“Saya tidak tahu sampai kapan kami akan begini.”
—
Satu pagi di Juni 2026, di bawah matahari yang mulai terik, Masdalipah Hasibuan (50) dan enam perempuan lain sibuk mengisi bak mobil pikap dengan pecahan-pecahan batu dari satu sungai di Hutanabolon, kelurahan di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Kira-kira tujuh bulan sebelumnya, sungai yang sama meluap dan meluluhlantakkan permukiman mereka. Rumah Masdalipah hancur total. Sawah dan kebun karet keluarga rusak. Tiga puluh karung padi yang baru dipanen pun hanyut entah ke mana.
Tak disangka, sungai itu kini jadi sumber penghidupan Masdalipah dan penyintas bencana lainnya. Sehari-hari, mereka mencari dan memecah batu di sana. Setelah terkumpul 2-3 meter kubik, pengepul bakal datang mengangkut batu-batu itu dan membayar Rp100.000 per meter kubik.
Biasanya, dalam sehari Masdalipah cuma sanggup mengumpulkan pecahan batu hingga setengah meter kubik. Uang yang didapat tak seberapa, apalagi dibanding lelahnya. Meski begitu, baginya duit itu tetap sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Daripada tidak makan lagi kami, sementara pengeluaran banyak, anak-anak juga perlu sekolah,” kata ibu tiga anak itu saat ditemui Juni 2026.
“Daripada tidak ada pekerjaan, apa pun akan dikerjakan.”
Masdalipah hanyalah satu dari sekian banyak warga Tapanuli Tengah yang masih hidup telantar berbulan-bulan setelah banjir dan longsor besar melanda tiga provinsi di tanah Sumatra pada akhir November 2025.
Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan Desember 2025, korban jiwa di Tapanuli Tengah akibat bencana tersebut mencapai 131 orang, sementara jumlah pengungsinya 10.887 orang. Keduanya merupakan angka tertinggi di Sumatra Utara.
Bencana juga merusak 8.579 rumah di Tapanuli Tengah, berdasarkan data Info Bencana Tapteng per 2 Februari 2026. Sebanyak 2.285 rumah di antaranya tercatat rusak berat.
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi mereka yang rumahnya terdampak bencana. Warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang disebut berhak mendapat masing-masing Rp15 juta dan Rp30 juta untuk perbaikan.
Sementara itu, warga yang rumahnya rusak berat bisa memilih menerima bantuan Rp60 juta untuk membangun hunian tetap (huntap) mandiri atau menunggu jatah huntap komunal, yang dibangun terpusat di satu kawasan relokasi.
Sembari menunggu huntap, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah dengan listrik gratis enam bulan. Pilihan lainnya: mereka dapat tinggal bersama kerabat atau menyewa rumah sambil menerima dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan.
Selain itu, masih ada berbagai jenis bantuan lain, termasuk jaminan hidup (jadup) Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan, uang isi hunian senilai Rp3 juta, bantuan Rp5 juta untuk memulihkan mata pencaharian warga, dan santunan Rp15 juta untuk keluarga korban yang meninggal dunia.
Di atas kertas, paket bantuan pemerintah tampak memadai untuk menopang para penyintas bencana selama masa pemulihan. Namun, penelusuran Project Multatuli di lapangan menunjukkan berbagai bantuan itu justru tersendat di pendataan, verifikasi, dan pencairan.
Karena itu Pantas Gultom (57), suami Masdalipah, tidak terima bila ada yang mengatakan penanganan korban bencana di Tapanuli Tengah berjalan lancar.
“Kalau mau lihat keadaan kami, lihatlah langsung ke sini,” kata Pantas.
Huntara Mandiri
Setelah rumah mereka hancur diterjang banjir pada November 2025, Masdalipah Hasibuan, Pantas Gultom, dan tiga anaknya mengungsi selama tiga minggu di rumah warga di dataran tinggi. Dari sana, mereka pindah ke tenda pengungsian yang didirikan Kementerian Sosial.
