Dengarkan artikel ini:
Selama 20 tahun, The Economist rutin meramalkan keruntuhan Tiongkok, tapi Tiongkok justru makin maju. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari narasi ini?
“Knowledge of the Orient… is never far from… power.” – Edward Said, Orientalism (1978)
Cupin, seorang mahasiswa hubungan internasional di Bandung, memiliki kebiasaan aneh setiap Agustus. Ia membuka arsip digital The Economist bukan untuk belajar, melainkan untuk menebak: kira-kira tahun ini, edisi mana yang meramalkan keruntuhan Tiongkok?
Kebiasaan itu bermula ketika ia menemukan sebuah unggahan viral di platform X pada Agustus 2023. Arnaud Bertrand, seorang entrepreneur dan komentator geopolitik asal Prancis, memposting kolase sampul The Economist dari berbagai tahun dengan nada sarkastis. Judul-judulnya berbicara sendiri: “Xi’s Failing Model,” “The Great Fall of China,” “Peak China?,” “Can Pandas Fly?” semuanya bernada requiem bagi sebuah negara yang tak kunjung runtuh.
Bertrand menulis bahwa selama 20 tahun, ia sudah menantikan “edisi tahunan China sudah tamat” dengan penuh geli. Cupin tertawa membacanya, lalu berhenti sejenak karena sadar ada sesuatu yang lebih serius di balik lelucon itu. Majalah yang didirikan sejak 1843 dan dianggap sebagai salah satu otoritas intelektual global itu ternyata bisa secara sistematis keliru tentang ekonomi terbesar kedua di planet ini.
Fakta-fakta di lapangan justru bercerita sebaliknya. Antara 2001 dan 2022, pendapatan riil per kapita Tiongkok meningkat 4,6 kali lipat, sementara di Amerika Serikat hanya tumbuh 33 persen dan di Inggris hanya 22 persen. Pada Januari 2025, startup kecerdasan buatan asal Hangzhou bernama DeepSeek merilis model R1 yang performanya setara ChatGPT dengan biaya komputasi kurang dari 6 juta dolar, atau sepersekian dari anggaran miliaran dolar Silicon Valley yang biasa dibanggakan.
Cupin menutup laptopnya dan merenung. Bagaimana bisa sebuah institusi media seprestisius The Economist salah secara konsisten selama dua dekade penuh? Dan mengapa mereka tidak pernah membayar harga atas kesalahan itu?
Hikayat Pengetahuan dan Kuasa
Untuk menjawab pertanyaan Cupin, kita perlu melampaui analisis teknis dan masuk ke wilayah epistemologi. Edward Said dalam Orientalism (1978) berargumen bahwa Barat tidak sekadar mempelajari Timur, melainkan mengonstruksinya sebagai artefak diskursif yang dirancang untuk memfasilitasi dominasi. Pengetahuan tentang Timur, kata Said, selalu tertanam dalam relasi kuasa dan bukan merupakan deskripsi yang netral.
Terapkan kerangka Said pada liputan ekonomi tentang Tiongkok, dan polanya menjadi jelas. Sebuah studi dari City University of New York yang menganalisis liputan The New York Times, The Wall Street Journal, dan CNN tentang Tiongkok antara 2014 hingga 2021 menemukan bahwa Barat terus mengklaim hak eksklusif untuk memproduksi pengetahuan tentang Tiongkok, sering kali tanpa memvalidasi buktinya secara eksternal. Ini bukan sekadar bias jurnalistik biasa, melainkan sebuah episteme, cara pandang yang terstruktur secara sistemik.
Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui koersi, melainkan melalui konsensus. Kelompok dominan mampu membuat pandangan dunianya diterima sebagai “akal sehat” oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh mereka yang sebenarnya dirugikan oleh pandangan itu. Dalam konteks liputan ekonomi global, “akal sehat neoliberal” ini menegaskan bahwa hanya ada satu model pembangunan yang valid: liberalisasi pasar, demokrasi elektoral, dan supremasi sektor swasta.
