Suatu video dengan 6,9 juta tayangan diunggah di media sosial dengan jargon, “Hotel termurah di dunia”. Saat mendengar kata-kata itu muncul, aku menjadi penasaran untuk melihat video itu.
Video tersebut diunggah oleh seorang pembuat konten perjalanan (travelling). Nah, dalam video yang diunggahnya dengan headline tadi, ia menunjukkan pengalamannya menginap di hotel yang ia sebut, “Termurah di dunia.” Berlokasi di Bangladesh, menurutnya, harga menginap di sana hanya 4.000 Rupiah per malam.
Rupanya hotel di Bangladesh yang dimaksud berbentuk sebuah kapal yang juga berada di atas air. Kondisinya, menurut sang influencer, “Sesuai dengan harganya.” Ia menyoroti kamar hotel dengan bantal yang lembab, banyak nyamuk, dan akses kamar mandi seadanya. Menanggapi konten itu, warganet juga menyuarakan ketidaknyamanan yang secara tidak langsung mereka rasakan.
“Kayak rumah hantu pasar malam.”
“Nontonnya refleks nahan napas.”
Beberapa influencer lainnya juga membuat konten serupa. Mereka akhirnya mengunjungi hotel itu juga, tentunya masih menunjukkan sisi kekurangannya saja.
Baca Juga: “Join Live, Buat Beli Beras untuk Istri”: Eksploitasi Perempuan dan Kemiskinan di Layar TikTok
Tapi ini bukan hanya tentang ‘hotel termurah’ tersebut. Ketika membuat konten media sosial di negara-negara seperti India dan Bangladesh, banyak orang cenderung berfokus pada sisi-sisi kemiskinan atau kumuhnya. Mereka sengaja memilih untuk berkeliling di jalan-jalan yang ramai dengan deretan pedagang makanan, lalu menilai kuliner tidak hanya dari rasa, tapi juga dari penyajian hingga cara membuat dan higienitasnya. Tentunya dengan nada yang cenderung merendahkan.
Para pembuat konten juga menyoroti kuliner ‘kaki lima’ di negara-negara tersebut, tak lupa membahas betapa kumuh lokasinya. Namun, konten-konten seperti ini entah kenapa selalu mendapat interaksi positif dari warganet.
Lantas, dari jutaan views dan ratusan ribu likes di media sosial, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan oleh konten kemiskinan seperti itu?
Eksploitasi konten kemiskinan belakangan kita kenal dengan istilah “poverty porn” atau bisa juga kita rujuk sebagai eksploitasi kemiskinan. Biasanya melibatkan penggambaran yang sensasional tentang kemiskinan seperti pemukiman kumuh, anak-anak yang kekurangan gizi, buang air besar di tempat terbuka, dan pemandangan jalanan yang menyedihkan.
Tapi konten itu bukan dibuat untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian, melainkan untuk meraup keuntungan dari kesedihan dan penderitaan ekstrem orang lain. Apa lagi ketika orang-orang dan kisah kemiskinannya yang diobjektifikasi tidak mendapatkan apa-apa dari konten tersebut. Meski citra seperti ini bisa mengumpulkan dana untuk amal, tetapi juga mengurangi persepsi tentang keberdayaan, dan memperkuat stereotipe.
Eksploitasi kemiskinan sendiri adalah suatu bentuk komodifikasi kemanusiaan, yang cara kerjanya menjadikan penderitaan sebagai sesuatu yang dapat dijual. Dalam praktik seperti ini, pelaku konten jarang melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural yang perlu dibenahi secara lebih dalam. Yang terlihat biasanya hanya keuntungan ekonomi dari si pembuat konten semata.
Baca Juga: Film ‘Pangku’ Soroti Perjuangan Ibu Tunggal di Lingkaran Kemiskinan
Ahli juga menyebutnya sebagai “begging bowl stereotype” atau “stereotipe mangkuk pengemis”. Maksudnya, masyarakat miskin terus menerus digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, pasif, dan selalu membutuhkan pertolongan. Akhirnya, kelompok miskin kehilangan identitas mereka sebagai manusia yang utuh. Mereka hanya dilihat sebagai simbol penderitaan saja.
Secara global, konten kemiskinan dan penderitaan sering ‘laku’ ketika menyoroti negara-negara ‘Selatan Global (Global South)’ seperti India, Bangladesh, Pakistan, Afrika, dan sebagainya. Argumen yang paling sering muncul ketika konten seperti ini dikritik adalah soal niat.
