Dengarkan artikel ini:
Pada Mei 2026, The Economist menurunkan dua judul keras: Indonesia disebut berada di “jalur berisiko”, dan Prabowo dinilai membahayakan ekonomi sekaligus demokrasi. Empat tuduhan utamanya: sentralisasi kekuasaan, belanja populis yang membebani fiskal, ekspansi militer ke ruang sipil, dan erosi independensi institusi ekonomi. Bagi pasar global, narasi ini bukan sekadar opini, tetapi juga sinyal risiko yang menggerakkan yield obligasi, menekan rupiah, dan mengubah nada laporan analis internasional. Faktanya agenda utama The Economist memang selalu kontra terhadap kebijakan negara-negara proteksionis.
Pada 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi Terusan Suez. Reaksi Barat, termasuk media-media elite Eropa, segera keras: Nasser digambarkan sebagai ancaman bagi tatanan dunia, pemimpin otoriter yang menabrak kepentingan pasar bebas. The Economist kala itu ikut membingkai langkah Nasser sebagai petualangan berbahaya seorang nasionalis yang tak terkendali.
Namun Nasser tetap berkuasa, bahkan menjadi ikon pan-Arabisme selama dua dekade berikutnya. Kritik media elite London seperti The Economist tidak menjatuhkan rezimnya — tetapi berhasil mengubah cara dunia menceritakan Mesir: dari negara yang berani merdeka menjadi negara yang “berisiko”.
Tujuh dekade kemudian, pola itu berulang. Pada 14 Mei 2026, The Economist menurunkan dua teks keras tentang Indonesia secara bersamaan. Editorial pertama menyebut Indonesia — negara Muslim terbesar di dunia — sedang berjalan di “jalur berisiko”. Artikel kedua menilai Presiden Prabowo Subianto sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi sekaligus: belanja populis yang mahal, sentralisasi kekuasaan, ekspansi militer ke ruang sipil, oposisi yang termarginalkan, serta ancaman pelemahan institusi ekonomi.
Di Jakarta, respons publik terbelah tajam. Sebagian membaca ini sebagai alarm yang layak didengar. Sebagian lain menolaknya sebagai gema lama liberalisme Anglo-Saxon yang curiga pada negara berkembang berdaulat.
Pertanyaannya bukan sekadar: apakah The Economist benar? Pertanyaan yang lebih dalam adalah: mengapa narasi itu begitu mudah dipercaya oleh sebagian elite global — dan apa artinya bagi Indonesia?
Bukan Media Biasa
Untuk memahami bobot sebuah artikel The Economist, perlu dipahami terlebih dahulu apa sesungguhnya media ini. The Economist bukan koran harian dengan jutaan pembaca kasual. Ia lahir pada 1843 dari tangan James Wilson sebagai proyek ideologis yang eksplisit: mengampanyekan penghapusan Corn Laws, kebijakan proteksionis yang melindungi kepentingan tuan tanah Inggris atas nama pasar bebas. Sejak hari pertama, DNA-nya sudah terbentuk: anti-proteksionisme, pro-perdagangan terbuka, pro-disiplin fiskal, dan skeptis terhadap kekuasaan negara yang terlalu besar.
Selama 183 tahun berikutnya, identitas ideologis itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah skala pengaruhnya. Per 2025, The Economist Group melaporkan 1,25 juta pelanggan berbayar dengan pendapatan mencapai £368,5 juta. Namun angka pelanggan itu menyesatkan jika dibaca sebatas angka sirkulasi. Kekuatan The Economist bukan terletak pada kuantitas pembaca, melainkan pada kualitas posisi sosial mereka: fund manager, diplomat, analis risiko lembaga multilateral, staf bank sentral, dan jurnalis elite domestik di berbagai negara. Inilah yang membuat ia bekerja bukan seperti megafon, melainkan seperti rating agency of ideas — lembaga yang memberi peringkat pada narasi tentang suatu negara.
Dalam kerangka filsafat sosial Pierre Bourdieu, ini adalah perwujudan symbolic power: kekuasaan untuk memberi nama pada realitas dan membuat nama itu diterima sebagai kebenaran. Saat The Economist memberi label “fiskal boros”, “otoriter lunak”, atau “demokrasi yang tertekan” pada sebuah rezim, label itu bukan sekadar opini. Ia menjadi kosakata yang beredar di memo analis, briefing kedutaan, dan pertemuan dewan investasi. Dari sana, ia menjadi sinyal risiko yang memengaruhi premi obligasi, nilai tukar, dan arus modal — jauh sebelum satu kebijakan pun benar-benar berubah.
Soal kepemilikan, gambaran sesungguhnya lebih kompleks dari sekadar “media Barat”. Pemegang saham terbesarnya adalah Exor, kendaraan investasi keluarga Agnelli di Italia — dinasti di balik Fiat, Ferrari, dan Stellantis — yang menguasai sekitar 43,4% saham. Pada Maret 2026, miliarder Kanada Stephen J.R. Smith mengakuisisi sekitar 26,9% saham dari Lynn Forester de Rothschild.
