Peraturan Pemerintah (PP) nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) resmi meluncur 15 September lalu. Aturan yang menjadi pedoman utama arah pengembangan energi Indonesia ini pun mendapat kritikan organisasi masyarakat sipil yang mempertanyakan komitmen transisi energi pemerintah. Syaharani, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesia Center for Environmetal Law (ICEL), bilang, target energi terbarukan hanya 19%-21% sampai 2030, lalu naik bertahap 58%-61% pada 2060. Angka ini, katanya, sangat rendah ketimbang potensi teknisi Indonesia yang mencapai lebih dari 3.000 megawatt. “Ini menunjukkan lemahnya komitmen percapatan transisi energi,” katanya. Sebaliknya, porsi batubara tetap tinggi, 47%-50% pada 2030, 38%-41% pada 2040, 22%-25% pada 2050, dan tetap sekitar 8%-10% pada 2060. Konsistensi ini memperpanjang umur pembangkit, meningkatkan risiko carbon lock-in, serta mengancam pencapaian target puncak emisi 2035 dan net zero 2060. Dominasi batubara, katanya, akan terus memperlambat penurunan emisi sektor energi, mengurangi peluang investasi energi bersih, menunda penciptaan lapangan kerja hijau serta melemahkan upaya kedaulatan energi nasional. Selain batubara, KEN juga menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang dengan target porsi 12,9%-14,2% pada 2030, naik hingga 17,1%-17,3% pada 2050 dan tetap 14,4%-15,4% pada 2060. Konsumsi gas final proyeksinya mencapai 56,6-71,1 juta ton oil equivalent (TOE) pada 2060. Ketergantungan itu berisiko mengunci infrastruktur gas, menghambat penetrasi energi terbarukan, memicu aset terlantar, dan melemahkan komitmen Indonesia sepenuhnya beralih ke energi bersih. “Selain itu, lock-in ini berpotensi menghasilkan stranded assets.” Dengan demikian, investasi besar pada infrastruktur gas, seperti pembangkita jaringan distribusi dan fasilitas regasifikasi akan berdampak pada risiko menjadi aset terlantar karena peralihan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.