Dengarkan artikel ini:
Nama Febrie Adriansyah kini beririsan dengan sosok perempuan di medsos. Siapa sebenarnya yang sedang kita hakimi dalam kasus ini?
“Fokusnya jadi malah bergeser. Harusnya kita bicara soal koruptor yang jelas punya kuasa dan melakukan kejahatan, tapi narasinya malah lari ke ‘wanita simpanan’.” – Eva Nurcahyani, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) (6/5/2026)
Cupin membuka lini masa pada suatu pagi dan menemukan keriuhan yang sudah bisa ia tebak arahnya. Perkara hukum eks-Jampidsus Febrie Adriansyah tengah bergulir, tetapi sorotan warganet justru berpindah cepat ke arah lain.
Di antara ribuan unggahan, muncul sebuah nama perempuan muda yang disebut-sebut sebagai “gundik” dalam perkara tersebut. Netizen budiman, dengan kegesitan yang menyaingi lembaga intelijen, sudah menemukan akun media sosialnya lengkap dengan profesi dan bio singkatnya.
Cupin memperhatikan betapa cepatnya sebuah perkara berpindah wujud. Sesuatu yang semestinya soal kuasa, diskresi, dan pengawasan kelembagaan, dalam hitungan jam berubah menjadi drama personal tentang seorang perempuan.
Yang menarik perhatian Cupin bukanlah nama itu, melainkan kecepatan dan keseragaman polanya. Ia sengaja menahan diri untuk tidak ikut menyebut nama sang perempuan yang disebut-sebut berprofesi sebagai pengacara.
Sebab menurut pemberitaan yang dapat diverifikasi, keterkaitan perempuan itu dengan perkara masih berstatus dugaan tanpa konfirmasi resmi penyidik. Mengganti satu nama dengan nama lain, pikir Cupin, tidak pernah menjelaskan apa pun.
Yang justru perlu dijelaskan adalah polanya. Cupin menyebut kecenderungan ini sebagai doktrin kambing hitam, yaitu upaya memadatkan kegagalan sebuah sistem menjadi sosok periferal yang mudah dihakimi.
Sosiolog Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics, menjelaskan bahwa masyarakat yang gelisah cenderung memproduksi sosok “iblis rakyat”. Figur ini dibebani seluruh kecemasan kolektif, agar persoalan struktural yang rumit dapat dipadatkan menjadi satu wajah yang mudah dibenci.
Figur itu tidak dipilih karena paling bertanggung jawab, melainkan karena paling mudah dibaca. Cukup terlihat untuk dikenali, dan cukup lemah untuk tidak melawan balik.
Cupin menangkap satu lapisan yang jarang disadari orang. Kambing hitam yang paling efektif bukan hanya mudah dibaca, tetapi juga enak dipandang dan gampang dinarasikan.
Sebuah profil dengan foto profesional jauh lebih viral-able ketimbang bagan struktur kelembagaan yang sesungguhnya bersalah. Semakin fotogenik kambing hitamnya, semakin cepat pula akar strukturalnya menguap dari perhatian.
Cupin lalu bertanya-tanya dalam hati sambil menutup ponselnya. Mengapa sorotan itu hampir selalu jatuh pada figur perempuan, dan mengapa tokoh yang berputar di sekitar perkara semacam ini kerap sama-sama orang hukum?
“Cinlok” Jaksa dan Pengacara?
Cupin mulai menelusuri pertanyaan keduanya dengan lebih tenang. Ia teringat bahwa kisah kedekatan antara jaksa dan pengacara bukanlah hal yang asing di dunia hukum.
Keduanya menempati sisi yang berlawanan dari meja yang sama di ruang sidang. Namun, di luar ruang sidang, mereka dilatih di fakultas yang sama, beracara di gedung yang sama, dan tidak jarang berpindah kursi sepanjang karier.
Kedekatan relasional semacam itu, menurut Cupin, adalah lahan paling subur bagi tumbuhnya konflik kepentingan. Bukan karena orang hukum lebih buruk perangainya, melainkan karena strukturnyalah yang paling memungkinkan.
Cupin teringat kerangka klasik dari ekonom George Stigler dalam tulisannya “The Theory of Economic Regulation”. Stigler merumuskan bahwa lembaga pengawas cenderung “ditangkap” oleh pihak yang seharusnya diawasinya.
Ekonom Ernesto Dal Bó kemudian menstandarkan gagasan itu lewat tinjauannya yang berjudul “Regulatory Capture: A Review”. Sejak itu, konsep regulatory capture menjadi kanon dalam studi relasi antara pengawas dan yang diawasi.
Fenomena pindah kursi ini punya nama teknis yang menawan, yaitu revolving door atau pintu putar. Cupin menyebut manifestasinya di dunia hukum sebagai efek pintu putar hukum, tempat relasi adversarial di ruang sidang berubah menjadi kolaboratif di luar sidang.
Buktinya bukan sekadar dugaan warung kopi. Studi deHaan dan rekan-rekannya, yang dimuat dalam jurnal “Journal of Accounting and Economics”, menemukan bahwa firma hukum yang membela perusahaan target otoritas pasar modal Amerika Serikat secara sistematis merekrut mantan jaksa dari lembaga itu.
