Dengarkan artikel ini:
28 tahun setelah Habibie jadi presiden, putranya kini masuk arena politik. Apakah ini dinasti baru, ataukah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya?
“…a world without inertia, without accumulation, without heredity or acquired properties, in which every moment is perfectly independent of the previous one, every soldier has a marshal’s baton in his knapsack, and every prize can be attained, instantaneously, by everyone.” – Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital” (1986)
Cupin, seorang mahasiswa ilmu politik di Jakarta, sedang menonton ulang serial Game of Thrones ketika ia tiba-tiba berhenti di sebuah adegan. Di layar, House Lannister sedang membicarakan warisan: bukan hanya harta, tetapi nama, reputasi, dan hak untuk berkuasa.
Cupin menutup laptopnya dan berpikir, bukankah peta politik Indonesia tidak jauh berbeda? Di Westeros, setiap great house memiliki modalnya masing-masing: House Stark berdiri di atas kehormatan, House Lannister di atas kekayaan dan jaringan, sementara House Targaryen mengandalkan klaim historis yang nyaris bersifat mistis.
Di Indonesia, pola serupa bekerja dengan cara yang tak kalah dramatis. Soekarno mewariskan nasionalisme dan PDI-P kepada Megawati, Soeharto meninggalkan jaringan oligarki yang masih beroperasi hingga hari ini, dan Jokowi menempatkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, langsung di kursi Wakil Presiden sebelum masa jabatannya sendiri berakhir.
Cupin kemudian teringat satu detail menarik dari serial itu: ada juga house-house kecil yang tidak memiliki pasukan besar maupun kekayaan, tetapi memiliki sesuatu yang lebih langka. House semacam itu memiliki reputasi dan rasa hormat yang mengendap selama generasi, tidak pernah berkuasa dengan cepat, tetapi juga tidak mudah dilupakan.
Tepat pada 21 Mei 1998, hari ini 28 tahun silam, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga di tengah reruntuhan Orde Baru. Selama 517 hari berkuasa, ia membuka kebebasan pers, menyelenggarakan pemilu multipartai, dan memilih mundur setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR.
Keluarga Habibie adalah satu-satunya dari seluruh mantan presiden Indonesia yang anak-anaknya, hingga 2024, tidak terlibat dalam dinasti politik. Namun pada Pilkada Jawa Barat 2024, Ilham Akbar Habibie, putra sulung sang presiden, resmi mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur.
Lalu Cupin pun bertanya-tanya: apakah ini sekadar perpanjangan logika dinasti yang sudah lama bekerja di Indonesia? Atau apakah keluarga Habibie menawarkan sesuatu yang secara kualitatif berbeda dari great houses yang telah ada sebelumnya?
Modal dan Takhta Para Dinasti
Untuk menjawab pertanyaan Cupin, kita perlu meminjam kacamata sosiolog Prancis Pierre Bourdieu. Dalam The Forms of Capital, Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui uang atau senjata, tetapi juga melalui modal simbolik: akumulasi reputasi, kehormatan, dan legitimasi yang diakui oleh publik.
Modal ini bisa dikonversi menjadi pengaruh politik yang nyata, terutama ketika ia menempel pada sebuah nama yang disakralkan oleh sejarah. Di sinilah peta modal dinasti-dinasti Indonesia menjadi menarik untuk dibaca.
Sebagian besar dinasti elite Indonesia berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama adalah modal ekonomi yang membiayai mesin politik dan jaringan patronase dari pusat hingga desa, kedua adalah modal organisasional berupa partai atau ormas sebagai kendaraan mobilisasi massa, dan ketiga adalah modal sosial berupa relasi dengan militer, pengusaha, birokrat, dan tokoh agama.
Namun Bourdieu juga mengingatkan, dalam Language and Symbolic Power, bahwa semua bentuk modal itu pada akhirnya memerlukan legitimasi simbolik agar tidak tampak sebagai kekuasaan telanjang. Di sinilah letak keistimewaan keluarga Habibie: modal simboliknya justru yang paling tebal, sementara modal ekonomi dan organisasionalnya relatif tipis dibanding dinasti-dinasti lain.
Bourdieu juga memperkenalkan konsep habitus, yakni sistem disposisi yang diinternalisasi seseorang dari lingkungan sosialnya, yang kemudian membentuk cara ia bertindak dan berpikir. Ilham Habibie tumbuh dalam habitus seorang insinyur dan ilmuwan, bukan dalam habitus seorang politisi yang terbiasa mengkalkulasi suara dan membangun mesin patronase.
