Mereka tidak pernah dilantik, tidak pernah duduk di kursi presiden… tapi Amerika, Tiongkok, dan Indonesia sama-sama pernah dijalankan oleh bisikan mereka. Siapa para pembisik itu??
Sebagian orang paling berkuasa di dunia tidak pernah duduk di kursi presiden.
Ada istilah lama dalam politik Eropa: éminence grise, “eminensi abu-abu.” Istilahnya lahir dari François Leclerc du Tremblay, biarawan Ordo Kapusin abad ke-17.
Tremblay adalah sahabat sekaligus agen rahasia Kardinal Richelieu, penguasa de facto Prancis di masa Raja Louis XIII. Richelieu berjubah merah kardinal, sementara Tremblay tetap berjubah abu-abu biarawan, meski pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Prancis nyaris setara.
Dari kontras jubah itulah istilah ini lahir: orang yang kekuasaannya sebesar orang nomor satu, tapi jabatannya tidak pernah setinggi itu.
Premis dari pola ini sederhana: kekuasaan sejati tidak selalu ada di tangan orang yang duduk di kursi tertinggi. Ia sering ada di tangan orang yang merancang cara berpikir orang yang duduk di kursi itu.
Presiden, raja, atau ketua partai bisa berganti. Tapi kerangka berpikir yang mereka pakai untuk mengambil keputusan sering kali warisan dari satu orang yang tidak pernah muncul di depan kamera.
Pola ini bukan cuma dongeng sejarah Eropa. Ia hidup dan sehat hari ini, di dua negara adidaya yang sistem politiknya nyaris berlawanan total.
Tapi apakah pola semacam ini cuma kebetulan yang berulang di negara-negara besar? Atau ada versinya sendiri di Indonesia, bahkan mungkin lebih dekat dari yang kita sadari?
Raja Tanpa Mahkota di Amerika dan Tiongkok
Henry Kissinger memang pernah menjabat resmi, sebagai Penasihat Keamanan Nasional lalu Menteri Luar Negeri di era Nixon dan Ford. Tapi kekuatan sesungguhnya Kissinger tidak pernah berhenti di titik itu.
Ia bukan orang pertama yang memakai kerangka realpolitik: cara pandang bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kalkulasi kekuatan dan kepentingan, bukan idealisme. Istilah itu lahir di Jerman abad ke-19, dipraktikkan Otto von Bismarck.
Tapi Kissinger-lah yang menerjemahkannya jadi bahasa kerja Washington selama puluhan tahun.
Setelah lengser dari pemerintahan tahun 1977, Kissinger tetap jadi orang yang ditelepon presiden-presiden Amerika berikutnya, lintas partai. Ia sendiri pernah mengklaim telah membantu sepuluh presiden AS berturut-turut sejak Kennedy. Sebagian resmi, sebagian sekadar lewat telepon.
Ia tidak lagi punya jabatan sejak 1977, tapi kerangka berpikirnya tetap mendarah daging di birokrasi AS sampai ia wafat tahun 2023.
Itulah bentuk eminensi abu-abu versi modern: pengaruh yang tidak butuh jabatan untuk terus hidup.
Di seberang Pasifik, ada pola serupa dengan wajah yang sangat berbeda. Wang Huning memulai karier sebagai akademisi, profesor ilmu politik di Universitas Fudan.
Ia direkrut masuk Kantor Riset Kebijakan Pusat Partai Komunis Tiongkok pada era Jiang Zemin. Sejak itu, dialah yang menulis kerangka ideologi resmi untuk tiga pemimpin tertinggi Tiongkok berturut-turut.
“Tiga Representasi” era Jiang Zemin, “Pandangan Ilmiah tentang Pembangunan” era Hu Jintao, hingga “Pemikiran Xi Jinping” dan “Mimpi Tiongkok” era Xi Jinping saat ini. Media Tiongkok sendiri menjulukinya “guru tiga kaisar.”
Yang menarik, Wang bertahan melewati tiga transisi kekuasaan yang dikenal brutal secara faksional. Tampaknya justru karena ia tidak berbahaya.
Ia tak punya basis kekuatan politik sendiri untuk menyaingi siapa pun. Ia berharga justru karena ia cuma otak, bukan ancaman.
Yang menarik: dua negara adidaya dengan sistem politik nyaris berlawanan, demokrasi liberal versus negara satu partai, sama-sama menaruh kepercayaan besar pada figur intelektual yang tidak pernah jadi presiden atau perdana menteri.
