Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun
Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun.
Potensi penghematan dapat dicapai dengan memanfaatkan KDMP sebagai kanal distribusi barang subsidi pemerintah hingga ke tingkat desa.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata Dony saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Dony menilai pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan sistem daring yang didasarkan pada data tunggal guna menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan jaringan KDMP sehingga penyaluran subsidi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
“Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” ujarnya.
Dony menjelaskan KDMP akan berfungsi sebagai kanal distribusi pemerintah. Dengan cakupan hingga tingkat desa, keberadaan KDMP dinilai dapat membantu pemerintah mengontrol distribusi berbagai barang subsidi.
Baca juga: Pemerintah sepakati pembentukan satgas untuk optimalkan KDKMP
Baca juga: Menkeu: Kewajiban pembiayaan KDKMP dibayar langsung ke Himbara
“Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” katanya.
Dia mencontohkan ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti beras, pemerintah dapat memanfaatkan jaringan KDMP untuk mendistribusikan komoditas tersebut dengan harga yang ditetapkan sehingga membantu menekan inflasi.
“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujar Dony.
Di samping itu, KDMP juga memiliki fungsi untuk memperluas akses layanan keuangan masyarakat desa.
KDMP nantinya dapat menjadi agen layanan perbankan sehingga masyarakat desa yang belum memiliki akses perbankan dapat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang.
Dony juga mengatakan pemerintah akan memanfaatkan jaringan KDMP untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir lewat penyaluran kredit dengan bunga rendah.
“Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen,” katanya.
Selain itu, PT Pos Indonesia akan bekerja sama dengan KDMP untuk menyediakan layanan logistik bagi masyarakat desa, termasuk mendukung kegiatan usaha masyarakat yang berjualan daring.
Dony menilai berbagai fungsi tersebut membuat KDMP tidak hanya berperan sebagai koperasi, tetapi juga sebagai jaringan distribusi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas akses ke masyarakat.
Baca juga: BP BUMN: Pendanaan program pemerintah oleh Himbara dengan skema B2B
Baca juga: Menkeu siapkan dana untuk bayar angsuran pertama terkait KDKMP
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.