Nassim Nicholas Taleb dalam Skin in the Game menambahkan dimensi akuntabilitas yang sangat relevan. Taleb berargumen bahwa kesalahan prediktif sistematis terjadi ketika para peramal tidak menanggung konsekuensi atas kesalahan mereka. Gordon Chang, penulis The Coming Collapse of China yang sudah dua kali masuk daftar “10 Prediksi Terburuk” versi Foreign Policy, hingga kini masih menjadi komentator tetap berbayar di berbagai media bergengsi. The Economist sendiri tidak pernah menerbitkan edisi retrospektif yang bertanya mengapa mereka salah tentang Tiongkok selama 20 tahun.
Bahkan dua analis Citigroup, Gregory Marks dan Brent Donnelly, dalam studinya yang menganalisis 44 sampul The Economist dari 1998 hingga 2016, menemukan bahwa 68,2 persen dari sampul tersebut terbukti salah arah setelah satu tahun. Membeli aset yang digambarkan negatif oleh sampul The Economist secara historis menghasilkan return rata-rata 18 persen dalam 12 bulan berikutnya, sebuah fenomena yang dalam dunia finansial dikenal sebagai Magazine Cover Indicator.
Lalu muncul pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting: jika narasi ini begitu konsisten dan begitu salah, siapa sebenarnya yang duduk di balik meja redaksi The Economist? Dan apakah kepentingan para pemiliknya bisa menjelaskan arah narasi yang tak pernah berubah itu?
Hikayat Pemilik dan Kepentingannya
Banyak orang mengira The Economist adalah majalah milik para jurnalis independen Inggris yang berdedikasi pada objektivitas. Kenyataannya lebih kompleks dan, bagi Cupin, lebih mengejutkan. Pemegang saham terbesar The Economist adalah Exor NV, perusahaan holding keluarga Agnelli dari Italia, dengan kepemilikan sekitar 43 persen saham.
Keluarga Agnelli adalah dinasti bisnis yang membangun kekayaannya dari Fiat, kemudian berkembang menjadi konglomerat global yang menguasai Ferrari, Juventus FC, Stellantis, Philips, serta berbagai aset media termasuk surat kabar Italia La Stampa dan La Repubblica. Melalui Stellantis, gabungan Fiat Chrysler dan PSA Group, keluarga Agnelli memiliki kepentingan bisnis yang sangat nyata di pasar-pasar berkembang, termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Stellantis masuk melalui kemitraan dengan Indomobil Group milik konglomerat Anthoni Salim, memasarkan Citroën dan Jeep melalui konsep “Stellantis Brand House” yang mulai beroperasi di Jakarta pada 2025.
Ironisnya, tangan kanan menulis narasi pesimis tentang Asia, sementara tangan kiri mencari keuntungan di sini. Struktur kepemilikan ini memunculkan pertanyaan tentang conflict of interest yang selama ini jarang dibahas secara terbuka dalam diskursus media global. Nassim Taleb menyebutnya sebagai agency problem, ketidakselarasan fundamental antara mereka yang membuat prediksi dan mereka yang menanggung konsekuensinya.
Pertanyaan soal kepentingan pemilik ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat pola liputan The Economist tentang Indonesia belakangan ini. Beberapa edisi terakhir menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nada yang cenderung skeptis, mulai dari isu pengelolaan sumber daya alam, kebijakan investasi, hingga dinamika politik domestik. Pola ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kecenderungan lebih luas media Barat dalam membingkai negara-negara berkembang yang tidak sepenuhnya mengikuti resep kebijakan liberal.
Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Tiongkok selama dua dekade, narasi pesimis dari media prestisius tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Indonesia, dengan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, juga berhak mempertanyakan: sejauh mana liputan tersebut adalah jurnalisme yang jujur, dan sejauh mana ia adalah produk dari asumsi-asumsi yang sudah tertanam jauh sebelum reporter pertama kali membuka laptopnya?
Pada akhirnya, hikayat Tiongkok yang berhasil menangkis ramalan The Economist selama dua dekade mengajarkan satu hal yang sederhana namun mendalam: sebuah sampul majalah bukan sekadar desain grafis, melainkan kristalisasi dari asumsi, bias, dan kepentingan yang beroperasi di balik produksi pengetahuan global. Membaca The Economist, atau media mana pun, dengan kritis bukan berarti menolaknya mentah-mentah, melainkan memahami bahwa setiap narasi lahir dari suatu sudut pandang, dan sudut pandang selalu punya alamat. (A43)
Comments are closed.