Jakarta, NU Online
Guru Besar UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Prof Dzuriyatun Toyibah menyatakan bahwa agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tetap progresif di tengah isu kemunduran demokrasi (democratic regression).
Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi dan bedah buku akademis bertajuk “Islam, Konflik, dan Politik Transformasi” yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) di Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Terlepas dalam situasi Indonesia yang bagaimanapun, transformasi politik di Indonesia dan Asia Tenggara, terutama dalam hal peran agama itu tetap sustained dan progresif. Agama dalam hal ini tetap menjadi kekuatan yang secara optimis dianggap sebagai satu faktor yang nanti ke depan akan membangun Asia Tenggara,” ungkapnya.
Menurutnya, kelompok keagamaan maupun ormas Islam di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam merespons dan mengadopsi nilai-nilai demokrasi. Meski demikian, ia menyebut masih terdapat beberapa aspek belum dapat diterima secara utuh oleh Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.
“Faktanya adalah memang Islam tidak bisa menerima prinsip demokrasi secara kaffah kalau bahasa Ciputatnya. Dalam hal hak-hak minoritas misalnya, tetap saja kedua ormas kita, NU dan Muhammadiyah, ada yang mengatakan tidak bisa. Tapi bukan berarti agama tidak bisa menjadi pendukung yang baik dalam hal peace building. Kalau tidak bisa menerima demokrasi secara sempurna, bukan berarti demokrasi itu bisa ditinggalkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan bagaimana pergerakan ormas Islam di Indonesia justru mampu memanfaatkan ruang-ruang publik untuk memperjuangkan keadilan sosial, hak-hak sipil, hingga menyuarakan solidaritas kemanusiaan di tingkat internasional. Baginya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa model Islam di Indonesia tersebut memiliki kekuatan inkorporatif yang luar biasa dengan nilai-nilai moderasi (wasathiyah) dan toleransi sebagai instrumen diplomasi kebangsaan maupun diplomasi internasional.
Perempuan yang juga aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU tersebut lantas menyoroti maraknya pandangan miring dari sebagian pihak yang mulai meragukan keberadaan ormas keagamaan. Ia menilai bahwa pandangan negatif yang menginginkan ketiadaan ormas adalah gagasan yang keliru dan mengabaikan fakta sejarah serta realitas sosial.
“Saya mendengar bahwa kritik terhadap ormas sampai pada level yang ‘Ah ini mendingan enggak ada daripada ada,’ karena dianggap tidak berguna dalam situasi sekarang. Tapi bagi saya, karena saya juga aktif banyak di ormas dari kecil, saya merasa tidak terima. Ormas Anda semua punya peran yang sangat penting,” ungkapnya.
Ormas keagamaan, menurutnya, telah teruji menjadi benteng pertahanan sosial terdepan yang menjaga komitmen kebangsaan dan merawat keberagaman. Pun ormas juga melakukan pendampingan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot) ketika negara memiliki keterbatasan jangkauan.
“Terlepas situasi lokal dan global masih dalam situasi yang tidak baik-baik saja, apa yang dilakukan oleh teman-teman baik di grassroot maupun pimpinan itu kontributif terhadap perbaikan Indonesia maupun regional,” tuturnya.
Dalam forum itu, ia juga menyampaikan bahwa narasi mengenai fenomena kemunduran demokrasi (democratic regression) dan erosi demokrasi (democratic erosion) belakangan ini menjadi topik hangat yang terus dikaji secara kritis oleh para akademisi. Hal tersebut, menurutnya, membuat banyak kalangan sangat sensitif terhadap dinamika politik nasional.
“Situasi di Indonesia ini sekarang kalau teman-teman saya bilang itu ya sedang tidak baik-baik saja ya. Mengalami democratic regression, kemudian democratic erosion dan seterusnya. Nah, kelompok ini disebut ada upaya framing gitu ya,” ujarnya.
Ia lantas menyoroti bahwa kajian akademis mengenai demokrasi dan agama memang kerap menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, ada indikator kualitatif dan kuantitatif yang mengukur penurunan indeks demokrasi suatu negara. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan 13 hingga 14 tulisan dalam karya yang dibedah dalam forum tersebut memberikan bukti-bukti faktual mengenai efektivitas agama sebagai modal sosial (social capital) pembangunan perdamaian.
“Satu sisi melihat dari aspek demokrasi nilainya turun, tapi di sisi lain, buku ini lebih positif dalam melihat agama dan melihat konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Bagian pertama menunjukkan agama tetap menjadi modal atau kapital yang membuat resolusi konflik, peace building, dan transformasi sosial itu terus berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, peneliti dan penulis buku menyadari betul bahwa dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, situasi keagamaan tidak selalu berada dalam kondisi harmonis secara ideal sebagaimana yang sering dicitrakan. Namun, dinamika dan gesekan yang terjadi justru menunjukkan kematangan proses transformasi sosial berbasis keagamaan.
Dari perspektif sosiologi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengaitkan fenomena hubungan antar-kelompok keagamaan dan konflik sosial dengan teori konflik klasik yang dicetuskan oleh sosiolog Lewis Coser. Menurut teori tersebut, konflik yang muncul di dalam suatu masyarakat tidak selalu bersifat merusak (destruktif), melainkan bisa menjadi sarana untuk mempererat solidaritas internal kelompok serta memicu proses penyesuaian dan integrasi sosial yang baru.
“Di dalam agama itu ada konfliknya. Tentu itu bagian dari apa yang dikatakan oleh Lewis Coser, bahwa konflik itu tidak selalu destruktif. Di grassroot mungkin tiap hari berantem, tapi faktanya pluralisme dalam cara pandang itu tidak bisa dihentikan,” paparnya.
Ia mencontohkan dinamika keberagamaan di Indonesia, seperti keberadaan kelompok minoritas keagamaan atau mazhab tertentu yang kerap memicu perdebatan di tingkat bawah. Meskipun di tingkat akar rumput terkadang terjadi perbedaan pandangan, pimpinan ormas keagamaan di tingkat elit senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan dan hukum. Hal tersebut, kata Prof Dzuriyah, membuat pluralisme dan keberagaman di Indonesia tetap mampu bertahan dan berkembang secara dinamis.
“Sama halnya dengan munculnya berbagai gerakan atau saluran media keagamaan anak muda di platform digital, itu menunjukkan dinamika yang terus hidup,” jelasnua.
Comments are closed.