KABARBURSA.COM – Ketika rupiah melemah hingga mendekati Rp17.600 per dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan. Tekanan itu merambat ke harga pangan, ongkos distribusi, biaya produksi, cicilan, sampai uang belanja rumah tangga.
Dolar memang tidak dipakai di warung desa. Namun gandum impor dibayar dengan dolar. Kedelai dibayar dengan dolar. BBM dipengaruhi dolar. Pupuk dipengaruhi dolar. Obat-obatan dipengaruhi dolar.
Artinya sederhana. Rakyat tetap membayar mahal meski tidak pernah memegang dolar sekalipun.
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pelemahan rupiah tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena masyarakat desa tidak berbelanja menggunakan dolar.
Pernyataan itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik. Namun respons masyarakat justru memperlihatkan hal berbeda.
Sebab, rakyat hari ini tidak sedang mencari hiburan. Rakyat sedang mencari kepastian.
Mereka melihat harga kebutuhan naik. Mereka merasakan uang semakin cepat habis. Mereka mulai menahan belanja.
Dan mereka tahu, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar bursa.
Rupiah Sedang Mengirim Sinyal Bahaya
Pada awal pembahasan APBN pemerintahan Prabowo, asumsi kurs rupiah dipatok di kisaran Rp16.000–Rp16.500 per dolar AS. Namun, pasar bergerak jauh lebih cepat.
Sejumlah lembaga mencatat rupiah kini sempat menyentuh kisaran Rp17.500 hingga Rp17.600 per dolar AS. Angka itu menjadi salah satu level terlemah dalam sejarah modern Indonesia.
Selisih lebih dari Rp1.000 dari asumsi APBN itu bukan sekadar fluktuasi biasa. Itu adalah alarm. Alarm bahwa pasar mulai membaca tekanan terhadap ekonomi nasional.
Bank Indonesia bahkan harus terus menjaga stabilitas rupiah lewat intervensi dan kebijakan suku bunga. Sebab ketika rupiah melemah terlalu dalam, dampaknya bisa menjalar ke mana mana.
Harga impor naik. Biaya industri naik. Utang luar negeri membengkak. Investor mulai berhitung ulang.
Dan ada persoalan lain yang jauh lebih serius. Apa itu? Apalagi kalua bukan beban pembayaran utang luar negeri.
Pemerintah dan dunia usaha Indonesia tahun ini menghadapi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dalam jumlah besar yang sebagian besar harus dibayar menggunakan dolar AS.
Ketika rupiah melemah, otomatis biaya pembayaran utang ikut membengkak. Artinya, negara harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk mendapatkan dolar yang sama.
Tekanan itu tidak berhenti di ruang fiskal. Ketika anggaran negara tersedot untuk membayar kewajiban utang dan bunga yang lebih mahal, ruang untuk belanja produktif ikut menyempit.
Belanja subsidi tertekan. Ruang bantuan sosial mengecil. Kemampuan mendorong stimulus ekonomi ikut terbatas.
Data Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia masih berada di kisaran ratusan miliar dolar AS. Sementara sebagian kewajiban jatuh tempo pemerintah dan korporasi harus diselesaikan dalam periode pendek hingga menengah.
Itulah sebabnya pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sekadar persoalan psikologis pasar. Karena setiap pelemahan ratusan rupiah terhadap dolar, langsung meningkatkan tekanan pembayaran utang nasional.
Dan ujungnya tetap sama; masyarakat menanggung akibat.
Masalahnya, pelemahan rupiah sering dianggap hanya urusan investor dan perbankan. Atau seperti candaan Presiden Prabowo, hanya pengusaha dan yang biasa keluar negeri seperti Siti Hediati Hariyadi alias Mbak Titik, mantan istrinya, yang pusing atas kenaikan nilai tukar dolar. Padahal, entah disadari atau tidak oleh Presiden, efek pelemahan rupiah sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Harga bahan baku industri meningkat. Biaya logistik ikut naik. Harga barang perlahan menyesuaikan.
Tidak selalu langsung. Tetapi pasti terasa.
Karena itu, mengatakan masyarakat desa tidak memakai dolar sebenarnya terlalu menyederhanakan masalah. Semoga bukan karena Kepala Negara dapat bisikan sesat dari para pembantunya.
Petani memang tidak membeli cabai menggunakan dolar. Tetapi pupuk mereka dipengaruhi harga global. Nelayan memang tidak menyimpan dolar. Tetapi solar yang mereka gunakan sensitif terhadap kurs. Pedagang kecil memang tidak bertransaksi valas. Tetapi barang dagangan mereka naik akibat mahalnya distribusi.
Artinya, dan ini wajib dipahamkan pada Presiden, desa hari ini bukan ruang yang terisolasi dari ekonomi dunia. Desa bukan sebatas ruang omon-omon.
Ekonomi Tumbuh, Tetapi Rakyat Mulai Menahan Belanja
Secara resmi, ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran lima persen. Tepatnya, seperti dirilis pemerintah, tumbuh 5,61 persen.
Makanya, pemerintah seperti ditunjukkan Presiden, sangat optimistis. Narasi pertumbuhan pun terus digaungkan. Investasi disebut meningkat. Hilirisasi dipromosikan sebagai keberhasilan besar.
