Dengarkan artikel ini:
AHY punya semua modal untuk menjadi wajah politik anak muda, tetapi mengapa kedekatan itu belum otomatis berubah menjadi elektabilitas? Di tengah Generasi Z yang semakin sensitif terhadap politik yang terasa “settingan”, persona yang terlalu rapi justru bisa menjadi jebakan. Pilpres 2029 mungkin bukan tentang siapa yang paling pandai terlihat dekat dengan rakyat, melainkan siapa yang benar-benar dianggap autentik oleh mereka.
Musim panas 1783, di taman belakang Istana Versailles, Marie Antoinette membangun sebuah desa. Bukan desa sungguhan. Ada rumah petani dengan atap jerami yang sengaja dibuat lapuk oleh arsitek istana, ada kandang sapi bercat putih bersih, ada kincir air yang tidak pernah benar-benar menggiling apa pun.
Ratu Prancis itu, bersama para bangsawan istana, sesekali mengenakan gaun linen sederhana untuk berpura-pura menjadi gembala domba, memerah susu sapi yang bulunya sudah disikat rapi sebelum sang ratu datang. Hameau de la Reine, nama tempat itu, dibangun agar seorang ratu bisa merasakan hidup rakyat kecil tanpa harus benar-benar hidup seperti mereka.
Rakyat Prancis tidak pernah percaya pertunjukan itu. Justru sebaliknya. Desa mainan itu menjadi salah satu simbol yang mempercepat kebencian publik terhadap monarki, bukti bahwa istana begitu jauh dari penderitaan rakyat sampai-sampai harus mensimulasikannya sebagai hiburan. Semakin keras Marie Antoinette mencoba tampak sederhana, semakin jelas jarak yang sesungguhnya memisahkan dirinya dari orang-orang yang ingin dia rangkul.
Dua ratus empat puluh tahun kemudian, di sebuah republik yang tidak pernah punya ratu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menghadapi jebakan yang serupa, meski dengan kostum yang jauh berbeda.
Di atas kertas AHY punya semua modal untuk menjadi jembatan menuju anak muda. Salah satu ketua umum partai termuda di Indonesia. Salah satu menteri termuda di kabinet Prabowo. Wajah yang akrab tampil di layar sejak usia dua puluhan.
Namun di antara Generasi Z, yang lahir dalam disrupsi digital, krisis iklim, ekonomi gig, dan pandemi yang merenggut masa remaja mereka, muda secara biologis ternyata tidak otomatis berarti muda secara cara berpikir. Sosiolog Karl Mannheim, jauh sebelum kata “Gen Z” ada, pernah menulis bahwa sebuah generasi tidak dibentuk oleh tahun kelahiran, melainkan oleh kesadaran sejarah bersama yang mengendap dalam cara mereka memaknai dunia.
Kesadaran AHY lahir dari barak militer, komando yang berjenjang, dan transisi politik ayahnya. Kesadaran Gen Z lahir dari linimasa yang runtuh setiap beberapa detik. Ketika AHY berbicara soal stabilitas dan grand strategy negara, sebagian anak muda mendengarnya seperti mendengar bahasa asing yang sopan tapi tidak menjawab apa pun tentang kenapa mereka masih ngontrak di usia dua puluh delapan.
Warisan yang Terlalu Rapi
Ada alasan kenapa persona AHY terasa seperti barang pecah belah yang dipoles setiap hari: gaya rambut presisi, postur tegak khas perwira, pidato yang selalu terdengar seperti sudah melewati tiga kali revisi tim komunikasi. Filsuf Prancis Jean Baudrillard menyebut fenomena ini simulakra, sebuah keadaan ketika citra menggantikan realitas sampai orang lupa realitas aslinya seperti apa.
Bagi generasi yang tumbuh di media sosial yang cenderung transparan dan penuh cacat, kesempurnaan visual justru dicurigai. Wajah yang terlalu rapi terasa seperti produk kehumasan, bukan manusia yang bisa lupa bayar tagihan atau salah ucap di depan kamera. Gen Z merayakan kegagalan kecil, humor yang menertawakan diri sendiri, dan spontanitas yang tidak lolos sensor. AHY, dengan seluruh kedisiplinan militer yang membentuknya, berdiri di kutub yang berlawanan.
Ada juga bayang-bayang yang lebih tua dari sekadar gaya berpakaian. Sosiolog Max Weber pernah memetakan tiga jenis otoritas yang bisa dimiliki seorang pemimpin: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Legitimasi AHY, suka atau tidak, masih tersandera pada jenis pertama, sebagai pewaris nama besar Yudhoyono.
Gen Z Indonesia tahun 2026, yang tumbuh mendengar kata dinasti politik dan nepotisme dilempar setiap hari di linimasa mereka, menuntut jenis otoritas ketiga: kompetensi yang bisa dibuktikan, bukan garis keturunan yang diwariskan. Sehebat apa pun kapasitas AHY sebagai birokrat, bayangan sebagai putra mahkota tetap menempel, dan bayangan itu berbenturan langsung dengan nilai kesetaraan yang dipegang generasi ini.