Selewat tiga bulan, keluarga Masdalipah dan sekitar 30 keluarga lainnya harus meninggalkan tenda tersebut. Mereka diminta meneken surat yang menyatakan kesediaan pindah setelah dijanjikan akan dibangunkan hunian sementara alias huntara.
“Kami disuruh pindah, tapi kami tidak tahu mau pindah ke mana karena tidak ada hunian sementara yang disediakan,” kata Masdalipah.
Keluarga Masdalipah juga dijanjikan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan untuk membantu biaya tempat tinggal sementara. Namun, Masdalipah bilang hingga kini keluarganya baru menerima bantuan itu satu kali.
Dalam kondisi serba terjepit, Masdalipah dan korban bencana lainnya lantas mendirikan “huntara mandiri” dari papan dan tripleks di atas tanah yang dipinjamkan seorang warga di Hutanabolon.
Setiap hunian berukuran kira-kira 4×6 meter, dan dibangun dengan tenaga dan uang para penyintas sendiri.
“Kalau ditotal ada lah Rp3 juta untuk biaya membangun rumah ini,” kata Masdalipah.
“Sebagian [uangnya] kami pinjam, sebagian dari donasi orang yang datang ke sini.”
Masdalipah dan Pantas, suaminya yang kini kerja serabutan sebagai kuli bangunan, tidak tahu sampai kapan mereka bakal bertahan di hunian tersebut.
“Kalau nanti hunian tetap jadi dibangun, kami akan pindah dari sini. Tapi kalau enggak ada, kami enggak tahu kapan pindah dari sini. [Yang pasti] sampai kami punya uang untuk bangun rumah sendiri,” kata Masdalipah.
Di Hutanabolon, saya menemukan setidaknya tiga lokasi huntara mandiri, yang masing-masing terdiri atas belasan hunian. Di sana, secara umum gambarannya senada: warga tertatih menyambung hidup seraya menunggu berbagai bantuan pemerintah yang tak jelas penetapan ataupun pencairannya.
Darling Simamora (45), misalnya, yang bertetangga dengan Masdalipah di wilayah huntara mandiri, saat ini hanya bisa mencari dan memecah batu di sungai sembari sesekali menjadi kuli. Rumah dan ladang tempat ia dulu biasa menyadap karet sudah hancur dihajar banjir dan longsor.
“Saya tidak tahu sampai kapan kami akan begini,” kata ayah lima anak ini, yang biasa dipanggil Ancu.
“Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan, sembari menunggu [bantuan pemerintah].”
Hingga kini, imbuhnya, urusan perbaikan rumahnya masih “belum jelas”. Karena itu, ia berharap pemerintah melihat kondisinya dan sesama penyintas bencana lain, dan segera membantu menyediakan tempat tinggal yang layak.
“Rumah itu yang paling penting bagi kami saat ini. Kalau bisa diperbaiki,” kata Ancu.
Dahlan Sitompul (71), warga lain yang tinggal di huntara mandiri, bernasib lebih baik dibanding Masdalipah dan Ancu.
Keluarga Dahlan telah menerima uang jaminan hidup (jadup) untuk tiga bulan dengan nilai total Rp1,35 juta per orang. Pemerintah pun telah mencairkan Rp15 juta untuk perbaikan rumahnya, yang dianggap rusak ringan.
Dahlan bersyukur, apalagi mengingat belum semua warga mendapat bantuan-bantuan itu. Namun, ia tidak paham mengapa rumahnya hanya dinilai rusak ringan.
Ia sempat membawa saya menyambangi rumahnya yang kena hajar banjir dan longsor. Rumah itu penuh lumpur. Sebagian dindingnya sudah roboh.
“Beginilah kondisi rumah saya. Sudah tak layak ditinggali, tapi dimasukkan kategori rusak ringan,” kata Dahlan, yang menilai mestinya rumah itu setidaknya masuk kategori rusak sedang.
