Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Dari grup keluarga di WhatsApp sampai kolom komentar media sosial, satu pola selalu muncul: dunia dibelah jadi dua, yang benar dan yang jahat. Mitologi purba mungkin menyimpan jawaban kenapa pola itu begitu sulit dilepaskan.
Coba amati pola diskusi publik belakangan ini — di grup keluarga, linimasa media sosial, atau kolom komentar berita. Hampir selalu ada dua kubu yang saling berhadapan, dan hampir selalu satu pihak diam-diam diberi peran sebagai “sumber kekacauan” yang harus dikalahkan. Isu kebijakan yang sebenarnya rumit — soal ekonomi, soal identitas, soal siapa yang pantas dipercaya — dengan cepat menyusut jadi pertarungan sederhana: kita yang menjaga tatanan, mereka yang mengancamnya.
Pola ini bukan sesuatu yang baru lahir dari algoritma media sosial, meski algoritma jelas mempercepatnya. Ia punya akar yang jauh lebih tua, tertanam dalam cara hampir setiap peradaban besar bercerita tentang dirinya sendiri. Dalam studi mitologi komparatif, pola itu disebut Chaoskampf — istilah yang diperkenalkan sejarawan agama Jerman Hermann Gunkel — “pertarungan melawan kekacauan.” Dewa muda melawan monster purba, tatanan baru menaklukkan kekacauan lama: Marduk melawan Tiamat di Mesopotamia, Zeus melawan Typhon di Yunani, Thor melawan Jörmungandr di tradisi Nordik, Indra melawan Vritra dalam tradisi Weda. Motif ini begitu tersebar sampai sejarawan Frank Moore Cross menelusurinya sebagai satu jalur tradisi Timur Dekat Kuno yang menyebar lewat kontak antarbudaya, bukan kebetulan yang muncul sendiri-sendiri.
Yang menarik, mitos semacam ini biasanya bukan sekadar dongeng hiburan. Ia sering berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana tatanan sosial pantas ditegakkan — siapa yang berhak berkuasa, dan lewat cara apa kekacauan pantas dikalahkan. Begitu pola ini tertanam dalam bawah sadar kolektif sebuah budaya lewat ribuan tahun pengulangan cerita, ia tidak lantas hilang ketika masyarakat menjadi modern dan sekuler. Ia berpindah wujud — dari kitab suci dan legenda, menjadi bingkai default yang dipakai orang membaca berita, debat politik, bahkan pertengkaran di linimasa. Pertanyaannya: kenapa pola naratif setua ribuan tahun ini masih begitu nyaman dipakai untuk membaca dunia hari ini, dan apa yang membuat sebuah masyarakat jadi mudah terjebak di dalamnya?
Ketika Budaya Mitos Menjelma Jadi Mekanisme Bertahan
Chaoskampf punya satu fitur naratif yang membuatnya begitu memikat: monsternya selalu tunggal, jelas wujudnya, dan bisa dikalahkan secara tuntas. Ada awal, ada klimaks, ada penyelesaian. Struktur macam ini memuaskan secara psikologis — dunia jadi terasa bisa dikelola. Masalahnya, realitas sosial hampir tidak pernah punya struktur serapi itu. Ketimpangan ekonomi, perbedaan pandangan, ketidakpastian kebijakan — semuanya cair, melibatkan banyak aktor, dan jarang benar-benar “selesai.” Ketika bingkai Chaoskampf dipaksakan ke realitas yang rumit, yang terjadi adalah reduksi paksa: dunia yang penuh nuansa dipadatkan jadi biner kita-lawan-mereka supaya terasa lebih mudah dicerna.
Psikolog Arie Kruglanski punya istilah untuk kebutuhan ini: need for cognitive closure, dorongan bawaan manusia untuk mencari jawaban yang pasti dan tegas, terutama di tengah ketidakpastian. Semakin tinggi ketidakpastian sebuah situasi — krisis ekonomi, transisi politik, banjir informasi yang saling kontradiksi — semakin besar dorongan otak untuk berhenti menimbang nuansa dan segera memilih satu narasi yang terasa solid, meski itu berarti mengorbankan akurasi. Kebutuhan psikologis inilah yang membuat framing “monster vs penyelamat” begitu laku: ia menjawab kegelisahan akan ketidakpastian, bukan menjawab kompleksitas persoalan yang sebenarnya.
Fenomena ini diperkuat lagi oleh apa yang disebut psikolog sosial sebagai motivated reasoning — kecenderungan memproses informasi bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menegaskan identitas kelompok yang sudah lebih dulu dipegang. Begitu seseorang merasa jadi bagian dari “pihak yang benar,” informasi baru cenderung disaring lewat pertanyaan “apakah ini menguatkan posisiku,” bukan “apakah ini akurat.” Mekanisme ini bukan kelemahan eksklusif satu kelompok atau satu bangsa — riset psikologi politik menemukan pola serupa di Amerika Serikat, Eropa, sampai India. Yang berbeda antarnegara bukan mekanisme kognitifnya, melainkan seberapa kuat kondisi struktural di sekitarnya menyalakan mekanisme itu.
