Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #31
PinterPolitik.com
Di atas tanah, segala sesuatu bisa dihitung. Petak sawah punya batas, gedung punya sertifikat, jalan punya nama. Udara di atasnya tidak. Angin melintas tanpa meminta izin. Awan tidak menandatangani siapa pemiliknya. Namun yang di udara itulah yang menentukan apakah yang tumbuh di tanah matang atau layu sebelum musimnya.
Begitu pula sebuah negeri. Ia membangun di tanah: jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dana abadi. Semua bisa diresmikan dan diaudit. Di atasnya ada lapisan yang lebih tua dan lebih sunyi, yaitu udara informasi. Di langit itu, hari ini, sebuah negara besar menemukan dirinya sebagai pendatang yang terlambat.
Pada 4 Februari 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta, lebih dari 500 insan kehumasan berkumpul dalam Forum Bakohumas “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri”. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan sesuatu yang terdengar teknokratis, padahal isinya filosofis. Komunikasi publik, katanya, bukan lagi fungsi pendukung, melainkan bagian dari kepemimpinan negara. Ketika negara kalah cepat, ruang itu diisi misinformasi.
Bacaan yang paling gampang berkata: negara sedang belajar menguasai linimasa. Di balik kata “melawan disinformasi”, konon, tersembunyi hasrat mengunci narasi. Bacaan itu nyaman. Ia menempatkan negara sebagai satu-satunya penguasa langit, dan warga sebagai korban tunggal.
Yang sering luput adalah kebalikannya. Negara bukan penguasa langit itu. Ia datang terlambat ke meja yang kartunya sudah lama ditandai pemain lain. Udara di atas tanah Indonesia telah lama padat oleh lalu lintas yang bukan milik negara, bukan pula milik warga biasa, melainkan milik mereka yang paling rapi mengaturnya.
Renée DiResta, peneliti di McCourt School of Public Policy, Georgetown University, dan mantan kepala riset Stanford Internet Observatory, menamai gejala ini dalam bukunya, Invisible Rulers (2024). Sekelompok kecil yang terkoordinasi sanggup memproduksi ilusi konsensus. Mereka membelah ruang publik menjadi bespoke realities, kenyataan yang dijahit khusus untuk tiap kelompok, sampai kebenaran bersama hampir mustahil disepakati. Suara yang paling sering muncul di linimasa belum tentu yang paling jujur. Sering kali ia yang paling dibayar.
Yang dijahit ulang bukan cuma pendapat hari ini, melainkan ingatan. Inilah luka yang paling dalam. Udara bukan sekadar ruang opini. Ia ruang tempat memori bersama disusun dan dihapus. Mesin yang mengatur apa yang kita pikirkan pagi ini diam-diam mengatur apa yang kita ingat dan kita lupakan tahun depan. Di negeri ini, pembelahan itu bahkan tidak melulu soal algoritma. Ia juga soal harga kuota, jam kerja, dan jarak. Linimasa seorang ibu di Kupang dan seorang pekerja migran di Hong Kong tidak pernah benar-benar sama.
Di langit kita, semua ini bukan teori. Percakapan tentang hilirisasi, subsidi, dan energi hijau kerap melonjak bukan karena keresahan warga, melainkan karena ada pesanan yang turun dan tagihan yang dikirim. Oligarki lama di sektor sumber daya kini punya sayap baru. Bukan lagi tim lobi di ruang tertutup, melainkan armada akun di ruang terbuka. Ketika negara akhirnya masuk, tidak ada kartu lain selain yang sudah dibagikan.
Namun tidak semua yang ditakuti negara adalah bayangan. Hoaks tentang tabungan pensiun yang raib, subsidi yang dicabut diam-diam, atau bantuan sosial yang dipotong bisa membakar dapur jutaan keluarga dalam semalam. Di situ kecemasan negara punya dasar yang jujur. Padahal teknokrat fiskal dan energi yang paling bertanggung jawab atas angka-angka itu kerap menjadi korban berlapis. Mereka mempertanggungjawabkan tiap rupiah di hadapan lembaga internasional sekaligus publik, sementara narasi atas kerja mereka dikelola mesin politik yang tidak selalu terikat etika yang sama. Negara, dengan begitu, bukan satu wajah. Ada bagian dirinya yang ingin menjelaskan dengan jujur, dan ada bagian yang hanya ingin menang.
Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Guru besar emerita Harvard Business School, Shoshana Zuboff, dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), menunjukkan bahwa udara digital sejak awal bukan milik negara mana pun. Ia arsitektur global, yang ia sebut Big Other, dimiliki segelintir korporasi yang menambang perilaku manusia untuk diramalkan dan diubah. Algoritma yang menentukan apa yang ramai di Jakarta dirancang di tempat lain, untuk kepentingan lain, dengan logika yang tidak pernah tunduk pada konstitusi mana pun.
Maka tampaklah ketelanjangan itu. Sebuah negara berdaulat di tanahnya, tetapi menyewa langitnya. Penyewa tidak menentukan bentuk rumah. Pemerintahan yang hendak menjelaskan hal rumit, seperti struktur subsidi atau disiplin fiskal, dipaksa memampatkannya ke dalam format yang ramah algoritma: 30 detik, tajam, penuh emosi. Mutu pertimbangan turun bukan karena niat buruk, melainkan karena ruang itu sendiri menghukum nuansa. Bukan hanya warga yang kehilangan hak untuk ragu dan menunda penilaian. Negara yang berniat jujur pun kehilangannya.
Kerentanan itu tidak berhenti di dalam negeri. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia bukan hanya menyewa langit korporasi, melainkan juga menyewa cuaca opini dunia. Peringkat lembaga internasional, tajuk media besar, dan indeks demokrasi membentuk ruang gerak fiskal dan energi jauh sebelum sebuah kebijakan dijelaskan di rumah sendiri. Perang udara, dengan kata lain, juga berembus dari luar. Sebuah pembingkaian tentang utang atau batu bara sanggup menjatuhkan kebijakan sebelum ia sempat diuji. Dalam keadaan seperti itu, keinginan negara untuk tidak terlambat bukan melulu nafsu kuasa. Sering kali ia naluri bertahan hidup.
Di sinilah ajakan negara untuk tidak membiarkan narasi berjalan tanpa arah berubah makna. Ia bukan hasrat sensor, melainkan kesadaran berdaulat yang terlambat bangun. Negeri yang sudah membangun arsitektur modalnya lewat dana abadi, arsitektur energinya lewat transisi, arsitektur digitalnya lewat infrastruktur, baru sadar ia belum punya arsitektur udara. Dalam doktrin kedaulatan yang diusung Presiden Prabowo, kemandirian dibayangkan utuh dan tak terbagi. Bila ia jujur pada dirinya sendiri, ia tidak bisa berhenti di tanah, laut, dan modal. Ia mesti sampai ke udara.
Di sini opini ini berdiri, dan di sini pula sahabat Pinterpolitik berhak menagih kejujuran. Kedaulatan udara gampang disalahpahami, dan gampang disalahgunakan. Membela langit sendiri tidak berarti membeli lebih banyak slot iklan atau menyewa lebih banyak pasukan akun. Itu cuma menyewa dengan harga lebih mahal. Kedaulatan yang sejati berarti membangun aturan main: kampanye digital negara yang terbuka untuk diperiksa, audit independen atas tiap “kampanye melawan hoaks”, dan hak warga untuk meminta penjelasan. Warga bukan penonton di langit. Ia pemegang saham dalam rumah kepercayaan itu. Sebab penyakit bawaan kedaulatan udara adalah membeku menjadi keseragaman, dan keseragaman adalah cara paling halus meminggirkan suara kecil, persis ketika ekonomi dan energi paling membutuhkannya. Peringatan ini datang dari dalam. Satu narasi, kata sang menteri di forum itu, “bukan berarti seragam”. Negara yang menyewa langit tetap memegang kunci di darat, dan kunci selalu bisa disalahgunakan. Karena itu membela negara di udara, bila ia jujur, sekaligus berarti membela warga dari kemungkinan negara menyalahgunakan dirinya sendiri.
Maka soalnya bukan lagi apakah langit akan terisi. Ia selalu terisi, sebagaimana udara tidak pernah benar-benar kosong. Soalnya adalah oleh apa. Oleh aturan yang bisa dimintai pertanggungjawaban, atau oleh pesanan bulanan dan tagihan yang tidak pernah menampakkan wajah. Di atas tanah, kita tahu siapa pemilik tiap petak. Di udara, kita baru mulai bertanya. Dan sebuah bangsa yang belajar bertanya tentang langitnya sendiri, betapapun terlambat, sedang melakukan hal paling berdaulat yang bisa ia lakukan: menolak menjadi penyewa abadi di udara, di atas tanahnya sendiri.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.
Comments are closed.