Dunia diplomasi Indonesia dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam “Board of Peace” (BoP) besutan Donald Trump. Di tengah himpitan ekonomi domestik dan pemotongan subsidi, publik mempertanyakan urgensi kontribusi finansial fantastis yang harus dibayar Indonesia untuk masuk ke lingkaran tersebut.
Apakah ini strategi jenius mengamankan posisi nasional, atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan prinsip konstitusi demi “cari aman” dari tekanan global?
Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Hadza Min Fadli Robby, Associate professor dari Department of International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII). Diskusi menyoroti pergeseran arah politik luar negeri Indonesia di tengah memanasnya isu Palestina dan tatanan geopolitik baru di bawah pengaruh Donald Trump.
Hadza membedah Board of Peace sebagai entitas yang problematik. Secara legal merupakan turunan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803 untuk stabilisasi Gaza, namun secara politis adalah kendaraan pribadi Trump dan Jared Kushner.
Rusia dan Cina menolak resolusi ini karena ketidakjelasan mandat serta struktur kepemimpinan seumur hidup yang dipegang Trump, menjadikan Board of Peace lebih mirip proyek eksklusif AS ketimbang inisiatif perdamaian multilateral yang inklusif.
Keputusan Presiden Prabowo dinilai Hadza didorong oleh mentalitas “anak baru yang ingin diterima di pergaulan elit”. Prabowo menggunakan pendekatan realis yang memandang dunia sebagai tempat berbahaya, sehingga prioritas utamanya adalah survival rezim dan negara.
Bergabung dengan Board of Peace adalah cara instan untuk dianggap relevan oleh kekuatan besar, meskipun harus mengekor pada agenda yang belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perdamaian dunia.
Hadza menganalogikan iuran Rp17 triliun tersebut sebagai “uang keamanan” kepada “preman pasar” (dalam hal ini Amerika Serikat) agar lapak dagangan Indonesia tidak diganggu. Dalam kalkulasi Prabowo, dana fantastis ini adalah premi asuransi untuk menghindari gangguan kebijakan proteksionis Trump, bukan investasi murni untuk perdamaian Palestina.
Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap nirempati terhadap penderitaan rakyat. Di saat masyarakat dipaksa mengencangkan ikat pinggang akibat pemotongan subsidi, negara justru menyetor triliunan rupiah untuk inisiatif asing yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Hadza menyebut dana ini layaknya “modal bandar judi” yang dipertaruhkan demi kenyamanan politik elit semata.
Bergabungnya Indonesia menandai pergeseran fundamental dari politik luar negeri bebas-aktif yang anti-penjajahan menjadi pragmatisme transaksional. Sinyal kesiapan membuka hubungan dengan Israel demi memenuhi syarat Trump menunjukkan bahwa isu Palestina kini tidak lagi diperlakukan sebagai mandat konstitusi yang sakral, melainkan komoditas diplomasi yang bisa ditawar.
Efektivitas Board of Peace diragukan karena cacat bawaan, yaitu absennya keterlibatan otoritas Palestina maupun Hamas. Hadza menegaskan bahwa membangun ulang Gaza tanpa menyelesaikan akar ketidakadilan dan penjajahan hanya akan melanggengkan siklus kekerasan. Solusi yang ditawarkan hanyalah “perdamaian semu” yang menguntungkan Israel dan Amerika.
Hadza juga menyoroti fenomena ini sebagai bukti krisis kepercayaan diri negara-negara mayoritas Muslim. Indonesia, Turki, dan Arab Saudi gagal membentuk aliansi mandiri yang solid, sehingga akhirnya terjebak menjadi pengikut skenario kekuatan besar alih-alih menjadi penentu arah penyelesaian konflik di halaman mereka sendiri.
Meskipun narasi pemerintah adalah untuk perdamaian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Board of Peace mungkin tidak akan efektif menyelesaikan akar konflik Palestina-Israel tanpa keadilan dan pelibatan pihak Palestina sendiri. Indonesia, dengan bergabung ke dalam inisiatif ini, berisiko kehilangan kredibilitas sebagai juru damai yang netral dan konsisten.
Menutup diskusi kali ini, Hadza menyimpulkan bahwa langkah ini lebih mencerminkan krisis kepercayaan diri Indonesia di panggung global, yang merasa perlu “numpang” pada inisiatif kekuatan besar daripada memimpin jalan alternatif yang lebih berprinsip.
Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
Comments are closed.