Tapi arah kebijakannya bisa dibaca lebih menentukan dibanding banyak pejabat terpilih. Ini mengindikasikan sesuatu yang lebih struktural: kekuasaan puncak, di sistem manapun, tetap butuh seseorang yang menerjemahkan kekuasaan mentah jadi doktrin yang bisa dijalankan.
Siapa pun yang menulis “buku panduan” itu bisa bertahan lebih lama dari siapa pun yang sedang duduk di kursi.
Perlu dicatat, analogi ini tidak sempurna. Kissinger tetap harus lolos konfirmasi Senat dan bekerja dalam sistem yang mengenal pergantian kekuasaan lewat pemilu.
Wang Huning bekerja dalam sistem tanpa oposisi elektoral. Mekanismenya berbeda, tapi fungsinya mirip.
Well, dengan kehadiran dua raja tanpa mahkota dalam sejarah mereka, mungkinkah Nusantara juga memiliki rekam histori serupa? Bila ada, siapakah sosok raja tanpa mahkota di Nusantara itu?
Raja Tanpa Mahkota Versi Nusantara?
Indonesia punya versinya sendiri, dan mungkin lebih dekat ke kita dari yang disadari kebanyakan Gen Z. Ali Murtopo adalah perwira militer yang kekuatan sesungguhnya bukan dari pangkatnya.
Kekuatannya datang dari unit yang dikomandoinya secara semi-informal: Operasi Khusus (Opsus), badan intelijen “tidak resmi” milik Soeharto. Ada beberapa jejak Opsus yang mungkin bikin kaget kalau baru tahu sekarang.
Pertama, Opsus adalah aktor utama di balik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua. Proses itu, menurut catatan sejumlah sejarawan, diwarnai rekayasa — karena hanya melibatkan sekitar seribu tokoh terpilih lewat musyawarah, bukan pemungutan suara langsung seluruh rakyat Papua.
Kedua, Ali Murtopo bersama Soedjono Hoemardani mendirikan CSIS pada 1971. Lembaga think tank itu hari ini rutin dikutip media sebagai sumber survei dan analisis yang “netral.”
Padahal awalnya ia disebut “perkebunan otak,” proyek intelektual untuk kepentingan rezim. Ketiga, gagasan Ali pada 1968 itulah yang akhirnya terwujud pada 1973: meleburkan puluhan partai politik Indonesia jadi cuma tiga: Golkar, PPP, dan PDI.
Arsitektur kepartaian yang disederhanakan itu jadi cetak biru yang bayangannya masih terasa di lanskap politik Indonesia hari ini.
Ali baru memegang jabatan setingkat menteri belakangan, sebagai Menteri Penerangan 1978–1983. Tapi kekuatannya yang sesungguhnya sudah terbentuk jauh sebelum itu, dari kursi yang tidak pernah tercantum rapi di struktur kabinet.
Kalau pola yang sama berulang di demokrasi kapitalis, negara satu partai, dan republik militeristik Orde Baru. Apakah ini cuma kebetulan tiga sistem yang berbeda? Atau memang begini cara kekuasaan bekerja, di mana pun ia berdiri?
Kalau pola yang sama muncul di tiga sistem yang begitu berbeda, itu bukan kebetulan sistem tertentu. Itu fitur dari cara kekuasaan bekerja di mana pun.
Setiap rezim, apa pun ideologinya, butuh seseorang yang menerjemahkan kekuasaan mentah jadi narasi yang bisa dipercaya publik. Orang itu punya daya tahan justru karena tidak perlu memenangkan pemilu atau duduk di kursi kabinet.
Ia tak tersentuh justru karena tidak terlihat.
Godaan hari ini adalah menganggap sosok semacam ini sudah punah bersama Orde Baru, karena kita tidak lagi punya Opsus. Tapi fungsinya tidak butuh badan intelijen untuk hidup.
Ia bisa bersarang di lembaga survei, tim komunikasi kampanye, atau jaringan pendengung. Ia bisa juga hidup di penasihat ekonomi yang tak pernah difoto di rapat kabinet, atau di algoritma yang diam-diam menentukan apa yang kita lihat lebih dulu setiap pagi.
Pola ini sudah ada sejak zaman Richelieu, dan tidak akan hilang selagi ada negara dan pemimpinnya. Dalam melangkah ke masa depan, mungkin dunia akan merasakan bahwa hal yang berubah hanyalah corak jubahnya. (R100)
Comments are closed.