Mubadalah.id – Dalam negara yang sedang berusaha menata ulang subsidi energi, kebijakan pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok desil kesejahteraan tampak sebagai jalan menuju subsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan bagi kelompok desil 9 dan 10, dengan proyeksi penghematan sekitar 10 persen anggaran subsidi energi.
Dalam APBN 2026, subsidi energi teralokasikan Rp210,1 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2027 usulan angkanya mencapai Rp272,95 triliun. Namun, di balik kalkulasi fiskal tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar. Apakah desil kesejahteraan cukup presisi untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi energi?
Persoalan pertama terletak pada data. Desil merupakan peringkat kesejahteraan rumah tangga, bukan ukuran kekayaan yang bersifat mutlak. Ketika klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar pembatasan di SPBU, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga menjadi persoalan penting.
Pendapatan pekerja informal, misalnya, dapat berubah dalam waktu singkat, sementara pembaruan data tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama. Negara memang membutuhkan data untuk menyalurkan subsidi, tetapi data tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran yang tidak dapat dikoreksi.
Masalah ketepatan sasaran bantuan sosial menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar asumsi. Berdasarkan estimasi Susenas 2024 dan kajian Dewan Ekonomi Nasional yang pemerintah sampaikan, tingkat miss-target Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai sekitar 45 persen.
Angka tersebut tidak berarti seluruh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akurat. Namun, ia menunjukkan bahwa klasifikasi sosial-ekonomi tetap memiliki ruang kesalahan. Ketika data yang sama kemudian digunakan untuk menentukan akses terhadap komoditas energi, kesalahan klasifikasi dapat berubah menjadi persoalan hak atas subsidi.
Persoalan Desil Lebih Kompleks
Di sinilah persoalan desil menjadi lebih kompleks. Kelompok desil 9 dan 10 memang berada pada tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi, tetapi tidak otomatis identik dengan kelompok kaya raya.
Desil tidak menjelaskan secara utuh bagaimana seseorang memperoleh pendapatan. Berapa besar biaya hidupnya, berapa tanggungan keluarganya, atau seberapa besar pengeluarannya untuk mobilitas dan kebutuhan dasar.
Karena itu, persoalannya bukan apakah kelompok desil 9 dan 10 layak memperoleh subsidi, melainkan apakah peringkat kesejahteraan tersebut cukup sensitif untuk menjadi satu-satunya dasar menentukan akses terhadap BBM.
Persoalan kedua menyangkut kelas menengah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk dan menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat. Posisi ini membuat kelompok tersebut penting bagi stabilitas konsumsi nasional.
Namun ukuran ekonomi yang relatif lebih tinggi tidak selalu berarti ketahanan ekonomi yang kuat. Sebagian rumah tangga berada dalam posisi rentan karena pendapatan mereka harus berhadapan dengan biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.
Situasi ini dapat terbaca melalui gagasan middle-class squeeze oleh Robert Kuttner (1983). Konsep tersebut menggambarkan tekanan ketika kemampuan ekonomi kelas menengah terhimpit oleh meningkatnya biaya hidup dan berbagai beban ekonomi, sementara pertumbuhan pendapatan tidak selalu mampu mengimbanginya.
Dalam situasi seperti itu, kenaikan biaya energi bukan sekadar persoalan harga BBM. Ia dapat mengurangi ruang konsumsi rumah tangga dan mempersempit kemampuan masyarakat mempertahankan standar hidupnya.
Menyoal Subsidi
Logika inilah yang sering luput dalam perhitungan subsidi. Negara melihat subsidi terutama sebagai beban fiskal yang harus dikurangi. Rumah tangga melihatnya sebagai bagian dari biaya hidup yang menentukan kemampuan mereka bekerja dan bergerak.
Ketika subsidi dikurangi, manfaat fiskal memang dapat muncul di sisi APBN. Tetapi apabila biaya mobilitas meningkat, sebagian beban tersebut kembali kepada masyarakat melalui pengeluaran rumah tangga yang lebih besar. Efisiensi fiskal karena itu tidak cukup terhitung dari uang yang berhasil kita hemat, tetapi juga dari biaya sosial yang muncul setelah penerapan kebijakan.
