Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kembali meningkat memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Kekhawatiran akan potensi bencana susulan, seperti erupsi hingga tsunami, berembus kencang di media sosial.
Menyikapi situasi ini, pakar Manajemen Bencana UNAIR, Aditya Prana Iswara ST MSc PhD, memberikan pandangannya terkait tata kelola risiko bencana dan pentingnya membangun kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
Aditya menjelaskan potensi risiko bencana, termasuk tsunami di kawasan sekitar Gunung Anak Krakatau, memang akan selalu ada. Mengingat kondisi dan karakteristik geologis Indonesia. Namun, permasalahan mendasar saat ini bukan sekadar pada erupsinya. Melainkan pada respons masyarakat dan pemerintah ketika bencana itu mengintai.
Menurut dia, kekhawatiran yang muncul belakangan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran atau awareness masyarakat. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera.
“Yang berarti kita berdiri di atas pertemuan lempeng aktif dengan risiko bencana sangat besar. Sayangnya, kita kerap bersikap reaktif dan baru bertindak ketika bencana sudah memakan korban,” kata dosen Sekolah Pascasarjana UNAIR itu.
Menanggapi efektivitas Early Warning System (EWS) serta sistem pemantauan di kawasan Krakatau saat ini, Aditya menilai performa teknologi dan data seismik milik lembaga terkait sebenarnya sudah sangat baik dan representatif. Kendala utama justru terletak pada penyampaian dan penerjemahan data saintifik tersebut menjadi bahasa panduan yang mudah dipahami oleh publik.
Ia mengatakan data teknis seperti besaran magnitudo gempa atau curah hujan sering menimbulkan kesalahan informasi bila langsung ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam.
“Pemerintah dan lembaga perlu mengolah data saintifik itu menjadi himbauan tindakan yang konkret. Seperti instruksi untuk membatasi aktivitas di luar ruangan akibat paparan abu vulkanik atau langkah evakuasi yang terukur,” katanya.
Dampak abu vulkanik juga menjadi perhatian serius karena bahaya partikulat halus yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Menurut Aditya, pemerintah dan sektor swasta harus berbasis data sains yang jelas ketika mengeluarkan kebijakan perlindungan warga.
Jika konsentrasi abu vulkanik sudah melebihi ambang batas aman, pemangku kebijakan serta pemilik usaha harus berani mengeluarkan kebijakan yang lebih memperhatikan kesehatan karyawan atau pekerjanya. Misalnya, pembatasan mobilitas sementara atau imbauan penggunaan masker dan APD untuk pekerjaan di lapangan guna mencegah risiko kesehatan jangka panjang.
Membahas langkah mitigasi paling krusial, Aditya menyoroti fenomena kurang populernya tahapan pencegahan dan edukasi bencana sebelum bencana terjadi. Sehingga alokasi anggaran dan perhatian sering kali terlambat tersalurkan.
Ia mengatakan langkah paling krusial adalah memasukkan kurikulum penanggulangan bencana ke dalam sistem pendidikan formal sejak usia dini. Sebagaimana yang diterapkan di negara rawan bencana seperti Jepang.
“Kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat agar risiko dan jumlah korban bisa kita tekan semaksimal mungkin, meskipun siklus alam terus berjalan,” ungkap Aditya.
Di tengah membanjirnya informasi dan isu spekulatif di media sosial, Aditya mengimbau masyarakat agar tidak mudah panik dan lebih selektif dalam mengonsumsi berita. Kepanikan massa hanya akan memicu kekacauan di lapangan ketika situasi darurat terjadi.
Ia mengajak publik untuk secara aktif memperbarui pengetahuan tentang mitigasi dari sumber resmi, memahami bagaimana penanganan darurat, serta mendengarkan arahan langsung dari para pakar.
Comments are closed.