Arina.id-Ada beberapa titik krusial yang dinilai bisa membahayakan perekonomian Indonesia. Mulai dari tingginya beban bunga dan utang jatuh tempo RI (sebesar Rp800-900 triliun per tahun). Kemudian tekanan nilai tukar rupiah yang tembus Rp18 ribu per dolar AS sehingga porsi utang dalam bentuk valuta asing sangat membebani kas negara karena biaya pembayaran pokok dan bunga membengkak dalam mata uang rupiah.
Lalu bagaimana pemerintah menjawab kekhawatiran masalah utang RI ini? Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman meski nilainya telah menembus Rp8.000 triliun.
Menurut dia, kondisi utang tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. “Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Antara, Kamis 16 Juli 2026.
Purbaya menjelaskan, indikator yang lazim digunakan untuk mengukur keberlanjutan utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan ukuran tersebut, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam standar internasional Maastricht Treaty.
“Jadi, kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen. Kita masih 40 persen jadi masih jauh,” kata Purbaya yang kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara maju yang memiliki tingkat utang jauh lebih tinggi.
Menurut Purbaya, Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen. Selain itu, Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia.
Ia melanjutkan, kondisi fiskal Indonesia juga tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan prospek (outlook) stabil.
Lebih lanjut, apabila kemampuan pembayaran utang dinilai bermasalah, lembaga pemeringkat sudah lebih dahulu menurunkan prospek maupun peringkat kredit Indonesia. “Kalau kita dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade,” jelasnya.
Posisi Utang Luar Negeri RI
Dikutip dari laman website Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar USD439,8 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.
Adapun ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD216,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.
Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Adapun untuk ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar USD193,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4% (yoy). Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta.
Sehingga menurut pemerintah, struktur ULN Indonesia tetap sehat karena didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6% pada April 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Comments are closed.