Lusaka, Arina.id — Polisi Zambia memanggil pemimpin oposisi Brian Mundubile untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ancaman terhadap keamanan nasional, beberapa hari setelah pemilu yang diwarnai penindakan terhadap kelompok oposisi.
Mundubile menempati posisi kedua dalam pemilu yang digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pemilu tersebut kembali memenangkan Presiden Hakainde Hichilema untuk masa jabatan kedua. Mundubile telah menyatakan akan menggugat hasil pemilu tersebut ke pengadilan.
Polisi Zambia pada Kamis (20/8/2026) malam memanggil Mundubile untuk dimintai keterangan. Dalam pernyataannya, kepolisian mengatakan tim gabungan telah melakukan penyelidikan selama beberapa tahun terkait dugaan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
“Tim gabungan telah melakukan penyelidikan selama beberapa tahun terkait ancaman serius terhadap keamanan nasional,” demikian pernyataan kepolisian, dikutip dari Channels Television, Jumat (21/8/2026).
Polisi juga ingin memeriksa Mundubile dan pasangannya dalam pemilu, Makebi Zulu. Namun, kepolisian tidak menjelaskan secara rinci bentuk ancaman yang dimaksud.
Kepolisian menyebut terdapat “aktivitas yang mengkhawatirkan” yang berpotensi mengganggu keamanan nasional di lokasi yang terkait dengan kedua tokoh tersebut.
Mundubile dan Zulu membantah dugaan kepolisian yang mengaitkan aliansi mereka dengan kegiatan pemberontakan maupun aktivitas milisi.
Sebelumnya, Mundubile bersembunyi setelah polisi menggerebek rumahnya di Lusaka, ibu kota Zambia, pada pekan lalu. Ia kemudian mendapat perlindungan dari sebuah organisasi hak asasi manusia internasional.
Pemerintah Zambia melalui kepolisian juga memberikan jaminan kepada organisasi yang melindungi kedua tokoh tersebut. Pemerintah menyatakan tidak ada niat untuk mencelakai Mundubile maupun Zulu.
Oposisi Zambia Dibayangi Penangkapan
Situasi politik Zambia semakin menjadi sorotan setelah mantan menteri kabinet Mutotwe Kafwaya ditembak dan tewas dalam operasi pada 14 Agustus. Dalam operasi tersebut, 11 orang, termasuk sejumlah tokoh oposisi, ditangkap atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara.
Pada Kamis, pejabat imigrasi Zambia juga menyatakan telah menangkap sekretaris jenderal aliansi oposisi.
Pemilu 13 Agustus 2026 sendiri berlangsung relatif damai. Namun, sejumlah pengamat internasional menyatakan pelaksanaan pemilu diwarnai tuduhan intimidasi, penangkapan, penculikan, dan kekerasan terhadap kelompok oposisi.
Amnesty International pada Kamis memperingatkan adanya peningkatan tindakan keras terhadap kelompok yang menyuarakan perbedaan pendapat secara damai. Organisasi tersebut mendesak pemerintah Zambia segera menghentikan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota oposisi.
“Pembunuhan Mutotwe Kafwaya yang dilaporkan sangat mengkhawatirkan,” kata Direktur Regional Amnesty International untuk Afrika Timur dan Selatan, Tigere Chagutah.
Amnesty International juga meminta pemerintah memastikan seluruh tahanan segera mendapatkan akses kepada pengacara dan keluarga, serta memperoleh perawatan medis yang diperlukan.
Demokrasi Zambia di Bawah Tekanan
Zambia selama ini dikenal sebagai salah satu negara demokrasi yang relatif stabil di Afrika. Negara penghasil tembaga tersebut memiliki tradisi pergantian kekuasaan secara damai. Sejak kembali menerapkan sistem multipartai pada 1991, setiap pergantian presiden berlangsung melalui pemilu.
Namun, reputasi tersebut menghadapi tekanan selama pemerintahan Hakainde Hichilema yang mulai menjabat pada 2021. Ruang bagi kelompok yang menyampaikan kritik dinilai semakin menyempit, sementara tekanan terhadap oposisi meningkat.
Situasi tersebut menjadi sorotan setelah pemilu 13 Agustus 2026 yang kembali mengantarkan Hichilema ke periode kedua, sementara Mundubile menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menantang hasil pemilu.
Comments are closed.