Namun di lapangan, situasinya tidak sesederhana itu. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Tetapi gejala perlambatan daya beli mulai terlihat.
Masyarakat mulai mengurangi belanja nonprimer. Pembelian barang tahan lama menurun. Konsumsi kelas menengah mulai tertahan.
Orang tetap datang ke pusat perbelanjaan. Tetapi transaksi tidak sebesar sebelumnya. Kafe tetap ramai. Tetapi banyak konsumen memilih menu paling murah.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting. Masyarakat masih ingin terlihat normal. Tetapi kemampuan belanjanya mulai melemah.
Kelas menengah Indonesia sedang mengalami tekanan serius. Tabungan menipis. Cicilan meningkat. Biaya hidup naik. Pendapatan tidak bertambah secepat kebutuhan.
Banyak keluarga mulai hidup dengan pola bertahan. Liburan ditunda. Belanja ditahan. Pembelian rumah dibatalkan. Kendaraan baru ditunda.
Ironisnya, situasi ini terjadi ketika pemerintah masih sibuk menjual optimisme ekonomi. Inilah jurang yang mulai terasa berbahaya.
Di atas podium, ekonomi disebut tetap kuat. Namun di meja makan masyarakat, tekanan hidup justru semakin berat.
Pertumbuhan Tidak Lagi Otomatis Menyejahterakan
Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi dijadikan simbol keberhasilan. Semakin tinggi pertumbuhan, dianggap semakin baik. Padahal, pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menghasilkan ilusi kesejahteraan.
Ekonomi bisa tumbuh tinggi. Tetapi manfaatnya hanya berputar di kelompok tertentu.
Hari ini, banyak orang bekerja lebih keras tetapi merasa hidupnya tidak banyak berubah. Gaji naik sedikit. Tetapi biaya hidup melonjak lebih cepat.
Harga properti semakin sulit dijangkau. Biaya pendidikan meningkat. Pengeluaran kesehatan membesar. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang untuk meningkatkan kualitas hidup.
Mereka hanya sibuk bertahan. Padahal, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh belanja masyarakat.
Jika rakyat mulai menahan konsumsi, maka perlambatan akan menjalar ke mana-mana. Ritel terpukul. UMKM melemah. Produksi menurun. Penerimaan pajak ikut tertekan.
Dan ketika itu terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, tekanannya menjadi berlipat.
PHK Diam-Diam Mulai Terjadi
Ancaman lain yang mulai bergerak pelan adalah pemutusan hubungan kerja. PHK besar-besaran mungkin belum terlihat secara nasional. Namun efisiensi mulai terjadi di banyak sektor.
Perusahaan menahan perekrutan. Lembur dikurangi. Kontrak tidak diperpanjang. Ekspansi ditunda.
Industri menghadapi tekanan berlapis. Biaya impor naik akibat dolar. Permintaan pasar melambat. Daya beli masyarakat turun.
Akibatnya, banyak perusahaan memilih bertahan dibanding berkembang. Inilah yang membuat situasi ekonomi saat ini terasa ganjil.
Secara makro terlihat stabil. Namun secara psikologis masyarakat mulai gelisah.
Orang takut kehilangan pekerjaan. Takut cicilan tidak terbayar. Takut harga kebutuhan semakin mahal.
Ketakutan ekonomi seperti ini sangat berbahaya. Sebab ekonomi bukan hanya soal angka. Ekonomi adalah soal rasa percaya.
Ketika masyarakat mulai takut membelanjakan uangnya, perlambatan akan datang dengan sendirinya.
Pemerintah Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Optimisme
Optimisme memang penting. Pemerintah tidak boleh menciptakan kepanikan. Namun, optimisme tanpa pengakuan terhadap realitas justru terdengar seperti penyangkalan.
Publik tidak membutuhkan slogan. Publik membutuhkan kebijakan yang terasa. Harga pangan stabil. Lapangan kerja tersedia. Transportasi terjangkau. Kredit usaha mudah.
Itulah bentuk optimisme yang nyata. Karena sesungguhnya, rakyat tidak terlalu peduli pada istilah makroekonomi. Yang mereka rasakan sederhana. Apakah uang mereka masih cukup? Apakah pekerjaan masih aman? Apakah harga kebutuhan masih masuk akal?
Jika tiga pertanyaan itu mulai sulit dijawab, maka pemerintah harus mulai waspada.
Sebab sejarah menunjukkan, gejolak ekonomi sering kali tidak dimulai dari runtuhnya data statistik. Ia dimulai dari hilangnya rasa percaya masyarakat.
Jangan Anggap Remeh Pelemahan Rupiah
Tekanan terhadap rupiah memang bukan hanya dialami Indonesia. Banyak negara berkembang menghadapi situasi serupa akibat penguatan dolar global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Namun setiap negara diuji bukan saat ekonomi sedang nyaman. Melainkan saat tekanan datang.
Dan hari ini, Indonesia sedang menghadapi ujian itu.
Pemerintah perlu lebih hati-hati membaca keresahan publik.
Karena ketika rupiah terus melemah dan daya beli mulai menyerah, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas ekonomi. Tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap arah masa depan.
Rakyat memang tidak berbelanja menggunakan dolar. Tetapi ketika rupiah kehilangan tenaga, rakyat tetap menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya. (*)
Comments are closed.