Meski telah mendapat bantuan Rp15 juta, Dahlan masih ragu untuk memperbaiki rumahnya. Ia khawatir banjir dan longsor kembali datang. Tanggul yang dibangun di Hutanabolon pun belum terbukti mampu menahan luapan air.
“Di sini hujan sebentar saja sudah banjir. Jadi saya khawatir, kalau saya perbaiki nanti rusak lagi,” ujar Dahlan pada Juni lalu.
Tak lama, kekhawatiran Dahlan terbukti. Banjir kembali menghajar Hutanabolon pada 18 Juli dan 2 Agustus 2026. Pada Juli, tanggul yang belum lama berdiri jebol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Nestapa juga menghantui Bona Lumban, kelurahan yang bersebelahan dengan Hutanabolon. Mayoritas warga telah meninggalkan rumah-rumah mereka yang hancur karena bencana. Sebagian di antaranya menetap di huntara mandiri yang dibangun di lahan pekuburan.
Saya sempat menyusuri permukiman di sana yang terletak dekat aliran sungai. Banyak rumah memang sudah roboh. Ada pula yang benar-benar telah rata dengan tanah.
Di satu titik, saya bertemu Agusma Mendrofa (34) dan istrinya, Esimi Telaumbanua (36). Pasangan ini sedang membelah kayu di tepi sungai, sementara anak-anak mereka dibiarkan bermain di rumah-rumah telantar.
“Sementara ini kayu saya gunakan untuk perbaiki rumah,” kata Agusma.
Agusma dan Esimi memutuskan bertahan di rumah lama mereka sembari pelan-pelan memperbaikinya, meski kerap dihantui kecemasan karena lokasinya dekat sungai.
“Kami tak punya tempat lain selain di sini,” ujar Esimi, yang anak bungsunya kini dipanggil Banjir Selamat karena secara harfiah selamat dari banjir akhir tahun lalu saat baru berusia lima hari.
Esimi menaruh harap besar pada pemerintah untuk membantu keluarganya dan para penyintas bencana lain. Pemerintah, katanya, mesti melihat langsung kondisi Bona Lumban yang begitu terbengkalai, yang rumah-rumahnya rusak, kosong tak berpenghuni.
“Kami mohon pemerintah turun tangan membantu kami di sini,” kata Esimi sembari menangis.
Labirin Bantuan
Susiana Priyanti Munthe (44), salah satu penyintas bencana di Hutanabolon, sudah lelah menjalani pendataan pemerintah.
Berulang kali ia diminta melengkapi berkas, tapi hingga Juni 2026 baru satu jenis bantuan yang diterima keluarganya: dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000.
“Kami terus diminta data, berulang kali pergi ke tukang fotokopi, fotokopi KK [Kartu Keluarga], beli meterai, dan lain-lain, tapi kami tidak tahu data itu untuk apa,” kata Susiana.
“Buktinya sampai sekarang belum ada bantuan yang kami terima selain DTH yang hanya sekali kami terima.”
Padahal, keluarga Susiana kehilangan hampir seluruh harta bendanya karena bencana. Tiga rumah, masing-masing milik keluarganya, orang tuanya, dan saudaranya, serta sebuah warung kopi dan bengkel las, hancur diterjang banjir dan longsor pada akhir November 2025.
“Semua hanyut, rumah beserta isinya. Hanya tinggal baju di badan,” kata Susiana.
Orang tuanya kini tinggal bersama adiknya di Medan. Sementara itu, Susiana bertahan di Hutanabolon bersama keluarga intinya dan seorang saudara laki-laki. Mereka membuka warung kopi baru untuk menyambung hidup.
Sanjos Hasibuan (40) juga mengatakan belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk memulihkan perekonomiannya dan penyintas bencana lainnya.
Tiga toko grosir milik keluarganya yang menjual beras, elpiji, dan berbagai kebutuhan pokok habis disapu air bah. Tiga mobil usaha juga rusak parah.