Ketika Angka Justru Membongkar Ilusi
Di sinilah cerita seharusnya menjadi sederhana: pemimpin kaku versus generasi cair, lalu selesai. Tapi data lapangan sepanjang 2026 justru menyodorkan sesuatu yang lebih rumit dan lebih menarik untuk dibedah.
Survei Muda Bicara ID pada Maret 2026, yang secara khusus memotret pandangan pemilih muda usia 17 sampai 40 tahun, menempatkan AHY di posisi pertama bursa calon wakil presiden 2029 dengan elektabilitas 17,8 persen, mengalahkan semua nama lain di mata anak muda. Survei yang sama bahkan mencatat AHY sebagai menteri dengan kinerja terbaik versi responden muda, kalah tipis dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Angka-angka ini seharusnya membantah semua teori tentang jarak generasi yang baru saja dibahas.
Begitu pertanyaan surveinya diperluas dari siapa cawapres favoritmu menjadi kalau pilpres hari ini kamu pilih siapa sebagai presiden, AHY seperti menguap. Survei Indikator Politik Indonesia bulan Juli 2026 mencatat elektabilitas AHY hanya 7,4 persen, jauh di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melesat ke 41,9 persen, mengalahkan bahkan Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Survei Adidaya Institute bulan Juni mencatat AHY di angka 3,5 persen. Survei Indonesian Public Institute awal tahun mencatat AHY di 1,9 persen, tertinggal jauh dari nama-nama baru seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Popularitas dan rasa suka pada AHY di kalangan anak muda tampaknya nyata, tetapi rasa suka itu berhenti sebelum sampai ke bilik suara.
Rival yang Hidup di Lumpur
Di titik inilah duduk persoalan sebenarnya mulai kelihatan, dan sosok yang membuatnya kelihatan bukan seorang profesor atau lembaga survei, melainkan seorang gubernur dari Jawa Barat yang gemar joget di TikTok.
Dedi Mulyadi tidak perlu membangun Hameau de la Reine karena hidupnya sejak awal sudah berlumpur di depan kamera. Videonya berdialog santai dengan tukang becak, bercanda mengancam anak yang malas mandi dengan barak militer sambil tertawa, atau duduk sederhana mengobrol soal iman dengan seorang siswi SMA di Lembang, ditonton jutaan kali bukan karena disutradarai tim kehumasan yang rapi, melainkan karena terasa tidak disutradarai sama sekali.
Sosiolog Zygmunt Bauman menyebut zaman ini sebagai modernitas cair, ketika loyalitas politik berpindah secepat isu viral berganti, dan institusi kehilangan wibawa sakralnya. Dedi Mulyadi tidak melawan arus cair itu. Dia berenang di dalamnya, dengan logat Sunda yang tidak pernah dilatih ulang.
Inilah ironi yang sebenarnya sedang dihadapi AHY. Dokumen strategi mana pun yang disusun timnya kemungkinan besar sudah sampai pada resep yang sama seperti banyak konsultan politik lain: tunjukkan sisi rentan, kurangi bahasa instruktif ala komando, terjemahkan proyek jalan tol triliunan rupiah menjadi bahasa yang menyentuh kegelisahan anak kos soal ongkos dan sinyal internet. Semua resep itu benar di atas kertas.
Masalahnya, begitu kerentanan direncanakan dalam rapat, dijadwalkan dalam kalender konten, dan disetujui oleh divisi komunikasi, kerentanan itu berhenti menjadi kerentanan. Berubah menjadi simulakra baru, versi lain dari ratu Prancis yang memerah susu sapi yang bulunya sudah disisir rapi sebelum kamera menyala. Generasi yang tumbuh dengan radar anti-kepalsuan setajam Gen Z kemungkinan besar akan mencium perbedaan antara orang yang memang berantakan dan orang yang berusaha keras terlihat berantakan.
Bukan kemewahan istana yang membuat Marie Antoinette kalah dari rakyatnya. Ada raja dan ratu jauh lebih boros yang tetap dicintai rakyatnya sepanjang sejarah. Marie Antoinette kalah karena rakyatnya berhasil melihat jahitan di balik kostum gembala itu, dan begitu jahitan itu terlihat, tidak ada jumlah linen sederhana yang bisa menutupinya kembali.
Pertanyaan yang tersisa untuk AHY, dan untuk siapa pun yang berencana mengarungi Pilpres 2029 dengan menyasar suara Generasi Z, mungkin bukan lagi soal seberapa rentan atau seberapa dekat dengan rakyat seorang tokoh bisa berpura-pura. Barangkali pertanyaannya lebih sederhana sekaligus lebih menakutkan: ketika sebuah generasi sudah dilatih seumur hidup untuk mengendus mana yang asli dan mana yang settingan, apakah otentisitas masih bisa dipelajari lewat rapat strategi, atau justru satu-satunya jalan yang tersisa adalah berhenti mencoba tampil otentik sama sekali? (S13)
Comments are closed.