Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses perbaikan data desil masyarakat yang diajukan melalui kanal sanggah.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal 2 minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Lalu menyoroti bahwa masyarakat yang menilai data desilnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya berhak memperoleh mekanisme perbaikan yang tidak berbelit dan berjalan cepat. Ia mengaitkan persoalan ini dengan sejumlah bantuan sosial yang gagal diterima warga akibat data desil yang keliru.
“Banyak kebutuhan masyarakat kita yang tentunya berhubungan dengan desil. Seperti bantuan-bantuan yang harusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima,” jelas dia.
Selain mendorong percepatan proses sanggah, Komisi X turut meminta BPS memutakhirkan data serta membuka informasi kepada publik mengenai sumber data yang menjadi dasar penentuan desil.
Lalu menekankan bahwa keterbukaan ini penting pula bagi calon penerima beasiswa Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Dikti) atau KIP Kuliah yang penetapannya turut bergantung pada data tersebut.
“Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama, dan BPS sudah setuju,” kata Lalu.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera angkat bicara untuk menjelaskan persoalan peringkat desil yang dikeluhkan masyarakat.
“Nanti ada waktunya kita minta BPS untuk bicara,” kata Gus Ipul, Rabu (2/9/2026).
Gus Ipul menyebut pihaknya terus memantau keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia turut mengakui masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan dalam penetapan peringkat desil tersebut.
“Mungkin ya masih perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah itu ya di tingkat masyarakat tadi. Ada yang karena KTP-nya digunakan oleh orang lain atau oleh keluarganya,” ucapnya.
Gus Ipul menyatakan pemerintah terbuka menerima masukan dan mengajak pakar maupun akademisi untuk berdiskusi guna mengatasi persoalan tersebut.
“BPS sudah menyampaikan bersama kami, kami terbuka dan kami ingin undang semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki data ini,” imbuhnya.
Comments are closed.