Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Kebenaran soal siapa yang benar tak lagi penting — yang lebih menentukan justru siapa paling diuntungkan dari ambiguitas.
Beberapa pekan terakhir, nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo nyaris tak pernah absen dari linimasa. Bermula dari bocornya surat dinas kunjungan kerjanya ke New York, kunjungan itu pun batal di tengah sorotan publik yang meluas. Belum reda polemik itu, muncul kabar soal mutasi dan pergeseran sejumlah pejabat di internal kementerian, yang oleh sebagian pihak dikait-kaitkan dengan buntut kebocoran dokumen tersebut — sesuatu yang telah dibantah tegas oleh Dody sendiri, yang menyebutnya sebagai hal rutin dalam organisasi berisi puluhan ribu pegawai.
Di ruang publik, terutama media sosial, narasi liar pun ikut menggelinding. Mulai dari spekulasi yang ikut menyeret nama partai politik besar di Indonesia — hingga tudingan soal kedekatan kekerabatan dengan salah satu komisaris BUMN konstruksi. Isu terakhir ini bahkan direspons langsung oleh Dody dengan cara yang cukup mengejutkan: menawarkan hadiah umrah gratis bagi siapa pun yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan tersebut secara sah.
Ketiga isu ini — surat dinas, mutasi pejabat, dan lain-lainnya — sekilas tampak berdiri sendiri-sendiri. Tapi yang membuatnya menarik untuk dibaca lebih dalam adalah timing-nya yang nyaris beruntun dalam rentang waktu kurang dari dua minggu, cukup untuk membuat publik bertanya-tanya apakah ada benang merah yang menghubungkan semuanya.
Yang menambah lapisan menarik lain, rentetan drama ini sebetulnya tak berdiri sendiri jika ditarik mundur beberapa bulan ke belakang. Sekitar Mei lalu, Dody sempat menjadi sorotan publik karena secara terbuka mengaku ada praktik yang ia sebut sebagai deep state di internal Kementerian PU —. Dody bahkan sempat mengibaratkan kondisi itu seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam: tampak kokoh dari luar, tapi rapuh dan mudah ambruk begitu disentuh. Ia mengaku telah melakukan berbagai “bongkar pasang” pejabat eselon I hingga III sebagai bagian dari upaya membersihkan kementerian dari oknum yang disebutnya menghambat kinerja.
Pertanyaannya kini: mungkinkah dua rangkaian peristiwa ini — pengakuan Dody soal deep state beberapa bulan lalu, dan badai yang kini justru menerpanya sendiri — sesungguhnya saling berkaitan? Apakah yang sedang terjadi adalah kelanjutan dari proses pembersihan yang sudah diklaim Dody sejak awal, atau justru sebaliknya, semacam perlawanan balik dari pihak yang merasa terganggu oleh langkah-langkahnya?
Ketika Ambiguitas Menyelimuti Semua Pihak
Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita menengok ke belakang sejenak. Di era Basuki Hadimuljono, yang memimpin kementerian ini — saat masih bernama PUPR — selama satu dekade penuh dari 2014 hingga 2024, intrik internal semacam ini nyaris tak pernah mencuat ke permukaan publik. Basuki dikenal sebagai birokrat karier yang menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya di dalam sistem yang sama dengan para bawahannya, naik dari staf teknis hingga akhirnya dipercaya sebagai menterin.
Dody berdiri di titik yang berbeda. Ia masuk ke Kementerian PU sebagai penunjukan politik dari kalangan profesional dan pengusaha lintas sektor, tanpa jejak karier panjang di internal birokrasi yang sama. Perbedaan latar belakang ini penting dicatat — bukan untuk menilai siapa yang lebih cocok atau tidak cocok, melainkan untuk memahami secara struktural mengapa dinamika di dua era kepemimpinan ini terasa begitu kontras satu sama lain.
Namun, di sinilah pertanyaan yang lebih substansial perlu diajukan: benarkah persoalan ini sesederhana mencari siapa yang salah dan siapa yang benar? Dalam ilmu politik dan komunikasi, situasi ambiguitas semacam ini punya nama tersendiri: Rashomon Effect, istilah yang diambil dari judul film klasik sutradara Jepang, Akira Kurosawa, yang dirilis pada 1950. Dalam film itu, satu peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan diceritakan ulang oleh empat saksi berbeda — termasuk korban dan pelakunya sendiri — dan masing-masing versi terdengar sama meyakinkannya di mata penonton, bahkan ketika detail-detailnya saling bertentangan secara mendasar. Bukan karena ada pihak yang berbohong secara sadar, melainkan karena kebenaran ternyata bisa dilihat dan diyakini secara tulus dari banyak sudut yang sama sahnya, tergantung dari mana seseorang berdiri saat menyaksikannya.
