Belajar dari Asmat: Ketika Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan, Bukan Sekadar Tren

20 Mei 2026 09.24 WIB • 3 menit

Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang sibuk membahas subsidi mobil hybrid dan kendaraan listrik, sebuah kabupaten di ujung timur Indonesia justru sudah lebih dulu menjalani transisi energi secara nyata.

Kabupaten Asmat, Papua Selatan, diam-diam membangun budaya transportasi listrik bukan demi gaya hidup modern, melainkan karena tuntutan kondisi geografis dan mahalnya bahan bakar minyak (BBM).

Asmat menjadi contoh unik bagaimana kendaraan listrik tidak selalu lahir dari kampanye lingkungan atau insentif pemerintah pusat. Di sana, motor listrik hadir sebagai solusi paling rasional untuk bertahan hidup dan menjaga mobilitas masyarakat di tengah keterbatasan distribusi energi.

Kota Rawa yang Beradaptasi dengan Kendaraan Listrik

Kota Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dibangun di atas jalan-jalan panggung yang membelah rawa. Struktur wilayah seperti ini membuat kendaraan konvensional berbahan bakar minyak tidak selalu ideal digunakan. Motor listrik yang lebih ringan dan berukuran kecil justru lebih cocok melintasi jalur sempit dan rapuh di kawasan tersebut.

Tak heran jika Asmat kemudian dijuluki sebagai “Kota Seribu Motor Listrik”. Mayoritas warga telah menggunakan kendaraan listrik jauh sebelum isu transisi energi ramai dibicarakan di kota-kota besar Indonesia. Bahkan pejabat daerah hingga bupati disebut lebih nyaman menggunakan motor listrik dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Akademisi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pengalaman Asmat seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat.

“Kalau masyarakat Agats bisa bertransisi ke kendaraan listrik, tentunya masyarakat di kota-kota lain juga bisa beralih ke kendaraan listrik. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk transisi,” ujar Djoko.

Menurutnya, kendaraan listrik di Asmat lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap moda transportasi yang murah, aman, dan mudah digunakan. Ketika harga BBM di wilayah pedalaman sempat menyentuh Rp60 ribu per liter, warga memilih mencari alternatif yang lebih masuk akal secara ekonomi.

Krisis BBM dan Jalan Keluar dari Timur Indonesia

Fenomena di Asmat menjadi semakin relevan ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan konsumsi BBM nasional. Sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar penggunaan energi fosil di Indonesia. Sementara itu, populasi kendaraan listrik nasional baru mencapai sekitar 333 ribu unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan pada 2025.

Di banyak daerah, antrean panjang di SPBU mulai menjadi pemandangan biasa. Ketergantungan terhadap energi tak terbarukan membuat distribusi BBM rentan terganggu, terutama di kawasan terpencil. Dalam konteks inilah Asmat dianggap memberikan jawaban berbeda.

Djoko menilai subsidi kendaraan listrik seharusnya lebih difokuskan kepada daerah yang mengalami kesulitan distribusi BBM dibanding hanya menyasar masyarakat perkotaan.

“Daerah-daerah yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kabupaten Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik. Ongkos distribusi BBM bisa ditekan dan masyarakat tetap memiliki akses transportasi yang murah,” katanya.

Bagi masyarakat Agats, kendaraan listrik bukan hanya alat transportasi pribadi. Kehadiran ojek listrik juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Mobilitas warga untuk mengangkut hasil bumi maupun aktivitas perdagangan menjadi lebih efisien karena biaya operasional yang jauh lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Dari Asmat untuk Masa Depan Transportasi Indonesia

Menariknya, transformasi transportasi di Asmat berlangsung tanpa infrastruktur mewah. Kota Agats bahkan tidak memiliki SPBU maupun SPKLU. Warga lebih memilih mengisi daya baterai kendaraan langsung dari rumah masing-masing.

Meski demikian, jumlah kendaraan listrik terus bertambah. Pada 2018 tercatat sekitar 1.280 motor listrik digunakan warga Agats. Kini jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 unit.

Asmat juga memiliki sistem transportasi yang unik. Tidak ada lampu lalu lintas, polisi lalu lintas sangat minim, tetapi angka kecelakaan relatif rendah. Pemerintah daerah bahkan telah membuat regulasi khusus untuk mendukung operasional ojek listrik melalui sejumlah peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagi Djoko, pengalaman Asmat membuktikan bahwa transisi energi tidak harus dimulai dari kota metropolitan. Justru daerah dengan tantangan distribusi energi paling berat bisa menjadi pelopor perubahan.

“Asmat menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan sekadar simbol modernisasi, tetapi solusi nyata untuk mewujudkan kemandirian energi dan transportasi yang lebih efisien,” ujar Djoko.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News