Jakarta (ANTARA) – Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Andrea Abdul Rahman Azzqy mengatakan bahwa dedolarisasi, atau kebijakan untuk tidak bertransaksi dengan dolar, sangat mungkin menjadi salah satu topik dalam pertemuan puncak (KTT) BRICS.
“Ya, dedolarlisasi sangat mungkin menjadi salah satu topik yang dibicarakan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (10/9).
Pernyataan itu disampaikan menjelang KTT BRICS yang akan digelar di New Delhi pada 12-13 September 2026.
BRICS sendiri merupakan kelompok negara-negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global.
Organisasi antar-pemerintah itu terdiri dari anggota inti yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, ditambah anggota lain seperti Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Kemungkinan topik dedolarisasi dalam KTT muncul setelah KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, tahun lalu, membahas sistem pembayaran alternatif dengan menggunakan mata uang lokal (local currency settlement), dan pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang independen.
Sementara itu, Andrea menambahkan bahwa untuk memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang secara ekonomi dan politik, Indonesia didorong untuk menaikkan kepercayaan pasar dan investasi dengan keamanan investasi, alur birokrasi yang mudah, stabilitas rantai logistik, serta kemudahan dan transparansi perpajakan.
“Itu yang saat ini belum bisa diwujudkan Indonesia. Apalagi Pemerintahan Presiden Prabowo acapkali intervensi pasar, ketidakstabilan hukum, dan SDM yang masih unskilled,” katanya.
Baca juga: Pengamat: BRICS harus jadi instrumen ekonomi bermanfaat bagi Indonesia
Baca juga: Indonesia perlu manfaatkan BRICS, OECD untuk dongkrak daya saing
Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.