Jakarta, Arina.id—Sejumlah tokoh lintas agama dan intelektual yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump serta membatalkan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina.
“Presiden menarik keikutsertaan Indonesia dari Board of Peace dan membatalkan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari komitmen keanggotaan Board of Peace,” tulis GNB dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3).
Dalam pernyataan diterima Arina.id, GNB menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
“Indonesia seharusnya tetap memperkuat mekanisme perdamaian internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” jelasnya.
GNB menilai meningkatnya eskalasi konflik global, karena serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir berpotensi memperluas konflik dan bahkan memicu perang skala global.
“Serangan tersebut berpotensi besar menjadi pemicu Perang Dunia III karena akan menyeret banyak negara lain di dunia terlibat langsung dalam peperangan,” jelasnya.
GNB juga mengungkapkan Serangan Israel dan Amerika terhadap Iran adalah pengingkaran terhadap proses perdamaian dunia yang sedang diupayakan oleh berbagai pihak.
“Serangan terhadap Negara Islam di bulan Ramadan itu sama sekali tak sensitif dengan suasana batin masyarakat muslim dunia. Mengingkari nilai-nilai kemanusiaan universal dan menghancurkan kehidupan adalah kejahatan,” tegas GNB.
GNB menyebut amanat konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia harus diterjemahkan dalam sikap yang tegas kepada dunia bahwa serangan terhadap kedaulatan negara lain bertentangan dengan prinsip perdamaian dan norma hukum internasional.
“Presiden Republik Indonesia harus terus menegakkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, memperkuat mekanisme internasional lewat Perserikatan Bangsa–Bangsa dan menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan konflik bersenjata AS-Israel dan Iran,” pinta GNB.
Secara tegas, GNB meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk benar-benar menjalankan amanat Konstitusi Pasal 11 UUD 1945 ayat 1 yang tegas menyatakan bahwa pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian bersama negara lain yang dilakukan Presiden harus dengan persetujuan DPR.
Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 11 UUD 1945 ayat 2 yang menegaskan bahwa Presiden jika hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, serta terkait dengan beban keuangan negara, harus dibuat dengan persetujuan DPR.
“Pemerintah Indonesia harus berkomitmen menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta ikut serta menjaga ketertiban dunia,” kata GNB.
Menurut GNB, segala perjanjian internasional yang dibuat Indonesia di bidang perdamaian, perekonomian dan lainnya, harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, dan kesederajatan.
“Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan iktikad baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa, semoga semua kita senantiasa dalam rahmat dan berkat-Nya,” jelas tokoh GNB.
Di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia mengerahkan pasukan perdamaian ke Gaza jika ada mandat PBB. Pasukan Indonesia kemungkinan ditempatkan di antara Rafah dan Khan Younis.
“Kami siap menurunkan 20.000 putra dan putri bangsa untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di mana pun,“ kata Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Wacana pengiriman militer ke Gaza terus bergulir hingga kini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pemerintah sedang menyiapkan keberangkatkan sekitar 8.000 TNI ke Gaza.
“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total, ya,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali berjanji Indonesia akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza manakala lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump itu tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari zionis Israel.
Janji keluar BoP itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 160 lebih kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Comments are closed.