusan pejabat eselon tinggi, ia bukan sekadar mempertanyakan skor, melainkan sedang menantang seluruh tatanan hierarkis yang menopang otoritas sang juri.
Benedict Anderson, ilmuwan politik Cornell University yang menghabiskan kariernya mempelajari Indonesia, pernah menguraikan bagaimana konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa berbeda secara fundamental dari tradisi Barat. Kekuasaan bukan sekadar kapasitas untuk memutuskan, melainkan substansi yang melekat pada posisi, yang tidak boleh terlihat berkurang atau dipertanyakan.
Bandingkan dengan Jepang yang sama-sama beroperasi dalam kerangka shame culture. Di sana, tradisi jishoku atau pengunduran diri sukarela menyediakan jalur institusional bagi akuntabilitas tanpa konfrontasi publik yang memalukan.
Di Korea Selatan, ketika partai berkuasa kalah dalam pemilu parlemen 2024, Perdana Menteri Han Duck-soo dan seluruh penasihat senior presiden langsung menawarkan pengunduran diri. Frasa yang digunakan Presiden Yoon Suk Yeol adalah “merendahkan hati untuk menghormati” kehendak publik.
Di Skandinavia, dengan skor Power Distance yang rendah, seorang penilai yang menyadari kesalahannya dapat langsung berkata “maaf, Anda benar” tanpa merasa otoritasnya runtuh. Otoritas justru dikuatkan oleh kemampuan mengakui kekeliruan.
Indonesia belum memiliki mekanisme kultural semacam itu. Yang ada justru sebaliknya: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kesalahan dipersepsi sebagai pelucutan martabat.
Lantas, jika budaya membentuk kerangkanya, apa yang terjadi di dalam kepala individu ketika ia terpojok oleh kesalahannya sendiri? Dan apakah ada penjelasan psikologis mengapa semakin jelas seseorang bersalah, semakin keras pula ia mempertahankan posisinya?
Sindrom Defensif Sedari Pikiran?
Jawabannya sudah diformulasikan sejak 1957. Leon Festinger, psikolog sosial Amerika, memperkenalkan teori cognitive dissonance yang kini menjadi salah satu pilar psikologi modern.
Festinger menunjukkan bahwa ketika seseorang menyadari perilakunya bertentangan dengan keyakinannya, ia tidak otomatis memperbaiki perilaku tersebut. Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya: ia memperkuat pembenaran atas tindakan yang salah untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis.
Festinger bahkan menyebut dorongan ini sefundamental rasa lapar. Ketika dewan juri MPR menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan yang keliru, yang bekerja bukan logika koreksi, melainkan mesin rasionalisasi.
“Artikulasi tidak jelas” menjadi tameng. Keputusan juri dijadikan absolut. Fakta ditundukkan di bawah otoritas prosedural.
Sosiolog Kanada-Amerika Erving Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life menambahkan lapisan lain. Goffman menunjukkan bahwa setiap individu dan institusi membangun face, sebuah citra publik yang harus dijaga.
Yang membedakan sistem yang sehat dari yang bermasalah adalah apa yang terjadi ketika face dan fakta berkonflik. Dalam sistem yang sehat, fakta menang. Dalam sistem yang disfungsional, face menang, berapa pun biayanya.
Psikolog mencatat tiga mekanisme pertahanan diri yang bekerja secara berurutan dalam situasi seperti ini. Pertama, penyangkalan: Dyastasita WB secara eksplisit menolak bahwa Regu C telah menyebut DPD, meskipun rekaman menunjukkan sebaliknya.
Kedua, rasionalisasi: ketika penyangkalan mulai goyah, Indri Wahyuni menggeser argumen ke wilayah yang lebih kabur, yaitu soal artikulasi. Ini adalah shifting goalpost klasik: ketika argumen utama runtuh, pertahanan baru yang lebih sulit dibuktikan atau disanggah langsung diciptakan.
Ketiga, proyeksi: alih-alih menempatkan masalah pada keputusan juri, beban justru diletakkan pada peserta. Korban diminta bertanggung jawab atas kekeliruan pelaku.
Amy Edmondson, profesor Harvard Business School, dalam risetnya tentang psychological safety menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat keselamatan psikologis tertinggi justru adalah yang paling terbuka terhadap pengakuan kesalahan. Ketika orang merasa aman untuk berkata “saya keliru” tanpa dihukum, seluruh sistem menjadi lebih adaptif, lebih cepat belajar, dan lebih terpercaya.
Indonesia, dalam banyak hal, masih beroperasi pada kutub yang berlawanan. Gelar bertambah, jabatan naik, sertifikat berjejer, tetapi kerendahan hati untuk menerima koreksi justru semakin langka.
Insiden di Pontianak, pada akhirnya, bukan soal lomba cerdas cermat. Ia adalah cermin kecil yang memantulkan pola besar: sebuah ekosistem sosial di mana mengakui kekeliruan masih dianggap lebih berbahaya daripada mempertahankan kesalahan.
Cupin mungkin tidak punya jawaban tunggal untuk semua ini, tapi ia tahu satu hal: bangsa yang ingin maju perlu belajar bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan syarat pertama dari kematangan. (A43)
Comments are closed.