“Tapi kan, mereka cuma mau berbagi. Kan, mereka mau menunjukkan realita. Tapi kan, kesadaran itu penting.”
Niat memang penting. Tapi niat baik tidak otomatis membuat sebuah konten jadi etis. Apa lagi kalau yang menanggung konsekuensinya bukan si pembuat konten.
Di media sosial, kita bisa melihat berseliweran pembuat konten dari berbagai negara yang menganggap diri lebih ‘maju’—bahkan Indonesia—pergi ke negara-negara tersebut. Mereka membingkai kehidupan di negara tujuan tersebut sebagai konten dengan template serupa. Kita pasti akan diajak berkeliling ke kawasan kumuh, melihat orang-orang yang tidur di pinggir jalan, dan menyusuri jalanan yang padat dan kotor. Lalu menghakimi kuliner pinggir jalan yang dirasa ‘tidak higienis’ atau ‘menjijikkan’.
Salah satu negara yang paling sering kita temui menjadi sasaran konten para pemengaruh ini adalah India. Padahal, seperti yang ditulis Arshia Malik di Indian Narrative, India adalah salah satu negara dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat dalam sejarah. Data Bank Dunia menunjukkan angka kemiskinan ekstrem India turun dari 16,2% pada 2011-2012 menjadi hanya 2,3% pada 2022-2023, mengangkat lebih dari 170 juta orang keluar dari jurang kemiskinan.
Baca Juga: Ada Dana Otsus, Kenapa Papua Masih Terancam Kelaparan dan Kemiskinan?
Negara ini juga punya industri teknologi yang jadi tulang punggung Silicon Valley, industri film yang produksinya mengalahkan Hollywood dari sisi jumlah. Dan infrastruktur digital yang dipakai miliaran transaksi setiap bulannya. Tapi konten-konten itu tidak viral. Tidak cukup mengejutkan. Tidak membuat penonton merasa cukup beruntung untuk menekan tombol like.
Yang dijual dalam konten-konten itu bukan India. Yang dijual adalah jarak antara penonton dan orang-orang dalam video.
Malik menyebut pola ini punya kepentingan yang saling menopang. Industri bantuan internasional butuh narasi negara yang tak berdaya, akademisi Barat butuh subjek penelitian yang sesuai dengan teorinya, dan media butuh gambar yang mudah dicerna. India jadi kanvas yang ideal karena besar, demokratis, dan berbahasa Inggris. Mudah diakses, mudah ‘dijual’ eksotisnya, dan sejarah kolonialnya membuat bangsa-bangsa Barat merasa punya hak untuk terus berbicara tentangnya. Hasilnya adalah pusaran umpan balik yang terus berputar. Dari eksploitasi kemiskinan, mereka menghidupi industri bantuan dan sebaliknya. Dan di tengah semua itu, masyarakatnya tidak menjadi subjek yang utuh.
Dalam artikel lain berjudul The Making of the “Brown Savior”, Shreya Shankar juga menjelaskan bagaimana negara-negara seperti India dan Bangladesh sering diposisikan sebagai tempat yang harus “diselamatkan”. Ada relasi kuasa yang bekerja di sana. Selalu ada pihak yang datang membawa kamera, pengetahuan, atau narasi penyelamatan, lalu ada kelompok lain yang hanya hadir sebagai objek yang dilihat, dijelaskan, dan dikasihani.
Cara pandang seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari warisan kolonial lama. Negara-negara ‘Selatan’ terus dibingkai sebagai tempat yang tertinggal, kacau, dan penuh penderitaan. Sementara pihak yang datang dari luar dianggap lebih modern, lebih tahu, dan lebih pantas menjelaskan realitas negara tersebut kepada dunia.
Baca Juga: Edisi Perempuan NTT: Potret Buram Kemiskinan, Para Perempuan Kehilangan Anaknya
Kembali pada pembahasan soal konten kemiskinan. Ada beberapa pertanyaan sederhana yang bisa kita pakai untuk membedakan konten tentang kemiskinan yang bertanggungjawab dengan konten yang mengeksploitasinya. Apakah subjek dalam video tahu konten itu akan diunggah? Apakah mereka paham videonya akan ditonton jutaan orang? Dan apakah mereka punya kendali atas bagaimana mereka ditampilkan? Lalu, kalau konten itu menghasilkan uang, apakah ada yang kembali ke mereka?
