Menuju penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC COP31) di Turki tahun ini, Indonesia semakin memperkuat langkah untuk menjadikan karbon biru sebagai bagian penting dari implementasi aksi iklim nasional. Setelah penyampaian Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia, perhatian kini tidak hanya tertuju pada besarnya target penurunan karbon emisi, tetapi juga pada kesiapan implementasi di lapangan.
Sejumlah pemangku kepentingan kini menyoroti pentingnya membangun fondasi karbon biru yang berbasis sains. Tentunya hal tersebut perlu didukung tata kelola yang terintegrasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pembiayaan yang memadai agar potensi ekosistem pesisir Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17 % ekosistem karbon biru global, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan solusi dari krisis iklim berbasis laut. Potensi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan karbon, tetapi juga mendukung ketahanan wilayah pesisir dan pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Namun, potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila didukung implementasi yang terukur dan berbasis bukti.
Potensi ini menjadi fokus pembahasan dalam Ocean Climate Dialogue 2026 yang diselenggarakan oleh Climateworks Centre, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, serta The Conversation Indonesia, di Jakarta, 11 Februari 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, untuk menyelaraskan sains, kebijakan, regulasi, serta instrumen pembiayaan, dan mendorong implementasi karbon biru menuju UNFCCC COP31.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Koswara, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global. Namun, potensi ini tidak otomatis menjadi aksi yang berdampak. Pengembangan potensi tersebut membutuhkan kelembagaan yang saling terhubung, kebijakan yang tidak berjalan sendiri-sendiri, serta pembiayaan yang mampu membawa proyek dari tahap perencanaan ke implementasi.
Tanpa fondasi ekonomi biru, besarnya potensi ekosistem pesisir Indonesia akan sulit diterjemahkan menjadi aksi karbon biru dalam skala yang lebih luas. Tantangan bagi pemerintah memastikan aksi tersebut benar-benar terhubung dengan target iklim nasional dalam dokmen Second NDC. Harapannya, penurunan emisi dari karbon biru juga dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan. Penyelarasan ini penting untuk menerjemahkan potensi ekosistem pesisir menjadi kontribusi penurunan emisi yang terukur, sekaligus menyediakan dasar bagi pengembangan kebijakan dan implementasi karbon biru ke depan.
Menurut Ary Sudjianto, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, pengukuran yang akurat tidak hanya membantu melihat kontribusi karbon biru terhadap target iklim, tetapi juga menentukan arah pengembangannya secara lebih jelas.
Meski Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan implementasi karbon biru, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi untuk mendorong pengembangan proyek karbon biru dalam skala yang lebih luas. Di antaranya, kesenjangan ketersediaan data ilmiah yang terstandardisasi, rendahnya kesiapan proyek di lapangan dan koordinasi lintas sektor, terbatasnya kapasitas implementasi dan regulasi di tingkat daerah, hingga belum siapnya instrumen pembiayaan.
Selain itu, implementasi karbon biru juga memerlukan peran yang kuat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem pesisir sesuai kewenangannya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan sesuai ekosistem setempat.
Dalam diskusi Ocean Climate Dialogue 2026, peneliti CIFOR-ICRAF, Trialaksita Sari Priska Ardhani, menilai prioritas Indonesia saat ini adalah mengubah ambisi karbon biru menjadi aksi yang terkoordinasi, layak didanai, dan berpusat pada masyarakat. Guna mencapai hal tersebut, Indonesia perlu mengembangkan kerangka penilaian risiko yang dapat mengidentifikasi berbagai tantangan, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga teknis hingga pasar, sebelum proyek karbon biru layak memasuki tahap investasi.
Read more: The missing link in the blue carbon agenda: The workforce
Fondasi karbon biru berbasis sains perlu dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Keberhasilan pengembangan karbon biru tidak hanya bergantung pada kualitas data dan kebijakan, tetapi juga pada kapasitas para praktisi dalam menghubungkan sains, tata kelola, pembiayaan, kebijakan, serta pelibatan masyarakat pesisir ke dalam implementasi di lapangan.
Fondasi berbasis data ilmiah yang kuat diperlukan untuk memastikan pengukuran dan pelaporan karbon dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya, pemerintah berkomitmen mendorong penguatan sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang kredibel dan peningkatan kapasitas teknis dalam pengumpulan data dan analisis stok karbon pada ekosistem hutan bakau dan lamun.
Konferensi perubahan iklim UNFCCC COP31 rencananya akan dilaksanakan pada November 2026. Fondasi berbasis sains, tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang siap, pembiayaan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor akan menjadi penentu apakah karbon biru mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian target iklim nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis perairan yang inklusif dan berkelanjutan.
Comments are closed.