● Penggunaan teknologi digital di Surabaya untuk berlindung dari panas justru membatasi akses sebagian warga.
● Tanpa solusi pendinginan yang terbuka bagi semua, panas ekstrem kian menambah derita warga miskin.
Browse Posts● Perlu ada kebijakan yang mendukung adopsi teknologi pendinginan dan memadukannya dengan fasilitas publik.
Memanasnya suhu akibat perubahan iklim memicu ketimpangan baru di perkotaan: perlindungan dari paparan panas ekstrem.
Warga miskin penghuni kampung kota harus rela tersengat panas hingga 36°C pada siang hari.
Sebagian mereka harus bekerja di luar ruangan, entah mengojek daring ataupun memanggul bakul jualan. Bahkan ada lansia yang meninggal dunia karena terpapar panas membara saat tengah mengantre gas elpiji bersubsidi.
Sementara bagi orang-orang kaya, panas ekstrem hanya dianggap sebagai gangguan kenyamanan. Mereka mudah menghindari panas dengan menyalakan AC, duduk nyaman di mobil, akses ke ruang publik berpendingin, hingga staycation di hotel.
Di sebuah kampung di Surabaya, inisiatif melindungi masyarakat miskin dari panas sebenarnya sudah muncul dan kita perlu mengapresiasinya. Namun, terobosan itu masih memiliki tantangan.
Lagipula, dibandingkan dengan 48,6 juta warga yang terkena panas ekstrem, inisiatif tersebut masih sangat kecil.
Di sinilah pemerintah seharusnya bergerak memperluas inisiatif tersebut di kota-kota besar agar lebih banyak warga yang terhindar dari panas ekstrem.
Inisiatif tempat berpendingin perlu dukungan
Teknologi pendingin bersama merupakan sebuah inovasi agar masyarakat miskin perkotaan bisa mencari kesejukan di tengah sengatan panas. Di Kampung Ketandan, Surabaya, kolaborasi lembaga masyarakat, universitas, swasta, dan masyarakat setempat menyulap balai RW sebagai ruang pendingin bersama.
Di balai RW, warga Ketandan yang ingin beristirahat dan menghindari paparan panas dapat menyewa ruangan tersebut dengan memindai barcode, melakukan top up saldo, dan mengakses sistem melalui telepon pintar.
Namun, pemanfaatan teknologi ini terbelit tantangan karena tak semua warga mahir menggunakan telepon pintar. Keberlanjutannya juga bergantung pada kapasitas pengelolaan operasional ruang oleh komunitas.
Alhasil, bukannya memperluas akses ke tempat sejuk, teknologi digital justru berisiko meminggirkan masyarakat yang sulit melek digital seperti lansia.
Merancang teknologi pendingin untuk semua warga
Pengalaman di Kampung Ketandan Surabaya memberi pelajaran, teknologi murah dan dapat diakses oleh masyarakat miskin belum tentu mengatasi masalah panas perkotaan.
Langkah yang lebih komprehensif adalah perubahan tata kelola dan dukungan sistem kota yang bisa menaungi seluruh warganya di kala panas melanda.
Pemerintah perlu hadir untuk memastikan teknologi dalam mengatasi panas ekstrem, tidak berhenti pada proyek percontohan jangka pendek. Teknologi pendingin harus menjadi solusi inklusif dan dapat diterapkan di kawasan yang lebih luas.
Read more: Ketika kota makin panas dan orang miskin jadi korban utama, pemerintah di mana?
Ada berbagai cara untuk melakukannya. Misalnya, melalui pemasangan paving block ataupun atap yang lebih memantulkan sinar matahari, maupun atap tanaman atau green roof. Bisa juga dengan menyediakan fasilitas ruang pendingin di kantor-kantor pemerintahan. Cara ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju.
Di Indonesia, sejumlah riset berbasis teknologi digital untuk memantau dan menangani dampak urban heat island (UHI) mulai bermunculan. Mulai dari pemetaan kawasan dengan risiko panas tinggi menggunakan citra satelit Landsat-8 , pengembangan instrumen berbasis spatial intelligence untuk membantu perancangan kota yang lebih sejuk.
Pengembangan teknologi tersebut dapat memberikan informasi tentang distribusi dan intensitas panas di perkotaan. Harapannya, pemerintah bisa mengandalkan data ini untuk merumuskan strategi penanganan panas.
Perlu dukungan kebijakan
Riset menyebutkan panas ekstrem menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. El Nino yang melanda dunia, termasuk Indonesia tahun ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyiapkan langkah penanganan.
Untuk melindungi masyarakat miskin di perkotaan, pemerintah juga bisa membuat sejumlah kebijakan.
Pertama, pemerintah perlu menempatkan panas ekstrem sebagai isu prioritas dalam kebijakan perkotaan dan penanggulangan bencana. Hingga saat ini penanganan panas ekstrem sering kali masih “menumpang” pada manajemen penanganan iklim lainnya, seperti pengurangan emisi karbon dan pengendalian banjir.
Tak heran, jika riset dan inovasi penanganan panas masih sulit berkembang menjadi bagian dari sistem operasional kota.
Kedua, pengembangan teknologi penanganan panas ekstrem perlu mempertemukan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pengembangan teknologi oleh universitas dan lembaga riset.
Selama ini, berbagai inovasi masih berjalan secara terpisah dalam lingkup proyek dan riset jangka pendek. Padahal kolaborasi antar-aktor penting untuk memadukan teknologi dalam layanan publik perkotaan dan berkelanjutan.
Read more: Pakar Menjawab: kenali ‘heat islands’, pemicu panas menyengat di Ciputat dan kawasan urban lainnya
Ketiga, pengembangan teknologi perlu disertai pendekatan yang lebih inklusif secara digital. Pemerintah bersama pengembang teknologi dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem layanan digital yang dirancang untuk penanganan panas ekstrem tidak menyulitkan kelompok masyarakat tertentu.
Aplikasi yang digunakan sebaiknya sederhana dan dekat dengan kebiasaan digital masyarakat sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu mempelajari hal baru yang rumit. Selain itu, pemerintah masih perlu mengakomodasi layanan nondigital agar masyarakat yang belum melek digital bisa mengaksesnya.
Comments are closed.