● Sejatinya beras bukanlah makanan pokok seluruh masyarakat Indonesia.
● Dahulu kala ada ragam makanan pokok lain di daerah yang dikonsumsi orang setempat.
● Diversifikasi pangan berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Indonesia memiliki keberagaman pangan tertinggi kedua dunia. Beragam sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati serta sayur-sayuran tersedia dari Sabang sampai Merauke dan bahkan jadi warisan budaya setempat.
Sayangnya, mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Padahal tidak semua wilayah bisa dijadikan lumbung padi, misalnya lahan gambut di Kalimantan.
Read more: Hikayat beras nusantara dan mengapa Indonesia amat tergantung dengan nasi
Masyarakat Tanah Papua yang asalnya makan papeda dan ubi jalar sejak 500 tahun lalu pun sekarang akrab dengan nasi. Sampai-sampai beras juga digunakan dalam kebijakan lingkup sosial di sana, melalui penyediaan cadangan pangan Bulog berupa beras.

Agar sistem pangan lokal bisa lebih menjamin ketersediaan pangan masyarakat Indonesia, kita membutuhkan penanganan yang menyeluruh dari berbagai pihak khususnya pemerintah.
Sebab, ketergantungan terhadap beras tidak hanya berdampak pada selera dan kebudayaan setempat, tapi juga aspek ekonomi masyarakat dan daerah.
Beras: Banyak ongkos tambahan, matikan potensi daerah
Ketergantungan masyarakat terhadap beras salah satunya berasal dari kebijakan pemerintah. Yang paling utama adalah standarisasi makanan pokok yang dilakukan pemerintah pusat.
Akibatnya, pamor produksi aneka pangan alternatif ataupun makanan pokok utama di suatu tempat malah tenggelam. Sebut saja sagu, singkong, dan umbi-umbian lain yang seharusnya bisa terjaga konsumsinya.

Masalahnya, tidak semua lahan di Indonesia bisa ditanami padi. 10 lumbung padi terbesar nasional tidak ada yang berasal dari Papua dan Kalimantan.
Read more: Indonesia perlu perkuat diversifikasi pangan lokal untuk hadapi krisis pangan global
Belum lagi beban ongkos logistik nasional. Meskipun bebannya sudah menurun dari 26% dari PDB menjadi 14,3% per tahun 2024, membuat harga beras naik signifikan.
Alhasil, harga dan stok beras mudah mengalami anomali. Tak heran saban tahun masyarakat mendengar adanya impor beras yang ternyata telah berlangsung sejak tahun 1950an.
Akhirnya, konsumsi beras telah terakumulasi sedemikian rupa hingga menjadi komoditas utama mayoritas penduduk hingga mencapai 83,9% per kapita. Layaknya bahan bakar bensin atau listrik, besarnya konsumsi dan ketergantungan terhadap beras menjadikannya salah satu variabel daya beli utama perekonomian nasional.
Menguntungkan semua pihak
Diversifikasi pangan sebenarnya sudah dicanangkan dalam program dan kebijakan pemerintah.
Banyak studi sebelumnya yang secara empiris telah membuktikan diversifikasi pangan bisa memberi nilai tambah bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang menjadi agen pembangunan ekonomi setempat.
Read more: Pentingnya merawat sistem pangan lokal untuk menghadapi El Nino dan cuaca ekstrem
1. Manfaat bagi pemerintah
Diversifikasi pangan berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan mendorong program kebijakan yang mendorong diversifikasi pangan, pemerintah dapat mencapai ketahanan sosial, stabilitas sosial, dan stabilitas ekonomi.
Dengan diversifikasi pangan, kita bisa mengurangi risiko naik-turun harga dan menjaga daya beli masyarakat atau inflasi dengan lebih baik.
Lebih jauh, pengelolaan pangan yang efisien sebagai hasil dari diversifikasi pangan juga dapat mendorong ekonomi berkelanjutan yang pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial seirama.

Apabila ekonomi berkelanjutan tercapai, pemerintah dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah.
Pulau Sulawesi yang selama ini jadi sentra padi Sulawesi Selatan, sebenarnya memiliki potensi menjadi sentra jagung di Gorontalo.
Begitu juga di kawasan Indonesia Timur yang sudah menjadi sentra sagu sejak lama. Diversifikasi pangan akan meningkatkan permintaan sehingga menggairahkan hilirisasi industri sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan nasional.
2. Manfaat bagi pelaku usaha
Inklusivitas ekonomi yang terjadi karena diversifikasi pangan berdampak besar di dunia usaha, dari hulu ke hilir. Produksi pangan yang beragam sudah pasti menguntungkan bagi para petani di Indonesia.
Mereka bisa mengolah lebih banyak jenis pangan dalam satu waktu yang disebut rotasi tanaman. Penanaman padi hingga menjadi beras yang membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 bulan bisa dibarengi dengan penanaman ubi dalam waktu kurang lebih 3 bulan.
Petani juga bisa memilih untuk menanam pangan yang tumbuh baik di tanahnya masing-masing, tidak bergantung dengan pihak luar. Dengan demikian, hasil tani dan pendapatan petani pun dapat lebih stabil.
Apabila pertanian menjadi sektor yang menjanjikan, sumber daya manusia di bidang tersebut akan lebih terjaga. Jadi, bidang pertanian yang menyokong kehidupan masyarakat nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.
Diversifikasi pangan juga membuka peluang untuk menciptakan inovasi dalam pengembangan pangan lokal. Tentunya hal ini menguntungkan pelaku usaha dari skala kecil, menengah, hingga besar.
Peluang untuk menciptakan produk kreatif yang memiliki daya saing tidak hanya akan meningkatkan faktor ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Penguatan diversifikasi pangan dari akar rumput, yaitu dari petani hingga ke usaha kecil di berbagai daerah menjadi signifikan untuk peningkatan perekonomian dari desa.
3. Manfaat bagi masyarakat
Tentunya pada akhirnya diversifikasi pangan harus membawa manfaat bagi masyarakat. Apalagi jika produksi sumber pangan disesuaikan dengan kekayaan hasil Bumi di daerah masing-masing.
Dengan tidak bergantung dengan jenis pangan tertentu, masyarakat dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan dan terjaga dari fluktuasi harga pangan yang tinggi.
Pun diversifikasi pangan bermanfaat dalam aspek kesehatan. Konsumsi pangan yang beragam bisa meningkatkan asupan nutrisi yang lebih beragam pula.

Konsumsi beras berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Pada tahun 2023, orang dengan diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta jiwa. Jika dilihat dari aspek ekonomi, penyakit diabetes hanya akan meningkatkan biaya untuk kesehatan karena hingga saat ini penyakit tersebut belum bisa disembuhkan secara total.
Karena itu, kita membutuhkan komitmen dan usaha nyata menyeluruh dari berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan program, masyarakat luas, serta pelaku usaha dalam mensukseskan diversifikasi pangan.




Comments are closed.