Dalam kebanyakan kasus eksploitasi kemiskinan, jawabannya tidak, tidak, tidak, dan tidak.
Yang lebih rumit lagi, konten semacam ini sering kali secara aktif menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang kemiskinan. Ketika kemiskinan ditampilkan sebagai sesuatu yang mengejutkan, sebagai objek rasa iba, sebagai latar belakang untuk ekspresi takjub si influencer, penonton tidak diajak untuk bertanya mengapa kemiskinan itu ada. Tidak ada yang membahas soal kebijakan, ketimpangan, atau struktur yang membuat seseorang harus tidur di kapal tua seharga 4.000 Rupiah karena tidak punya pilihan lain. Yang ada hanya reaksi, dan reaksi itu selesai begitu video ditutup.
Kalau dipikir-pikir, praktik seperti ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan media sosial di Indonesia. Kita mungkin sering mengkritik pembuat konten lokal yang datang ke India lalu hanya merekam kawasan kumuh atau kehidupan orang miskin untuk konten. Tapi sadar atau tidak, hal serupa juga terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Pekerja Rumah Tangga Mengalami Kemiskinan Waktu di Ruang Domestik
Konten “berbagi rezeki” misalnya. Kamera mengikuti kreator masuk ke gang sempit, menemui lansia, pedagang kecil, atau orang yang hidup serba kekurangan. Lalu datang adegan pemberian uang, sembako, atau makanan. Setelah itu kamera menyorot ekspresi haru penerima bantuan. Kadang sampai ada tangisan yang dibuat jadi fokus utama video. Ada juga yang berbagi smartphone, uang tunai, dan banyak lagi.
Di kolom komentar, konten seperti ini hampir selalu dipenuhi pujian. Kreatornya disebut baik hati, dermawan, bahkan dianggap inspiratif. Tapi jarang ada yang bertanya: bagaimana rasanya hidup dalam kondisi sulit lalu direkam kamera saat sedang paling rentan? Apakah orang-orang itu benar-benar nyaman wajah dan cerita hidupnya ditonton jutaan orang? Sudahkah mereka memberikan consent untuk dijadikan konten?
Baca Juga: ‘Onde Mande!’ Dilema Warga Desa Sigiran di Tengah Mimpi dan Kemiskinan
Aku bukan sedang mengatakan bahwa membantu orang lain adalah hal yang salah. Tapi ada perbedaan antara membantu dengan tulus dan menjadikan kemiskinan orang lain sebagai bahan konsumsi publik. Ketika kamera terus diarahkan ke orang-orang yang sedang berada dalam kondisi paling rentan, ada martabat yang perlahan hilang di sana.
Situasi ini menjadi lebih berat bagi perempuan yang dijadikan objek sensasi kemiskinan.
Bayangkan kamu adalah seorang perempuan yang ada di dalam video kemiskinan. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang sudah menonton wajahmu. Juga, kamu tidak tahu kalau ekspresimu, mungkin saat kamu lelah, mungkin saat kamu sedang tidak ingin direkam, sudah dijadikan thumbnail yang diklik jutaan kali. Kamu tidak tahu berapa uang yang dihasilkan dari gambar hidupmu. Dan bahkan kalau kamu tahu, kamu tidak punya cara untuk menuntut apapun darinya.
Inilah yang terjadi ketika perempuan masuk ke dalam konten kemiskinan. Ia tidak hadir sebagai manusia dengan sejarah dan suaranya sendiri, tapi sebagai figur yang tugasnya membuat penonton merasa sesuatu.
Dan perempuan miskin menanggung dua lapis eksploitasi sekaligus dalam konten semacam ini. Pertama, kemiskinannya dijadikan tontonan. Kedua, femininitasnya dijadikan kemasan. Tangisannya lebih dramatis. Kelembutannya lebih mudah membangkitkan simpati. Tubuhnya, yang kelelahan, yang menua, yang bekerja keras, lebih mudah dibingkai sebagai simbol penderitaan yang layak dikasihani.
Ada juga cara tertentu perempuan miskin sering digambarkan dalam konten ini: kuat, tegar, ikhlas, dan tidak mengeluh. Narasi itu terdengar seperti pujian, tapi sebetulnya bekerja dengan cara yang berbahaya. Ketika kemiskinan perempuan diromantisasi sebagai ketegaran, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tidak ada struktur yang perlu diubah. Ia baik-baik saja. Ia bahkan terlihat mulia. Dan penonton bisa merasa terharu lalu lanjut menggulung layar lagi tanpa ada yang mengganjal.
