KABARBURSA.COM – Tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia mulai terlihat nyata. Lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Fitch, dan S&P sebelumnya kompak memberi sinyal waspada terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Moody’s menjadi yang pertama mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari 2026, meski peringkat kredit masih bertahan di level investment grade. Langkah ini kemudian diikuti lembaga lain, yang melihat adanya peningkatan risiko dari sisi fiskal dan tata kelola kebijakan.
Guru Besar Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya sekaligus Founder HungryStock, Lukas Setia Atmaja, menilai sinyal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, kondisi defisit fiskal yang terus melebar berpotensi menjadi tekanan serius bagi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
“Defisit fiskal adalah kondisi ketika total pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya dalam satu tahun anggaran,” kata Lukas dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.
Dalam kondisi seperti ini, kata Lukas, pemerintah hampir pasti menambah utang untuk menutup selisih tersebut. Indonesia sendiri membatasi defisit maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan rasio utang maksimal 60 persen. Namun, persoalan bukan hanya soal batas angka.
Saat ini, defisit fiskal Indonesia berada di kisaran 2,8 persen, sementara rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen. Angka ini memang terlihat relatif aman jika dibandingkan negara lain. Thailand, misalnya, memiliki rasio utang sekitar 64 persen, China 96 persen, dan Singapura bahkan mencapai 175 persen. Masalahnya, menurut Lukas, ada pada kemampuan membayar utang.
Lukas mencatat, rasio pembayaran utang Indonesia atau debt service ratio mencapai sekitar 19 persen pada 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Singapura yang hanya sekitar 5 persen, Thailand 8 persen, dan China 11 persen. “Kemampuan membayar bunga dan pokok utang Indonesia relatif rendah,” katanya.
Artinya, meski utang terlihat kecil secara persentase, tekanan sebenarnya justru lebih besar di sisi pembayaran bunga. Jika defisit terus melebar, maka utang akan terus bertambah. Beban bunga ikut naik, sementara ruang fiskal semakin sempit.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko membawa Indonesia ke jebakan utang. “Jika defisit tidak dibatasi maka utang akan terus bertambah,” kata Lukas.
Lukas mengibaratkan kondisi ini seperti rumah tangga yang terus berutang karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Pada awalnya mungkin masih terkendali, tetapi lama-kelamaan beban bunga akan menggerus kemampuan membayar. Tekanan semakin berat karena beberapa faktor struktural.
Pertama, basis penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sekitar 11 persen dari PDB. Angka ini jauh tertinggal dibanding negara maju yang bisa mencapai 20 hingga 30 persen. Padahal, pajak menyumbang sekitar 75 persen pendapatan negara.
Kedua, biaya utang Indonesia relatif tinggi. Yield obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) cenderung lebih tinggi karena risiko pasar berkembang dan volatilitas rupiah.
Ketiga, defisit yang terjadi berulang setiap tahun membuat utang terus menumpuk.
Keempat, komposisi belanja negara yang didominasi subsidi, belanja rutin, dan pembayaran bunga membuat ruang fiskal untuk investasi produktif semakin terbatas.
Di sisi lain, tekanan global ikut memperburuk situasi. Konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi dunia yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi energi dalam negeri.
Kenaikan harga energi juga berpotensi mendorong inflasi dan suku bunga global yang berdampak pada naiknya yield obligasi Indonesia. Harga minyak dunia sempat melonjak sekitar 10 persen hingga lebih dari 25 persen, bahkan sempat menembus kisaran USD80 hingga USD119 per barel semenjak perang Iran dengan AS dan Israel dimulai,
Dalam kondisi seperti ini, pasar saham ikut terdampak. “Defisit fiskal yang besar bisa menekan harga saham,” kata Lukas.
Risikonya berlapis. Mulai dari potensi penurunan rating kredit, kenaikan yield obligasi, pelemahan rupiah akibat keluarnya investor asing, hingga penurunan daya beli masyarakat. Semua itu pada akhirnya bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Meski begitu, Lukas mengingatkan bahwa defisit fiskal tidak selalu buruk. Dalam teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah justru bisa mendorong pertumbuhan jika digunakan secara tepat. “Defisit seperti kartu kredit,” ujarnya,
Ia menjelaskan, defisit bisa menjadi alat yang produktif jika digunakan untuk investasi seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun jika digunakan untuk belanja konsumtif yang tidak tepat sasaran, justru menjadi beban jangka panjang.
Data terbaru menunjukkan tekanan tersebut sudah mulai terasa. Hingga Februari 2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap PDB. Di saat yang sama, belanja negara melonjak hingga 41,9 persen secara tahunan. Beban bunga utang pun mencapai Rp599 triliun.
Kondisi ini diperparah dengan perubahan outlook rating menjadi negatif yang oleh pelaku pasar sering dibaca sebagai sinyal awal penurunan kepercayaan. Pada akhirnya, persoalan defisit fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, tapi turut menjadi penentu arah ekonomi ke depan.(*)
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Comments are closed.