Masalahnya semakin kompleks karena Pertalite dan Solar memiliki karakter penggunaan yang berbeda. Rencana pembatasan berdasarkan desil yang sedang pemerintah bahas secara spesifik menyasar Pertalite. Solar, di sisi lain, memiliki keterkaitan yang kuat dengan kendaraan niaga dan distribusi barang.
Jika biaya operasional transportasi meningkat akibat perubahan harga atau akses terhadap BBM bersubsidi, terdapat kemungkinan biaya tersebut diteruskan ke harga barang dan jasa. Pada akhirnya, kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi sasaran perlindungan subsidi dapat ikut menanggung dampak tidak langsungnya.
Karena itu, reformasi subsidi energi tidak dapat berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi setelah subsidi tersebut terbatasi. Jika masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi karena transportasi publik belum memadai, pembatasan BBM pada dasarnya hanya memindahkan beban biaya dari negara kepada rumah tangga. Kebijakan subsidi harus berjalan bersama pembangunan alternatif mobilitas yang terjangkau.
Targeting dan Data Tunggal
Di titik ini, pemerintah perlu membedakan antara targeting dan ketundukan pada data tunggal. Subsidi tersasar tetap kita perlukan karena subsidi energi yang terlalu luas memang berisiko tidak efisien.
Namun, penargetan tidak harus dilakukan hanya melalui desil. Pemerintah dapat mengombinasikan data kesejahteraan dengan karakteristik kendaraan, kapasitas mesin, tahun pembuatan, dan batas konsumsi tertentu. Pendekatan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada satu indikator sekaligus membuat pembatasan lebih mudah terverifikasi di lapangan.
Digitalisasi juga dapat kita perkuat melalui integrasi sistem penyaluran BBM dengan data kendaraan. Nomor polisi dan kuota konsumsi dapat digunakan untuk membatasi pembelian secara lebih terukur. Namun, digitalisasi tidak boleh menghilangkan ruang koreksi.
Masyarakat yang mengalami kesalahan data harus memiliki mekanisme verifikasi yang mudah, termasuk secara manual di SPBU. Sistem yang sepenuhnya otomatis tanpa mekanisme keberatan justru dapat mengubah kesalahan administratif menjadi kerugian ekonomi bagi warga.
Persoalan terakhir adalah ke mana hasil efisiensi itu terarahkan. Jika subsidi dikurangi dan ruang fiskal berhasil diperoleh, masyarakat berhak mengetahui manfaat yang kembali kepada mereka. Penghematan seharusnya dapat terlihat dalam bentuk transportasi publik yang lebih baik, perlindungan pekerja yang lebih kuat, atau program sosial dengan sasaran yang jelas. Tanpa transparansi tersebut, reformasi subsidi hanya akan terpahami sebagai kebijakan pengurangan hak, bukan sebagai redistribusi manfaat.
Subsidi energi memang perlu tertata. Tetapi ketepatan sasaran tidak identik dengan sekadar menghapus kelompok tertentu dari daftar penerima. Ketepatan juga berarti memastikan data yang digunakan benar, mekanisme koreksi tersedia, dampak ekonomi diperhitungkan, dan hasil penghematan kembali kepada masyarakat.
Jika desil menjadi hakim tunggal untuk menentukan siapa yang boleh memperoleh BBM bersubsidi, pemerintah berisiko menyederhanakan persoalan ekonomi yang sebenarnya kompleks.
Subsidi bukan hanya angka dalam APBN. Ia berhubungan dengan mobilitas, konsumsi, pekerjaan, dan daya tahan rumah tangga. Dan ketika negara terlalu percaya pada satu angka untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan, persoalan akhirnya bukan lagi sekadar salah sasaran subsidi, melainkan sesat logika dalam menentukan siapa yang layak dilindungi. []
Comments are closed.