● Usaha ‘event organiser’ di Indonesia menyimpan potensi cuan besar.
● Tak terhitung berapa acara yang digelar di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Browse Posts● Limbah yang menumpuk, konsumsi energi tinggi, dan karbon yang signifikan menghantui bisnis ini.
Indonesia merupakan negara dengan pasar yang sangat potensial. Tak terkecuali untuk bisnis sektor MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions).
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sektor ini memicu perputaran uang triliunan rupiah. Dari 134 perhelatan yang didukung pemerintah sepanjang Januari – September 2025 misalnya, MICE menghasilkan omzet Rp11,82 triliun dengan dihadiri lebih dari 10 juta pengunjung.
Tak terhitung berapa banyak event MICE yang digelar di Indonesia setiap tahunnya. Selain pemerintah, pihak swasta, institusi pendidikan, hingga lembaga nirlaba gemar menggelar pertemuannya sendiri-sendiri. Bisnis inilah yang sebenarnya menopang perhotelan nasional.
Namum, omzet yang besar itu juga menyisakan persoalan lingkungan tak sedikit. Bayangkan sebuah konferensi internasional di Bali atau Jakarta yang dihadiri ribuan peserta. Di balik kemegahannya, ada limbah yang menumpuk, konsumsi energi tinggi, dan jejak karbon yang signifikan di setiap pargelarannya.
Read more: Carut marut IGRS mencoreng wajah Indonesia dalam ekosistem ‘game’ global
Ironisnya, riset saya justru menemukan banyak acara yang mengklaim “ramah lingkungan” tetapi kenyataannya bertolak belakang.
Terhalang metode pelaporan dasar
Menggelar sebuah acara yang “hijau” mungkin terdengar mudah dan sepele bagi penyelenggara (event organizer/EO). Tapi dalam praktiknya, banyak penyelenggara kesulitan membuktikan bahwa acaranya benar-benar ramah lingkungan, terutama karena data limbah, energi, dan emisi karbon tidak tercatat dengan baik.
Banyak pelaku industri MICE masih mengandalkan proses manual yang rumit dan rawan kekeliruan.
Studi saya terhadap 50 profesional MICE di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pelaporan masih jadi momok utama sulitnya menggelar acara “hijau”.
Mayoritas responden yang saya wawancarai mengaku tak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang metode pencatatan yang benar.
Mayoritas EO masih menggunakan pola lama, seperti input data peserta satu per satu, koordinasi ratusan vendor via chat yang berantakan, hingga pelaporan keuangan yang memakan waktu berminggu-minggu seusai acara.
Temuan utamanya sederhana: tanpa otomatisasi, pelaporan keberlanjutan akan sulit akurat, sulit diverifikasi. Ujung-ujungnya, kapasitas pelaporan yang tanggung ini tak mendapat kepercayaan publik dan otortias. Adopsi teknologi tersebut tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk berinovasi.
Read more: Bagaimana pelaku usaha pariwisata bisa memanfaatkan tren bekerja dari luar kantor
Di sinilah otomatisasi proses bisnis (Business Process Automation/BPA) menjadi penting. Sistem otomatis memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data secara real-time, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kredibilitas laporan.
Sudah menjadi tuntutan global
Banyak klien terutama dari klien internasional menuntut standar keberlanjutan. Untuk memenuhi itu, penyelenggara harus memakai teknologi otomatisasi proses bisnis.
Sebagian besar responden dalam riset saya tersebut menilai tekanan dari klien internasional sebagai pendorong utama adopsi otomatisasi, melampaui sekadar dorongan dari asosiasi profesi. Jika tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, klien asing bakal berpaling hati begitu saja.
Artinya, adopsi teknologi tidak lagi bersifat sukarela, melainkan semakin menjadi prasyarat untuk tetap kompetitif di pasar global. Sayangnya, banyak penyelenggara event nasional merasa teknologi itu mahal dan butuh keahlian tinggi sehingga malah dianggap menambah biaya.
Padahal andaikan gap adaptasi teknologi ini bisa dibenahi, mereka bisa berfokus pada konsep kreatif dan pelayanan prima karena mendapat sokongan otomasi alur kerja dan analisis berbasis data yang menangkap data real-time perilaku peserta.
Read more: Green jobs: Apa benar punya prospek buat kaum muda?
Adaptasi BPA juga menjadi jembatan penting bagi EO untuk melangkah ke tingkatan keberlanjutan berikutnya yang menyentuh aspek pengelolaan limbah.
Contohnya di Inggris, setiap pameran bisa menghasilkan lebih dari 2 ribu ton limbah yang membutuhkan biaya pengelolaan hingga Rp10,9 triliun.
Tanpa data yang akurat, praktik EO ramah lingkungan (green MICE) hanya akan menjadi slogan. Dengan otomatisasi, ia bisa menjadi standar baru industri.
Butuh penggerak yang akan diikuti
Green MICE kini bukan lagi sekadar strategi pemasaran, tetapi standar yang diharapkan oleh pasar global. Industri ini bukan hanya soal penyelenggaraan acara, tetapi juga berkontribusi pada citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Namun perlu diakui, tidak semua organisasi siap atau mau. Alhasil, tantangan terbesar justru datang dari dalam, seperti kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan beradaptasi dengan cara kerja baru.
Pemerintah juga perlu mendorongnya melalui aturan dan insentif yang mendukung.
Pemerintah dapat mempercepat transisi ini dengan mendorong standar pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang lebih seragam, mengaitkan insentif dengan kesiapan digital, serta memperluas pelatihan bagi pelaku industri, khususnya skala kecil dan menengah.
Pada akhirnya, masa depan industri MICE tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dan megah sebuah acara, tetapi oleh seberapa transparan dan dapat dipercaya datanya.
Semakin berkembang sektor MICE tentunya juga memberikan efek domino yang positif. Industri pariwisata dan perhotelan bakal turut makin melesat sehingga terus membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
Read more: Jadikan sukses Jumbo momen pembangunan industri animasi nasional
Comments are closed.