Ilmuwan politik Vedi Hadiz, dalam “Reorganising Political Power in Indonesia,” menggambarkan bagaimana oligarki Indonesia cenderung mengonversi kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik. Keluarga Habibie melakukan kebalikannya: mengonversi kekuatan intelektual dan reputasi moral menjadi modal untuk memasuki arena politik.
Pertanyaannya kemudian menjadi semakin tajam: apakah modal simbolik saja cukup untuk bersaing di Indonesia yang demokrasinya semakin bersifat retail, berbasis kedekatan emosional dan akar rumput? Dan jika tidak cukup, modal apa lagi yang sedang diakumulasi oleh keluarga ini untuk mengisi celah tersebut?
Teknokrat di Medan Pertempuran
Kekalahan Ilham di Pilkada Jawa Barat 2024 adalah jawaban pertama atas pertanyaan itu, dan jawabannya jujur. Pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie hanya meraih 19,33 persen suara, jauh di bawah Dedi Mulyadi yang menang dengan lebih dari 61 persen.
Namun membaca ini sebagai kegagalan penuh adalah kesalahan analitis. Ilham sejak awal menempatkan kontestasi itu bukan sebagai taruhan habis-habisan, melainkan sebagai investasi pengalaman di medan yang belum pernah ia masuki.
Yang justru lebih bermakna secara strategis adalah apa yang terjadi setelahnya. Pada Desember 2024, Ilham terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2024-2027, memimpin organisasi profesi dengan lebih dari satu juta insinyur terdaftar di seluruh Indonesia.
Ini bukan jabatan seremonial. Dalam konteks agenda reindustrialisasi dan hilirisasi yang menjadi prioritas nasional saat ini, PII adalah mitra strategis yang relevan, dan Ilham memposisikannya secara eksplisit sebagai kekuatan pendorong re-industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045.
Di sini, pola akumulasi modal keluarga Habibie mulai terbaca lebih jelas. Ilham memelihara Habibie Center, menjabat di dewan pakar ICMI, dan kini memimpin PII: sebuah ekosistem institusi yang menjaga warisan intelektual sang ayah tetap hidup dan relevan.
Di bawah kepemimpinannya, PII bahkan menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang ditunjuk sebagai tuan rumah World Engineering Day 2026, sebuah mandat dari World Federation of Engineering Organizations di bawah naungan UNESCO. Ini bukan sekadar prestasi seremonial, melainkan pernyataan bahwa Indonesia, melalui keluarga ini, masih memiliki standing intelektual di panggung global.
Ada presedennya di luar Indonesia: dinasti Lee di Singapura sering disebut sebagai contoh paling berhasil dari apa yang bisa kita sebut merit-based dynasty. Lee Kuan Yew membangun Singapura modern bukan semata-mata melalui kekuatan partai, melainkan melalui reputasi kompetensi dan disiplin tata kelola yang ia tanamkan sebagai nilai institusional.
Ketika putra sulungnya, Lee Hsien Loong, naik menjadi Perdana Menteri pada 2004, legitimasinya tidak datang otomatis dari nama sang ayah. Lee Hsien Loong membangun kariernya selama dua dekade, dari perwira militer berprestasi hingga menteri dan wakil perdana menteri, sebelum akhirnya menduduki posisi puncak.
Ilmuwan politik dari The Diplomat, dalam ulasannya tentang “Singapore After the Lee Political Dynasty,” mencatat bahwa yang membuat dinasti Lee bertahan bukan nepotisme, melainkan justru tuntutan pembuktian kompetensi yang lebih keras karena nama besar yang harus dijunjung. Pola inilah yang tampaknya sedang direplikasi oleh Ilham Habibie: membangun rekam jejak institusional yang cukup kuat agar kelak ia hadir bukan sebagai bayang-bayang sang ayah, melainkan sebagai figur yang berdiri di atas kakinya sendiri.
Sosiolog Michael Mann, dalam The Sources of Social Power, mengidentifikasi bahwa sumber kekuasaan yang paling tahan lama adalah yang bersifat ideologis, karena tidak bergantung pada sumber daya yang bisa habis seperti uang atau militer. Inilah yang coba dibangun oleh keluarga Habibie: dinasti berbasis ide dan kompetensi, bukan berbasis patronase atau oligarki.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling relevan bukan sekadar apakah Ilham Habibie akan kembali mencalonkan diri di arena yang lebih besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia sudah cukup matang untuk memberikan ruang kepada sebuah dinasti teknokrat, di mana legitimasi kekuasaan diukur bukan dari ketebalan dompet atau keluasan jaringan patronase, melainkan dari kedalaman kompetensi dan kekuatan warisan moral yang dibawa. Jawabannya, seperti semua hal besar dalam demokrasi, masih ditentukan oleh waktu dan oleh rakyat itu sendiri. (A43)
Comments are closed.