Di Indonesia, kebutuhan psikologis universal ini bertemu dengan beberapa kondisi struktural yang memperkuatnya. Pertama, transisi menuju demokrasi deliberatif di negeri ini masih relatif muda — baru sekitar seperempat abad sejak ruang berdebat terbuka benar-benar terbuka lebar bagi publik, dibanding negara-negara demokrasi yang sudah berlatih ratusan tahun. Kedua, pola pendidikan yang secara luas — bukan pada satu bidang tertentu saja — masih condong ke metode hafalan dan jawaban tunggal ketimbang melatih nalar kritis dan toleransi terhadap ambiguitas; siswa lebih terbiasa mencari “jawaban yang benar” daripada menimbang beberapa kemungkinan sekaligus. Ketiga, secara politik, ilmuwan Donald Horowitz mencatat fenomena yang disebut ethnic outbidding: dalam sistem yang kompetitif, aktor mana pun punya insentif rasional mengeraskan retorika identitas karena itu cara paling murah dan cepat untuk memobilisasi dukungan, dibanding menjelaskan kebijakan yang rumit.
Ketiga faktor ini bertemu dengan ekosistem media sosial yang secara struktural mengganjar konten paling polarizing dengan jangkauan paling luas. Hasilnya adalah panggung yang subur untuk personifikasi kekacauan — isu yang sebenarnya struktural dan abstrak dialihkan jadi wajah dan nama yang bisa dijadikan sasaran. Persoalan kompleks seperti ketimpangan ekonomi atau perubahan kebijakan sulit diberi wajah dan sulit dijadikan konten yang mudah dibagikan; individu atau kelompok kecil jauh lebih mudah dinarasikan sebagai “sumber kekacauan” karena bisa difoto, diberi nama, dan dijadikan simbol tunggal.
Begitu sebuah pihak berhasil dilabeli sebagai “monster,” lawan otomatis mendapat posisi moral sebagai penjaga tatanan, dan itu terasa jauh lebih memuaskan secara emosional daripada duduk dengan ketidakpastian. Di titik ini pula proporsi respons publik sering ikut melenceng: karena target sudah dianggap mewakili kekacauan absolut, cara apa pun untuk “mengalahkannya” — pelaporan bertubi, kampanye character assassination, penghakiman massal di ruang digital — terasa proporsional secara emosional, walau secara objektif jauh berlebihan dibanding kesalahan aslinya. Pola ini simetris; ia bisa menimpa siapa saja yang kebetulan berada di posisi paling mudah dijadikan simbol pada momen tertentu, terlepas dari kubu mana pun.
Belajar Hidup di Wilayah Abu-Abu
Titik pentingnya bukan menghapus kebutuhan manusia akan narasi — manusia memang makhluk pencerita, dan itu tidak akan berubah. Yang bisa diubah adalah seberapa sadar sebuah masyarakat terhadap mekanisme ini, sehingga tidak otomatis menelan bingkai biner setiap kali ia ditawarkan.
Tiga ruang layak jadi perhatian bersama. Pertama, pendidikan yang melatih toleransi terhadap ambiguitas sejak dini — bukan hanya di pelajaran tertentu, tapi lintas kurikulum, dengan membiasakan siswa menimbang beberapa sudut pandang sebelum sampai pada kesimpulan, ketimbang mengejar satu jawaban baku yang tinggal dihafal. Kebiasaan berpikir semacam ini butuh latihan bertahun-tahun sebelum menjadi refleks, dan sekolah adalah tempat paling logis untuk memulainya, jauh sebelum seseorang terjun ke ruang publik yang penuh tekanan sosial untuk segera memilih sisi.
Kedua, literasi media yang mengajarkan publik mengenali kapan sebuah isu sedang sengaja disederhanakan jadi pahlawan-vs-monster, dan bertanya lebih jauh: siapa yang diuntungkan dari penyederhanaan itu, dan lewat kanal apa penyederhanaan itu disebarluaskan. Pertanyaan ini memindahkan fokus dari sekadar menerima atau menolak sebuah framing, menjadi memahami bagaimana framing itu diproduksi — sebuah kebiasaan berpikir yang jauh lebih tahan lama ketimbang sekadar mempercayai atau mencurigai satu narasi tertentu.
Ketiga, jurnalisme dan ruang diskusi publik yang berani menahan diri dari godaan framing biner yang secara algoritmik memang lebih laku, dan memilih menampilkan kerumitan apa adanya meski itu berarti lebih sedikit yang mengklik. Ini bukan pekerjaan mudah di tengah ekonomi perhatian yang mengganjar kesederhanaan dan kemarahan, tapi justru di situlah letak tanggung jawab media yang ingin dipercaya dalam jangka panjang, bukan sekadar viral dalam jangka pendek.
Chaoskampf akan terus jadi kerangka cerita yang menarik — ia sudah bertahan ribuan tahun karena memang menjawab kebutuhan psikologis paling dasar manusia. Tapi mitos tetaplah mitos: ia berguna untuk memahami kenapa kita berpikir seperti ini, bukan untuk dijadikan panduan membaca dunia nyata yang jauh lebih berlapis dari sekadar dewa muda melawan monster laut. Pertanyaannya kembali ke setiap orang yang membaca linimasa hari ini: sanggupkah kita menahan diri sejenak sebelum ikut memilih siapa “monster” berikutnya? (D74)
Comments are closed.