Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) periode 2017-2025 Dwikorita Karnawati mengatakan ancaman gempa megathrust Jawa sama sekali bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Ancaman ini sebagai dasar vital guna merancang skenario mitigasi dan kesiapsiagaan yang terukur.
Ia mengatakan hal ini mengingat adanya seismic gap atau zona kekosongan gempa besar di titik kritis seperti Selat Sunda, Selatan Jawa, dan Mentawai yang telah menyimpan energi selama lebih dari 200 tahun. “Data keilmuan ini mutlak diperlukan sebagai acuan kesiapan struktural darurat,” kata Dwikorita.
Ia menyampaikan perihal ini dalam seminar mengenai penanggulangan kebencanaan dengan tajuk “20 Tahun Gempa Yogya 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa” pada Sabtu, 31 Mei 2026 di Ruang Multimedia, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada.
Dalam laman UGM, ia mengingatkan masyarakat untuk menyikapi informasi ancaman geologi ini dengan tenang, memperkuat edukasi mitigasi dan jalur evakuasi. Selain itu, kata dia, agar tidak mudah terpancing oleh hoaks, agar selalu siap siaga merespons skenario terburuk kapan pun bencana itu melanda.
Meski belum adanya penelitian yang secara akurat dapat memprediksi gempa, Dwikorita menegaskan para ilmuwan terus mengupayakan meskipun hasilnya belum akurat. “Lalu, kenapa ilmuwan repot-repot memikirkan hal yang sulit dicocokkan ini?” ujar dia.
Menurut dia, tujuannya adalah agar bisa menyusun mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil riset ini diperlukan untuk membangun skenario. Buat dia, skenario adalah suatu asumsi seandainya itu terjadi. Karena tanpa skenario sama sekali, tidak ada dasar pegangan untuk melakukan mitigasi.
Pakar gempa dari Teknik Geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani, menjelaskan pemahaman geologi mengenai ancaman sesar aktif dan potensi megathrust di Selatan Jawa sangat krusial. Hal ini, kata dia, sebagai fondasi utama mitigasi bencana, bukan untuk memicu kepanikan di masyarakat.
Ia menyatakan, mengingat ilmu pengetahuan saat ini belum mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi dan adanya tantangan hilangnya memori kolektif mengenai bencana pada generasi muda pascagempa Jogja 2006. “Daripada fokus untuk menebak-nebak kapan gempa akan terjadi, yang lebih utama adalah bagaimana memitigasi risiko bencana itu,” ujarnya.
Ia pun menyoroti sebenarnya megathrust dalam 32 tahun terakhir sudah pernah terjadi dua kali di Jawa, yaitu pada tahun 1994 di Banyuwangi Selatan yang disertai tsunami destruktif, dan tahun 2006 di Pangandaran yang juga disertai tsunami, tak lama setelah gempa darat Jogja.
Berkaitan dengan ancaman megathrust tersebut, Gayatri mengajak masyarakat dan pemerintah untuk membangun infrastruktur rumah yang tahan gempa. “Kita harus memperkuat rumah tahan gempa, membuat dan mengenali jalur evakuasi, serta mengikuti informasi yang valid agar tidak termakan hoaks yang menakut-nakuti,” kata dia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat KAGAMA, Nezar Patria, mengungkapkan pentingnya penguatan mitigasi bencana dan literasi publik yang berkelanjutan guna menghadapi ancaman gempa dari zona megathrust di pesisir Pulau Jawa.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut harus dibangun dengan menjembatani sains dan komunikasi publik yang baik, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti digital twins dan Artificial Intelligence (AI) untuk simulasi dan analisis data seismik.
Nezar pun menggarisbawahi mutlaknya kolaborasi pentahelix yang melibatkan berbagai pihak agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif.
“Walaupun sampai sekarang belum ada ilmu yang bisa memprediksi dengan persis kapan momentum release energi gempa itu akan datang, berbeda dengan cuaca, hujan, atau angin yang bisa diprakirakan. Namun, dengan analitik prediktif, kita bisa memperkirakan potensi tumbukan megathrust,” katanya.
Rektor UGM Ova Emilia menyoroti bagaimana kemampuan masyarakat Yogyakarta bangkit dengan cepat dari kejatuhan pascagempa 2006. Hal ini, kata dia, sekaligus fenomena “paradoks Yogyakarta” yang masyarakatnya memiliki angka harapan hidup tertinggi dengan mortalitas ibu dan bayi terendah di Indonesia.
“Ini meski dihadapkan pada tingkat kemiskinan dan penyakit yang cukup tinggi,” kata dia. Ia menyampaikan hal ini dalam keynote speech-nya yang berjudul, “Kearifan Lokal dan Masyarakat Tangguh Bencana di Yogyakarta”.
Ova menjelaskan percepatan pemulihan pasca bencana ditopang oleh tingginya modal sosial, seperti gotong-royong dan andhap asor, serta nilai spiritual nerimo ing pandum. Menurut dia hal ini berfungsi sebagai mekanisme koping tangguh dan memberikan kebermaknaan hidup melampaui ukuran materi semata.
“Saya kira ini menjadi fenomena yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Yogya memiliki kekayaan nilai sosial, budaya, dan spiritual,” katanya.
Gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 silam dengan magnitudo 6,4 SR mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Yogyakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bappenas bersama Pemerintah Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sejumlah mitra internasional, gempa Bantul tahun 2006 mengakibatkan sekitar 5.700 korban meninggal dan 70.000 orang mengalami luka-luka.
Bencana ini juga menyebabkan sekitar 154.000 rumah hancur serta 260.000 rumah mengalami kerusakan berat. Total kerugian ditaksir mencapai Rp29,1 triliun.
Mujahid Amrudin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul, menegaskan keberhasilan pemulihan gempa 2006 yang ditopang oleh kultur gotong-royong, dan nilai spiritualitas. Menurut dia, kolaborasi lintas sektor kini menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman megathrust.
“Selain itu, manajemen penanganan bencana pascagempa yang terstruktur juga mempercepat proses pemulihan meskipun banyak penelitian mencatat masih ada sejumlah kelemahan di aspek manajemen tersebut,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan strategi mitigasi struktural dan nonstruktural yang komprehensif di kawasan pesisir selatan. Ini meliputi pembentukan Tsunami Ready Community berstandar UNESCO, penyiapan puluhan titik evakuasi darurat dan akhir, instalasi Early Warning System (EWS) yang diuji berkala, serta edukasi kebencanaan hingga tingkat keluarga.
Ia menyatakan guna mengoptimalkan kesiapsiagaan itu menuju target risiko minimum, Pemkab Bantul secara terbuka mengundang para akademisi UGM untuk turun langsung mengevaluasi. “Ini sekaligus menyempurnakan seluruh sistem mitigasi yang telah berjalan di lapangan,” katanya.
Comments are closed.