“Kalau ditotal, kerugian mencapai Rp1 miliar lebih, belum lagi uang tunai yang hilang saat bencana,” kata Sanjos, yang meneruskan usaha grosir yang dirintis orang tuanya sejak dia masih kecil.
Sanjos tak punya modal untuk membuka kembali usaha grosir keluarga. Terlebih lagi, ada utang Rp40 juta yang mesti dibayar kepada distributor yang selama ini memasok barang dagangan ke tokonya.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mendata Sanjos dan puluhan pelaku UMKM lain yang terdampak bencana, termasuk jenis usaha dan kerugian mereka. Saat itu, pemerintah juga membahas cara agar usaha-usaha itu bisa kembali berjalan. Namun, menurut Sanjos, solusi yang ditawarkan tidak menjawab persoalan.
“Yang ada kami malah diajari menjual produk secara online di TikTok Live,” kata Sanjos, yang merasa barang dagangannya seperti beras, elpiji, dan minyak goreng, tidak cocok dijajakan daring.
Situasi yang dihadapi Roberto Sitompul (29) tak kalah peliknya.
Kedua orang tuanya, Saverlin Sitompul dan Serepina Lamria Aritonang, serta adiknya, Rikardo Sitompul, hilang saat bencana akhir tahun lalu.
Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Menurut adik Roberto lainnya yang selamat, ayah mereka sedang di ladang ketika banjir melanda permukiman warga. Ia lalu menitipkan sepeda motor di rumah warga di dataran tinggi, sebelum berjalan kaki pulang ke rumah. Setelahnya, ia tak pernah terlihat lagi.
Ada yang menduga Saverlin sempat mencoba menyelamatkan istri dan anaknya dengan mobil pikap, tapi mereka terseret air yang deras membawa lumpur dan kayu. Mobil itu tidak ditemukan sampai sekarang, diduga tertimbun lumpur.
“Saya sudah mencarinya ke mana-mana, tapi tidak ketemu. Hanya sepeda motor yang ditinggalkannya di rumah tetangga yang tersisa. Semua habis,” kata Roberto, yang meyakini kedua orang tua dan satu adiknya telah meninggal dunia.
Hingga saat ini, Roberto bilang tidak ada upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ataupun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk mencari para korban yang masih hilang.
Padahal, ia masih berharap jasad keluarganya ditemukan agar mereka dapat dimakamkan dan keluarga memiliki tempat untuk berziarah.
“[Sekarang,] warga yang mencari sendiri dan menemukan sendiri. Jika memang pemerintah peduli, harusnya ikut mencari,” katanya.
Roberto yang sebelumnya merantau ke Riau kini kembali tinggal di Hutanabolon, membantu usaha keluarga, mengurus peninggalan orang tua, sekaligus bolak-balik melengkapi berkas agar bisa mendapat bantuan pemerintah.
“Saya sebagai keluarga korban seperti dibuat lelah mengurus berkas-berkas yang diperlukan,” kata Roberto.
“Banyak sekali dokumen yang sudah saya berikan, katanya untuk pendataan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya seperti menunggu yang tidak pasti.”
Namun, tetap saja, hunian tetap alias huntap dan santunan yang dijanjikan pemerintah untuk keluarga korban meninggal tak kunjung datang.
“Katanya: ‘Siapa tahu masih hidup,’” kata Roberto.
“Sudah enam bulan lebih. Bahkan keluarga sudah mendapatkan surat kematian dari dinas kependudukan.”
Berdasarkan perhitungan warga setempat, setidaknya 11 orang Hutanabolon meninggal akibat bencana November 2025.
Selain keluarga Roberto, sejumlah anggota keluarga Evan Tambunan juga jadi korban. Evan, yang masih kelas 5 SD, kehilangan ayah, ibu, dan adiknya, sehingga kini tinggal bersama pamannya, Poltak Tambunan (54).
Poltak mengatakan keluarga telah menerima santunan kematian ibu dan adik Evan, masing-masing senilai Rp15 juta, tapi belum untuk ayah Evan.