Namun struktur kepemilikan The Economist memiliki pagar khusus: sebuah dewan trustee yang dibentuk sejak 1928 menjaga independensi editorial dari intervensi pemegang saham, dan hak suara individu dibatasi sekitar 20%. Menyebut The Economist sebagai “alat konglomerat tunggal” terlalu simplistis. Namun menyebutnya “murni netral” juga naif. Ia adalah institusi yang berdiri teguh di dalam ekosistem kapitalisme global — dan mengukur dunia dari dalam ekosistem itu.
Pemimpin Kuat
Kritik The Economist terhadap pemimpin kuat bukan fenomena baru. Xi Jinping berulang kali masuk sorotannya: konsolidasi kekuasaan Partai Komunis, state capitalism yang membengkak, dan risiko otoritarianisme digital. Narendra Modi disorot habis dalam artikel “Intolerant India” yang memotret democratic backsliding dan nasionalisme Hindu. Recep Tayyip Erdogan digambarkan sebagai arsitek demokrasi yang tercekik. Mohamed bin Salman dikritik atas kasus Jamal Khashoggi dan kekuasaan personalistik. Jair Bolsonaro mendapat sorotan panjang atas gaya Trumpian dan perusakannya terhadap institusi Brazil.
Hasilnya? Seragam: tidak ada satu pun dari mereka yang jatuh karena artikel The Economist.
Xi tetap berkuasa dengan cengkeraman lebih kuat dari sebelumnya. Modi memenangkan periode ketiga pada 2024 dengan basis elektoral yang solid. Erdogan bertahan lewat kontrol institusi dan loyalitas konservatif-religius. MBS justru makin kuat secara regional. Hanya Bolsonaro yang akhirnya kalah — tetapi bukan karena sorotan media Inggris, melainkan karena koalisi domestik, institusi hukum, dan pemilu yang bergerak melawannya.
Pelajaran filosofisnya penting: dalam tradisi pemikiran agenda-setting Maxwell McCombs dan Donald Shaw, media elite tidak menentukan apa yang dipikirkan orang — ia menentukan tentang apa orang berpikir. Ketika The Economist menempatkan “Indonesia–demokrasi–fiskal–militer” dalam satu bingkai, isu itu naik kelas dari gosip domestik menjadi agenda percakapan elite global.
Sementara dalam kerangka Erving Goffman tentang framing, program makan bergizi gratis bisa dibingkai sebagai keberpihakan pada rakyat — atau sebagai fiscal recklessness. Militer dalam kabinet bisa dibingkai sebagai stabilitas — atau sebagai democratic backsliding. The Economist memilih bingkai kedua. Dan sekali bingkai itu beredar, ia membentuk cara dunia menceritakan Indonesia tanpa perlu ada perubahan kebijakan satu pun.
Indonesia di Persimpangan Narasi
Kritik The Economist terhadap Prabowo harus dibaca dalam dua lapis sekaligus. Pertama, ada alarm institusional yang sah: kekhawatiran soal independensi Bank Indonesia, transparansi Danantara, batas defisit fiskal, dan ruang gerak oposisi adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan retorika. Pasar lebih takut pada kabut daripada badai — investor bisa menerima program besar jika hitungannya jelas, tetapi opacity tentang siapa membayar, siapa mengawasi, dan apa batasnya adalah sinyal yang mahal.
Kedua, ada refleks ideologis yang harus dibaca kritis: The Economist memiliki bias historis terhadap model negara developmentalist, nasionalisme ekonomi, dan agenda negara aktif — terlepas dari konteks historis masing-masing negara. Menilai kebijakan hilirisasi, program pangan, atau rekonfigurasi peran negara semata-mata dengan standar liberal-market order adalah reduksi yang tidak adil.
Kembali ke pelajaran Nasser: dunia merespons sorotan The Economist tentang Mesir, tetapi Nasser tidak jatuh karena artikel. Ia jatuh karena perang 1967 yang menghancurkan militernya secara nyata. Artinya, narasi media elite adalah amplifiker — ia memperkuat sinyal yang sudah ada di lapangan, bukan menciptakan krisis dari kekosongan. Jika institusi domestik sehat, sinyal amplikasi itu tidak mematikan. Jika institusi rapuh, satu artikel bisa menjadi percikan yang menyalakan sekam.
Pertanyaan sebenarnya untuk Indonesia hari ini bukan “Apakah The Economist anti-Indonesia?” Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: mengapa narasi itu terasa mudah dipercaya? Dan jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditemukan di dalam ruang redaksi di London — melainkan di dalam kualitas institusi, kejernihan data fiskal, dan luasnya ruang demokrasi yang kita rawat di sini. (S13)
Comments are closed.