Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 24–26 Juli 2026. Forum lima tahunan tersebut dijadwalkan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Acara akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juli 2026,” kata Ketua Steering Committee (SC) KUII Ke-8, Marsudi Syuhud, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Marsudi menjelaskan, kongres tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya ormas Islam, untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan.
“Kegiatan ini untuk membangun bangsa tidak hanya dilakukan pemerintah atau rakyat saja. Karena itu, pemerintah akan menyampaikan berbagai kebijakan yang telah dilakukan kepada pimpinan ormas, LSM, dan para undangan,” ujarnya.
Kongres yang akan diikuti sekitar 87 ormas Islam itu juga menjadi wadah penyampaian kritik dan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Kalau masih ada yang kurang dalam pelaksanaannya, kritik yang membangun bisa disampaikan secara langsung di forum ini, tidak harus melalui aksi di jalan raya,” katanya.
Selain diikuti pimpinan ormas Islam, forum tersebut juga akan menghadirkan akademisi, cendekiawan, praktisi, dan tokoh masyarakat.
Salah satu sidang pleno yang diperkirakan menyita perhatian ialah pembahasan mengenai ketahanan energi dan sumber daya mineral, termasuk kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.
“Di sidang ke-11 akan dibahas ketahanan energi dan sumber daya mineral. Pak Bahlil akan diundang. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik karena dari 87 ormas ada yang mendukung dan ada yang menolak,” jelas Marsudi.
Selain itu, MUI juga akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang larangan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer).
“Draf RUU sudah disusun oleh MUI. Nantinya akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia, kemudian diserahkan kepada pemerintah karena pemerintah juga telah meminta draf tersebut,” ungkapnya.
Adapun sejumlah isu strategis yang akan dibahas dalam sidang pleno KUII Ke-8 meliputi penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat, kebijakan Presiden dan agenda pembangunan nasional, kekuasaan kehakiman, politik dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, kedaulatan pangan, ketahanan dan pertahanan nasional.
Selain itu, forum juga akan membahas implementasi kebijakan keuangan dan pengelolaan kekayaan negara, ketahanan energi dan sumber daya mineral, ekonomi berkelanjutan, peta jalan TNI, reformasi Polri, serta berbagai isu keumatan dan kebangsaan.
“Isu-isu kekinian akan dibahas dalam forum ini. Karena itu kami mengundang unsur eksekutif, yudikatif, Polri, hingga Panglima TNI,” pungkas Marsudi.
Selain Presiden, sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional dijadwalkan hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Rocky Gerung, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Comments are closed.