Baca Juga: Perempuan Marjinal Kota: Kemiskinan Seperti Nyawa yang Tak Pernah Lepas dari Kehidupan Mereka
Sementara itu, siapa yang biasanya ada di balik kamera? Kreator yang punya akses, modal, dan platform. Kreator yang hidupnya cukup stabil untuk bisa pergi ke tempat-tempat itu, merekam, mengedit, dan memonetisasi hasilnya. Ketimpangan antara yang merekam dan yang direkam bukan hanya soal kelas atau ekonomi. Ia juga soal gender, ras, dan kuasa atas narasi. Dan dalam ketimpangan itu, perempuan miskin selalu berada di posisi yang paling tidak punya kendali atas bagaimana ia dilihat dan diceritakan.
Yang tidak pernah muncul dalam konten-konten itu adalah pertanyaan struktural seperti mengapa perempuan di daerah ini tidak punya akses ke layanan kesehatan yang layak? Mengapa beban kerja perempuan di komunitas miskin selalu lebih berat dan selalu lebih tidak terlihat? Mengapa kemiskinan perempuan terus diwariskan dari generasi ke generasi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dramatis, tidak mudah dikemas dalam satu menit video, dan tidak menghasilkan ekspresi terharu yang enak ditonton.
Maka ia tidak ditanyakan. Dan perempuan dalam video itu tetap jadi objek, bukan subjek, dari cerita tentang hidupnya sendiri.
Mengangkat isu kemiskinan bukan hal yang salah. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana ia diangkat, oleh siapa, dan untuk kepentingan siapa.
Consent bukan formalitas. Bukan sekadar soal apakah seseorang “tidak keberatan” direkam karena tidak tahu hak-haknya atau karena merasa tidak bisa menolak. Consent yang sesungguhnya berarti subjek memahami kontennya akan diunggah, akan ditonton banyak orang, dan berpotensi menghasilkan uang dari gambar hidup mereka.
Baca Juga: Kolaborasi Adalah Kunci Kesetaraan Gender dan Kurangi Kemiskinan Perempuan
Transparansi soal monetisasi juga bukan hal yang berlebihan untuk diminta. Kalau sebuah konten tentang kemiskinan menghasilkan miliaran rupiah dari iklan, dan orang-orang yang hidupnya jadi bahan konten itu tidak mendapat apapun, ada yang perlu dipertanyakan dari ekosistem itu, termasuk dari platform yang menghidupinya.
Yang juga sama pentingnya adalah menempatkan kemiskinan dalam konteks yang jujur. Kemiskinan bukan kondisi alamiah yang terjadi begitu saja. Ia adalah produk dari kebijakan, dari ketimpangan akses, dari sejarah yang panjang dan sering kali melibatkan eksploitasi yang sudah berlangsung jauh sebelum era media sosial. Konten yang benar-benar ingin berbicara tentang kemiskinan harus berani masuk ke sana, bukan berhenti di permukaan yang dramatis dan mudah dikonsumsi.
Kembali ke video kapal tua itu. Empat ribu Rupiah semalam. Bantal lembab, nyamuk, kamar mandi yang susah diakses, semua disorot, semua dijadikan bahan reaksi.
Tapi tidak ada yang bertanya: siapa yang tinggal di sana sehari-hari bukan karena ingin mencoba pengalaman unik, tapi karena memang tidak punya pilihan lain? Bagaimana rasanya hidup di tempat yang bagi orang lain hanya jadi konten tiga menit?
Setiap kali kita menonton, menyukai, atau membagikan konten semacam itu tanpa mempertanyakannya, kita juga bagian dari ekosistem yang membuatnya terus hidup dan terus menguntungkan orang yang tepat. Bukan orang-orang yang ada di dalam framenya.
Orang miskin bukan latar belakang. Bukan bahan untuk membuat penonton merasa beruntung, atau merasa baik tentang diri mereka sendiri, atau sekadar terhibur di sela-sela scroll. Mereka adalah subjek dengan hak atas narasi, privasi, dan martabat mereka sendiri.
Dan martabat itu tidak bisa dibeli dengan empat ribu Rupiah, apalagi ditukar dengan jumlah views.
(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)
Comments are closed.