Mubadalah.id – Dunia politik Indonesia kembali memperlihatkan wajah yang penuh ketegangan. Demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di sekitar Gedung DPR/MPR dan di berbagai daerah menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap persoalan politik, ekonomi, korupsi, kekuasaan, dan arah demokrasi.
Situasi seperti ini mengajak siapa pun untuk kembali bertanya, untuk siapa sebenarnya kekuasaan hadir? Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi para politisi, tetapi juga bagi Gereja. Gereja memiliki pengalaman panjang berbicara tentang kepemimpinan, pelayanan, martabat manusia, dan kebaikan bersama. Karena itu, spiritualitas kepemimpinan Kristiani dapat menawarkan sebuah refleksi penting bagi kehidupan politik. Kekuasaan membutuhkan kemampuan untuk mendengar.
Tulisan ini melanjutkan refleksi tentang kepemimpinan dalam perspektif Kristiani. Jika tulisan pertama berbicara tentang pemimpin yang melayani dan tulisan kedua memperluasnya melalui dialog lintas iman, tulisan ini hendak membawa refleksi tersebut ke ruang politik.
Kekuasaan selalu memiliki resiko. Ketika seseorang memperoleh jabatan, ia memperoleh kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Karena itu, kekuasaan dapat membawa manfaat besar, tetapi juga dapat menimbulkan bahaya ketika pemimpin hanya mendengar suara dari lingkarannya sendiri.
Demokrasi sebenarnya menyediakan banyak ruang untuk mendengar. Pemilu, parlemen, media, organisasi masyarakat, kampus, komunitas, dan demonstrasi menjadi berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kritik pun menjadi bagian dari kehidupan demokratis. Tanpa kritik, kekuasaan mudah kehilangan cermin untuk melihat dampak kebijakannya.
Ada satu prinsip sederhana yang sangat penting, yakni kekuasaan demokratis tidak cukup hanya membuat keputusan tetapi juga harus mampu mendengar suara orang yang terkena dampak keputusan tersebut.
Yesus dan Cara Berkuasa yang Berbeda
Injil menawarkan kritik yang kuat terhadap cara manusia memahami kekuasaan. Dalam Markus 10:42-45, Yesus berbicara kepada para murid setelah mereka memperdebatkan siapa yang paling besar. Yesus mengingatkan bahwa para penguasa bangsa-bangsa cenderung menggunakan kekuasaan untuk memerintah. Namun, Yesus menawarkan pola yang berbeda: “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.”
Yesus tidak mengatakan bahwa kepemimpinan tidak membutuhkan kewenangan. Ia mengubah orientasi kewenangan tersebut. Kekuasaan tidak lagi bertujuan mengangkat diri sendiri, tetapi membantu orang lain memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Dalam perspektif ini, seorang pemimpin tidak hanya bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan dengan kekuasaan ini?” Ia perlu bertanya lebih jauh, “Untuk siapa saya menggunakan kekuasaan ini?”
Pertanyaan kedua jauh lebih penting. Kekuasaan tanpa orientasi pada sesama mudah berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan. Sebaliknya, kekuasaan yang berorientasi pada pelayanan menjadikan kekuasaan yang berguna untuk kebaikan bersama.
Politik sebagai Bentuk Kasih
Gereja Katolik tidak memandang politik sebagai sesuatu yang kotor. Fratelli Tutti justru mengajak manusia melihat politik sebagai salah satu ruang penting untuk mewujudkan kasih. Paus Fransiskus menyebut politik yang sungguh mencari kebaikan bersama sebagai bentuk “kasih politik”. Politik semacam ini tidak berhenti pada hubungan pribadi, tetapi berusaha membangun struktur sosial yang lebih adil.
Gagasan tersebut penting bagi situasi Indonesia. Kasih dalam politik bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan politik yang sama. Kasih politik justru mengakui perbedaan sambil tetap mencari tujuan bersama.
Karena itu, politik membutuhkan kemampuan untuk mendengar kelompok yang berbeda. Fratelli Tutti menegaskan bahwa para pemimpin perlu membuka ruang bagi berbagai pandangan dan mendengar suara yang berbeda. Politik yang baik tidak menghapus perbedaan, tetapi mencari titik temu demi kebaikan bersama.
Dengan demikian, mendengar bukan tanda kelemahan seorang pemimpin. Mendengar justru menunjukkan kematangan dalam menggunakan kekuasaan.
Salah satu persoalan dalam kehidupan politik muncul ketika kritik dianggap sebagai ancaman. Pemimpin dapat tergoda menganggap orang yang mengkritik sebagai lawan. Padahal, demokrasi membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Gereja sendiri tidak boleh mengambil posisi sebagai pihak yang selalu membenarkan penguasa. Evangelii Gaudium menegaskan bahwa Gereja hadir dalam dialog dengan negara dan masyarakat. Gereja tidak memiliki jawaban untuk setiap persoalan politik, tetapi dapat menawarkan nilai-nilai yang menghormati martabat manusia dan kebaikan bersama.
Dalam konteks ini, kritik menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Masyarakat membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Pemimpin pun membutuhkan kerendahan hati untuk mendengarnya.
Kekuasaan yang Mau Dikoreksi
Kekuasaan yang sehat membutuhkan mekanisme kontrol. Namun, mekanisme hukum dan kelembagaan saja tidak cukup. Seorang pemimpin juga membutuhkan sikap batin yang bersedia menerima koreksi.
Spiritualitas Kristiani memberikan sesuatu yang penting: kerendahan hati. Pemimpin yang melayani tidak menganggap dirinya selalu benar. Ia memahami bahwa keputusan yang ia ambil dapat membawa dampak yang tidak selalu ia lihat dari ruang kerjanya.
Paus Leo XIV dalam perjumpaannya dengan para pemimpin pemerintahan menekankan tanggung jawab politik untuk melindungi kebaikan bersama. Politik yang sehat, menurutnya harus membantu menciptakan harmoni dan perdamaian melalui pelayanan terhadap masyarakat.
Pesan tersebut terasa relevan bagi Indonesia. Ketika masyarakat turun ke jalan, mahasiswa menyampaikan kritik, kelompok masyarakat sipil menuntut transparansi, atau warga mempertanyakan sebuah kebijakan, kekuasaan perlu melihat suara tersebut bukan semata-mata sebagai gangguan. Suara tersebut dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.
Dari Melayani, Berdialog, hingga Mendengar
Spiritualitas kepemimpinan Kristiani akhirnya memiliki sebuah alur yang sederhana. Pemimpin pertama-tama harus belajar melayani. Setelah itu, ia perlu belajar berdialog. Namun, pelayanan dan dialog tidak akan berjalan tanpa kemampuan untuk mendengar.
Mendengar berarti membuka diri terhadap kritikan. Mendengar juga berarti menempatkan kepentingan masyarakat atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Karena itu, pertanyaan penting bagi politik Indonesia bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kekuasaan masih mau mendengar?
Pada akhirnya, kekuasaan bukan persoalan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, tetapi seberapa banyak orang yang mampu ia dengarkan. Pemimpin yang mau mendengar akan lebih mudah memahami penderitaan masyarakat. Pemimpin yang memahami penderitaan akan lebih mudah melayani, dan pemimpin yang melayani tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai milik pribadi.
Dalam terang Injil, kekuasaan menemukan maknanya ketika ia mengabdi kepada kehidupan. Politik pun menemukan martabatnya ketika ia tidak lagi sekadar menjadi arena perebutan pengaruh, tetapi menjadi ruang untuk memperjuangkan keadilan, persaudaraan, dan kebaikan bersama. []
Comments are closed.