“Belum diberikan karena jasad bapaknya belum ditemukan,” kata Poltak.
Kecewa dengan lambannya pendataan dan penyaluran bantuan, ratusan korban bencana berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada 17 Juni 2026.
Mereka menuntut pemerintah transparan soal pendataan dan penyaluran bantuan, dan segera mencairkan berbagai bantuan yang telah dijanjikan untuk menopang hidup warga penyintas bencana, terutama uang jaminan hidup (jadup).
Per 11 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengklaim telah menyelesaikan penyaluran jadup, uang isi hunian, dan dana bantuan pemulihan ekonomi tahap pertama bagi 7.062 keluarga di kabupaten tersebut.
Untuk tahap kedua, pemerintah kabupaten mengusulkan 14.792 keluarga sebagai penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Namun, usulan tersebut masih dalam pembahasan.
Saat menemui para pengunjuk rasa, Bupati Masinton meminta maaf atas proses pendataan dan pencairan bantuan yang berlarut-larut, sembari menjanjikan transparansi dalam keseluruhan prosesnya.
“Tentang penyaluran bantuan jadup tahap kedua, akan kita upayakan segera mungkin pencairannya,” ujar Masinton.
“Setidaknya harapan kita terealisasi akhir Juni atau awal Juli.”
Masdalipah Hasibuan, penyintas bencana di Hutanabolon yang saya temui akhir Juni lalu, mengatakan keluarganya belum juga menerima jadup. Padahal, ada warga lain yang sudah mendapatkan meski rumahnya “hanya kemasukan lumpur”.
“Itulah yang tidak kami mengerti,” kata Masdalipah.
“Ada katanya yang sudah dapat, tapi kami yang jelas sudah tak punya rumah lagi, sampai sekarang belum dapat.”
Rumah Baru untuk Siapa?
Pada 8 Juli 2026, 118 keluarga korban bencana secara resmi menerima hunian tetap (huntap) yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di atas lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Pinangsori.
Jumlah huntap itu hanya setara kira-kira 5% dari 2.285 rumah warga yang rusak berat di Tapanuli Tengah akibat banjir dan longsor November 2025.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sempat mengatakan bahwa total huntap yang dibangun di daerahnya akan mencapai sekitar 700 unit, dan pembangunan rumah di Pinangsori baru tahap pertama. Namun, tetap saja, angka ini jauh dari ideal.
Terlebih lagi, tak semua warga yang rumahnya rusak berat berhak menerima huntap. Bantuan ini hanya diberikan pada korban yang menempati rumah milik sendiri saat bencana, bukan yang tinggal di rumah kontrakan.
Lestari Zendrato (31) adalah salah satu yang dikecualikan. Bukan hanya tak mendapat huntap, ia dan sejumlah penyintas lain yang ngontrak saat bencana juga diminta meninggalkan hunian sementara (huntara) yang belakangan jadi rumah mereka. Ini terjadi setelah sebagian penghuni huntara tersebut menerima huntap di Pinangsori.
“Kami disuruh pindah dari sini,” kata Lestari, ibu empat anak, pada Juni lalu.
“Lagi cari kontrakan, belum dapat.”
Bagi Lestari, kesulitan seakan datang tanpa jeda.
Bencana merenggut pekerjaannya sebagai penderes karet. Ia terpaksa tinggal di huntara, sementara suaminya merantau ke kota lain untuk mencari nafkah.
Hari demi hari berganti. Bantuan dari donatur mulai habis. Beras pemerintah pun tak lagi datang.
Ia tak masuk daftar penerima huntap, dan kini diminta pergi dari huntara.
“Mungkin kami bukan warga Indonesia, makanya kami dibedakan,” kata Lestari sambil tertawa kecil.*
Catatan:
Kami telah mengirimkan permohonan tanggapan kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta tim humas Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada 6 Agustus 2026. Mereka tidak merespons hingga artikel ini terbit.
Comments are closed.