Fenomena semacam ini mungkin bisa saja terjadi di sekitar Dody hari ini. Bagi ASN yang merasa tidak senang karena dimutasi, versi kebenarannya adalah soal ketidakadilan dalam kebijakan personalia. Bagi Dody, versi kebenarannya adalah proses pergeseran pejabat yang wajar dan bahkan sudah lama direncanakan sebagai bagian dari pembenahan internal. Bagi publik yang menyaksikan dari luar, versi kebenarannya bisa jadi soal kepatutan dan transparansi seorang pejabat publik yang tengah diuji integritasnya. Ketiganya bisa jadi sama-sama tulus meyakini versi masing-masing — dan justru di situlah persoalannya menjadi rumit, karena tidak ada satu versi tunggal yang bisa dengan mudah dan cepat dinyatakan sebagai satu-satunya kebenaran yang berlaku bagi semua pihak.
Yang perlu digarisbawahi, ambiguitas semacam ini jarang benar-benar netral dalam konsekuensinya, meski ia lahir dari niat yang tulus di setiap pihak. Ruang tafsir yang terbuka lebar biasanya lebih menguntungkan pihak yang punya akses lebih besar ke panggung media dan jejaring informasi — entah itu pihak yang tengah mendominasi struktur kekuasaan saat ini, atau justru pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan personalia terbaru dan punya jejaring lama untuk menyuarakan keberatannya. Ambiguitas, dengan kata lain, bukan sekadar kondisi pasif yang muncul begitu saja dari kompleksitas birokrasi, melainkan medan pertarungan naratif yang bisa dimanfaatkan siapa pun yang paling piawai mengendalikan arus informasi publik.
Panggung yang Rawan Dikapitalisasi
Titik inilah yang membuat posisi Dody hari ini terasa cukup rawan, terlepas dari benar-tidaknya masing-masing tudingan yang beredar di ruang publik. Jika memang benar ada aktor yang berperan sebagai “negara dalam negara” di internal Kementerian PU — sebagaimana yang pernah diakui dan disampaikan Dody sendiri beberapa bulan lalu — maka posisi Dody yang tengah menjadi pusat sorotan publik saat ini justru menjadi panggung yang sangat mudah dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mendorong pergeseran kepemimpinan, baik di level internal kementerian maupun dalam konteks politik yang lebih luas dalam dinamika kabinet di periode berikutnya.
Ironisnya, semakin gencar Dody membantah satu per satu isu yang beredar, maka akan semakin besar pula ruang bagi publik untuk menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik layar — bukan karena bantahan itu tentu saja tidak benar, melainkan karena dalam situasi Rashomon Effect, bantahan tunggal dari satu pihak jarang cukup untuk menutup ruang spekulasi yang sudah kadung terbuka lebar di ruang publik. Setiap bantahan justru bisa memicu pertanyaan baru, bukan menutup pertanyaan lama.
Pada akhirnya, pertanyaan paling relevan bagi kita sebagai pengamat bukan lagi soal siapa yang benar di antara Dody, ASN yang merasa dimutasi, atau publik yang skeptis terhadap keduanya. Pertanyaan yang lebih penting untuk direnungkan bersama adalah: siapa yang paling diuntungkan jika ketidakjelasan ini dibiarkan terus menggantung tanpa penjelasan yang memadai dari semua pihak yang terlibat? Sebab dalam politik, sebagaimana dalam film Kurosawa, kebenaran yang beragam sering kali bukan jalan buntu bagi mereka yang mencarinya — melainkan celah yang bisa dimanfaatkan siapa saja yang paling lihai memainkan panggung ambiguitas itu untuk kepentingannya sendiri.
Waktu beberapa pekan ke depan barangkali akan menjadi penentu arah cerita ini selanjutnya: apakah Kementerian PU mampu menutup ruang spekulasi ini dengan transparansi yang meyakinkan semua pihak, ataukah narasi yang beredar saat ini justru akan terus menjadi arena tafsir yang saling berebut kebenaran versinya masing-masing, tanpa ada titik temu yang jelas bagi publik yang menantikan kejelasan. (D74)
Comments are closed.