Arina.id — Islam, menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, tidak boleh berhenti sebagai agama ritual. Ia harus hadir sebagai kekuatan yang membebaskan manusia dari penindasan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Pesan itu disampaikan Hasto saat membuka Rapat Kerja Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP BAMUSI) di Aston Cilotoh, Puncak, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Hasto mengingatkan kembali pemikiran Bung Karno tentang Islam yang membebaskan. Islam, dalam gagasan Bung Karno, bukan agama yang mempertahankan struktur feodal, melainkan kekuatan yang berpihak kepada rakyat dan membebaskan mereka dari berbagai bentuk penindasan.
Bagi Hasto, gagasan tersebut memiliki relevansi kuat dengan keberadaan BAMUSI. Organisasi sayap PDI Perjuangan yang bergerak di bidang keislaman itu diharapkan tidak sekadar menjadi ruang aktivitas keagamaan, tetapi menjadi jembatan antara ideologi partai, Islam, Pancasila, dan perjuangan kerakyatan.
“Spirit Baitul Muslimin Indonesia adalah menjadi jembatan strategis antara ideologi partai, Islam, Pancasila, dan kerakyatan untuk menolong kaum dhuafa,” kata Hasto.
Ia menilai ukuran kehadiran agama dalam kehidupan berbangsa tidak cukup dilihat dari maraknya simbol dan kegiatan seremonial. Agama justru harus diuji dari kemampuannya memberikan jawaban atas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Agama, kata Hasto, harus berpihak kepada kehidupan. Karena itu, kader BAMUSI didorong untuk melihat persoalan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penderitaan rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.
Hasto kemudian mengajak peserta rapat kerja menengok kembali sejarah para nabi. Menurut dia, perjalanan para nabi hampir selalu diwarnai pengorbanan untuk umat. Mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menghadapi risiko dan pengorbanan demi membebaskan manusia dari kesesatan dan penindasan.
Ia mencontohkan kisah Nabi Ibrahim di Babilonia. Pada masa itu, masyarakat Babilonia berada di bawah kekuasaan absolut Namrudz. Penyembahan berhala telah menjadi bagian dari tatanan sosial dan keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran umum.
Namun Ibrahim memilih jalan berbeda. Sejak muda, Ibrahim mempertanyakan keyakinan yang telah dianggap mapan. Ia menentang sistem penyembahan berhala dan bahkan menghancurkan patung-patung yang menjadi simbol sistem tersebut.
Bagi Hasto, keberanian Ibrahim itu merupakan gambaran tentang sikap revolusioner: keberanian mendobrak kemapanan ketika kemapanan tersebut bertentangan dengan nilai kebenaran dan pembebasan manusia.
“Sejarah para nabi adalah sejarah pengorbanan untuk umat. Nabi Ibrahim berani melawan tirani Namrudz dan sistem berhala yang telah dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat pada zamannya,” ujar Hasto.
Dari kisah tersebut, Hasto mengajak kader BAMUSI mengambil pelajaran bahwa keberagamaan tidak boleh membuat seseorang takut berhadapan dengan ketidakadilan.
Islam, menurut dia, harus memiliki keberanian moral untuk berdiri bersama mereka yang lemah.
Pesan itu sekaligus menjadi tantangan bagi BAMUSI dalam menyusun program kerja. Agenda organisasi tidak cukup diarahkan pada kegiatan internal, tetapi harus menyentuh persoalan rakyat secara langsung.
Program yang menyentuh kaum dhuafa, membantu masyarakat miskin, memperkuat solidaritas sosial, dan membela kelompok yang tertindas harus menjadi bagian penting dari kerja BAMUSI.
Dengan demikian, nilai Islam tidak berhenti menjadi wacana, tetapi menjelma menjadi tindakan.
Rapat kerja PP BAMUSI diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat arah perjuangan tersebut. BAMUSI dituntut mampu menerjemahkan Islam, Pancasila, dan ideologi kerakyatan ke dalam kerja sosial yang konkret.
BAMUSI pada akhirnya bukan sekadar wadah aktivitas keislaman. Ia adalah wadah perjuangan kader partai untuk menghadirkan agama sebagai kekuatan pembebasan, menolong kaum dhuafa, dan berdiri bersama rakyat yang tertindas.
Comments are closed.