Ekonom Elise Brezis menambahkan kerangka yang menurut Cupin sangat menjelaskan. Dalam tulisannya di jurnal “Journal of Macroeconomics”, ia menyebut adanya pasar untuk modal birokratik, tempat relasi dan pengetahuan orang dalam diperdagangkan lewat pintu putar tadi.
Yang menarik, kata Cupin, konflik semacam ini tidak selalu ilegal. Ia dapat menghasilkan distorsi serius meski setiap langkahnya tampak sah, dan justru itulah yang membuatnya sulit diberantas.
Contoh di luar negeri memperjelas gambaran ini. Di Inggris dan Wales, pemisahan antara penuntut dan pembela dijaga cukup tajam, ditopang oleh kode etik cab-rank rule yang mengatur bagaimana seorang pengacara wajib menerima perkara.
Amerika Serikat memilih jalan berbeda dengan pintu putar yang lebih longgar. Di sana, konflik kepentingan diatur lewat aturan pengunduran diri atau recusal, bukan lewat larangan menyeluruh.
Cupin merenung sejenak di depan secangkir kopinya yang mulai dingin. Jika mesin kedekatan profesi ini bekerja begitu efisien, lalu apa sebenarnya yang tersembunyi di baliknya?
Dan mengapa, ketika mesin itu terbongkar, publik justru lebih sibuk membicarakan seorang perempuan ketimbang membenahi pintu putarnya?
Ujung-ujungnya Perempuan?
Cupin akhirnya sampai pada simpul yang menautkan kedua pertanyaannya. Ia menyadari bahwa dua persoalan yang tampak terpisah sebenarnya adalah dua sisi dari satu mesin yang sama.
Nexus profesi hukum menyediakan bahan baku skandalnya, sedangkan doktrin kambing hitam menyediakan narasinya. Ketika relasi profesional yang rumit bertemu di ruang privat, publik yang tak sanggup membaca bagan konflik kepentingan akan meraih kosakata yang paling akrab.
Kosakata itu adalah relasi personal, dan bila memungkinkan, relasi asmara. Di sinilah figur perempuan menjadi begitu berharga bagi mesin pengalihan tersebut.
Sosiolog Ari Adut, dalam bukunya On Scandal, menunjukkan bahwa skandal bekerja lewat pelanggaran yang dipublikasikan. Publik membutuhkan pelanggaran yang berbentuk personal dan moral, bukan abstraksi seperti konflik kepentingan struktural.
Tubuh dan kisah seorang perempuan, sadar atau tidak, menyediakan bentuk personal itu secara instan. Cupin menemukan bahwa kecenderungan ini bahkan terukur secara ilmiah.
Sebuah riset yang dimuat dalam jurnal “Politics, Groups, and Identities” menemukan pola yang mengganggu. Pemilih dengan bias seksisme cenderung menghukum perempuan dalam skandal moral jauh lebih berat ketimbang laki-laki dalam skandal yang setara.
Artinya, pengalihan perhatian ke figur perempuan bukan sekadar lebih mudah dilakukan. Bagi sebagian audiens, ia bahkan terasa lebih memuaskan secara emosional.
Pola ini, Cupin sadari, bukanlah keunikan Indonesia. Yang membedakan hanyalah seberapa rapat sebuah negara memasang sekat struktural terhadap penghakiman dini semacam itu.
Prancis menawarkan pelajaran yang menarik lewat tradisi secret de l’instruction, atau kerahasiaan tahap penyidikan. Ketika bahan baku personal tidak tersedia bagi publik sebelum pengadilan, mesin kambing hitam kehilangan bahan bakarnya.
Inggris menempuh cara lain lewat Contempt of Court Act yang membatasi pemberitaan yang berpotensi memengaruhi jalannya peradilan. Keduanya menahan aliran informasi personal hingga forum yang tepat, bukan dengan membungkam, melainkan dengan menata waktunya.
Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah menyoroti dinamika ini melalui kanal resminya. Ketika sebuah perkara viral, opini publik kerap terbentuk lebih dulu dan masyarakat seakan menjatuhkan vonis di kolom komentar sebelum proses hukum berjalan.
Bagi Cupin, biaya sesungguhnya dari doktrin kambing hitam bukanlah semata ketidakadilan bagi satu individu, meski hal itu nyata dan serius. Biaya terbesarnya justru bersifat kelembagaan, sebab setiap kali perhatian menyempit ke satu wajah, satu kesempatan memperbaiki sistem ikut terlewat.
Kabar baiknya, arah perbaikan ini sejalan dengan agenda penguatan tata kelola penegakan hukum yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan integritas kelembagaan adalah persis semangat yang dibutuhkan untuk menutup pintu putar dan menata ulang aliran informasi penyidikan.
Maka, sambil menutup lini masa, Cupin menyimpulkan bahwa tugas kita bersama sebenarnya sederhana tetapi berat. Kita perlu menolak menonton wajah yang salah, sebab sebuah perkara yang selesai hanya lewat penghakiman terhadap satu figur adalah perkara yang gagal membenahi sistem yang melahirkannya. (A43)
Comments are closed.