Jakarta, NU Online
Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran pada Selasa malam hingga Rabu dini hari (7-8/7/2026) waktu setempat.
Presiden AS Donald Trump membenarkan serangan tersebut. Trump bahkan mengklaim bahwa skala serangan balasan AS kali ini akan jauh lebih besar dibanding serangan Iran. Ia mengatakan skala serangan mencapai 20 kali lipat.
“Saya bisa katakan 20 banding 1, 20 kali lipat lebih tangguh. Setiap kali kalian menyerang, kami menyerang balik,” ungkap Trump saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki, dikutip NU Online dari akun IG White House, Rabu (8/7/2026).
Trump mengatakan bahwa pihaknya melancarkan serangan balasan usai Iran lebih dulu menembakkan roket ke kapal-kapal di Selat Hormuz.
“Kami bilang pergi dan lakukan urusan pemakaman kalian, tapi alih-alih melakukan itu, mereka malah mulai menembakkan roket ke kapal-kapal kemarin. Jadi kami membalas mereka dengan sangat keras tadi malam, sangat keras,” ujarnya.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM) yang menyatakan bahwa pihaknya telah menyerang lebih dari 80 target di Iran.
“Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) menyelesaikan putaran baru serangan ofensif terhadap Iran, 7 Juli, menghantam lebih dari 80 target dengan amunisi presisi sebagai respons langsung terhadap serangan terbaru Iran pada kapal-kapal komersial yang transit di Selat Hormuz,” tulis akun X CENTCOM, dikutip NU Online, Rabu (8/7/2026).
Langkah agresif tersebut menurut pihak AS merupakan respons cepat untuk melumpuhkan aset militer yang digunakan Iran dalam mengganggu jalur pelayaran global.
“Pasukan AS menyerang sistem pertahanan udara Iran, jaringan komando dan kendali, situs radar pesisir, kemampuan rudal anti-kapal, serta lebih dari 60 perahu kecil Korps Garda Revolusi Islam di dalam dan di dekat selat tersebut guna menurunkan kemampuan Iran untuk terus menyerang perdagangan internasional yang mengalir melalui koridor perdagangan internasional itu,” tulisnya dalam unggahan yang sama.
Selain menyerang lewat jalur militer, pemerintah AS turut mencabut lisensi yang sebelumnya mengizinkan penjualan minyak Iran sebagai bagian dari perjanjian sementara (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani kedua negara bulan lalu, sebagaimana dilaporkan NBC News.
Sebagai tanggapan atas serangan AS tersebut, Ira melakukan serangan balasan. Pada Rabu pagi (8/7/2026), Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan operasi balasan menggunakan rudal dan pesawat tak berawak (drone).
Operasi gabungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara IRGC tersebut menyasar 85 instalasi militer AS di Bahrain (Pangkalan Angkatan Laut Kelima di Port Salman) dan Kuwait (Pangkalan Udara Ali Salem), serta menembak jatuh sebuah drone MQ-9 milik AS.
Serangan awal AS dilaporkan sempat memicu ledakan di Kabupaten Sirik dan Pulau Qeshm, melukai beberapa orang, serta membakar sejumlah kapal nelayan di Bandar Abbas. Pihak Iran menegaskan bahwa aksi AS merupakan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman Islamabad dan komitmen gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
“Dalam tanggapan awal terhadap agresi ini, angkatan laut dan kedirgantaraan IRGC, melalui operasi rudal dan drone bersama, menghancurkan 85 instalasi militer utama AS di Port Salman, Pangkalan Angkatan Laut Kelima (AS) di Bahrain, dan Pangkalan Udara Ali Salem Kuwait, dan menembak jatuh drone MQ-9 musuh yang berusaha mengganggu operasi,” ungkap pejabat IRGC.
Merespons serangan AS terhadap Iran, Kementerian Luar Negeri Iran Seyed Abbad Araghchi menyatakan bahwa agresi militer AS tersebut merupakan pelanggaran terhadap nota kesepahaman Islamabad.
“Serangan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga merupakan pelanggaran mencolok terhadap Klausul 1 Nota Kesepahaman tentang Penghentian Perang, yang mengatur penghentian operasi militer,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Tasnim News Agency.
Araghchi mengatakan bahwa serangan AS yang melanggar hukum terjadi berulang terhadap Iran. Selain itu, ditambah dengan keputusan Departemen Keuangan AS yang mencabut lisensi ekspor minyak Iran serta pelanggaran pengaturan Iran yang mengatur Selat Hormuz dan kelanjutan agresi militer rezim Zionis dan tindakan teroris terhadap Lebanon.
“Tanggung jawab atas konsekuensi berbahaya dari eskalasi ketegangan ini terletak pada rezim AS yang melanggar perjanjian,” ujarnya.
Araghchi lantas menekankan kepada seluruh pejabat pemerintah, terutama negara-negara tetangga di pantai selatan Teluk Persia, untuk mencegah pihak-pihak agresif menggunakan wilayah atau fasilitas mereka untuk melakukan tindakan bermusuhan terhadap Republik Islam Iran.
“Setiap kerja sama dalam melakukan kejahatan agresi terhadap Iran merupakan keterlibatan dan partisipasi dalam kejahatan itu,” tegasnya.
Comments are closed.