Belasan korban lumpur Lapindo berjalan kaki dari Taman Dwarakerta menuju tanggul yang berjarak sekitar 300 meter. Masing-masing orang membawa tampah atau alat penampi beras berisi beberapa hasil bumi, makanan dan minuman sebagai sesaji saat ritual sambang buyut. Doa-doa dan kidung Jawa dilantunkan sepanjang perjalanan. Bendara merah putih mereka tancapkan begitu sampai di atas tanggul. Sejenak suasana hening, hanya terdengar lantunan doa yang warga kirim untuk leluhur desa yang terkubur lumpur bersama ribuan rumah di Porong. Ritual itu menandai peringatan tragedi luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kini memasuki dua dekade sejak semburan pertama 29 Mei 2006. Harwati, warga korban lumpur Lapindo asal Desa Siring mengatakan, selain mengenang para leluhur, ritual itu untuk mengingatkan dampak ekstraktivisme yang berubah menjadi petaka paling besar. “Ritual ini pertama ingin silaturahmi pada ahli kubur, ahli waris, dan yang mendirikan desa, dengan ritual Jawa. Kita bawa ini kepada leluhur sambil kirim doa dengan kepercayaan masing-masing,” katanya, Jumat (29/5/26). Selama 20 tahun lumpur Lapindo menyembur dan menimbun tanah leluhur dan kampung halaman, kehidupan warga di tempat baru bukan menjadi lebih baik. Alih-alih, justru lebih buruk. Menurut Harwati, sistem kependudukan digital menyulitkan warga korban lumpur yang hidup terpencar sulit untuk mengakses hak kependudukan, seperti pendataan penduduk, jaminan kesehatan, bantuan sosial, hingga hak suara dalam pemilu. “Kita mau menuntut adanya pemulihan, karena soal lingkungan belum dipulihkan, data korban belum kembali seperti sedia kala, karena warga tidak memberitahukan kepindahannya karena situasi yang memang sulit,” katanya. Bahkan, meski sudah dua dekade berlalu, masih banyak warga belum terima ganti rugi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.