Ketahanan Energi RI Tetap Mantap di Tengah Gejolak Geopolitik, Bagaimana Strateginya?
JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di posisi ke-2 sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik. Dalam laporan itu, dijelaskan bahwa ketahanan energi Tanah Air ditopang oleh kontribusi produksi batu bara yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional.
Indonesia juga disebut sebagai satu dari beberapa negara yang mendapatkan banyak manfaat substantial dari produksi batu bara domestik di tengah guncangan energi saat ini. Dalam hal ini, JP Morgan memasukkan Indonesia bersama beberapa negara lainnya, seperti Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, hingga Filipina.
Pengakuan ini tentu saja menegaskan bahwa tata kelola energi nasional Indonesia yang dilakukan peerintah di tengah gejolak dunia menunjukkan hasil nyata.
Kondisi Energi Nasional Saat Ini
Dalam rilis pers milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebetulnya kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal. Ia menyebut bagaimana dulu Indonesia pernah menjadi “raksasa” minyak dunia dengan menjadi anggota The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Namun, keanggotaan tersebut tidak bertahan lama, karena Indonesia memutuskan untuk mundur. Saat ini, alih-alih mengekspor, Indonesia justru menjadi salah satu importir minyak besar di dunia.
Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per harinya. Sementara itu, konsumsi nasional menyentuh 1,6 juta barel per hari. Tentu saja cadangan dari dalam negeri saja tidak akan mencukupi, sehingga harus dilakukan impor.
“Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi,” terang Bahlil.
Strategi Memperkuat Ketahanan Energi Indonesia
Tahun 2025, Indonesia justru mencatatkan capaian yang luar biasa, di mana pertama kalinya dalam sepulu tahun, produksi minyak nasional berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.
Ribuan sumur minyak di Indonesia sudah berusia uzur karena merupakan warisan Belanda. Banyak yang dibiarkan tidak produktif, padahal cadangan di dalamnya masih ada.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggunakan teknologi baru agar sumur-sumur tersebut bisa kembali produktif. Ada kompensasi berupa insentif dari negara dan juga mendorong agar masyarakat setepat ikut mengelola sumur minyak secara legal.
Kemudian, ratusan wilayah eksplorasi yang mangkrak mulai digerakkan kembali. Pemerintah memberi tenggat pengerjaan kepada pengelola untuk segera mengelola proyek-proyek tersebut.
Di sektor bahan bakar minyak (BBM), Indonesia memutuskan untuk menghentikan impor solar di tahun 2026. Keberhasilan ini turut ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap selama hampir sedekade.
Skema penggunaan biodiesel ini membuat sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya berasal dari impor bisa mulai digantikan dengan produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri.
Tak ketinggalan, Indonesia juga mulai menerapkan langkah serupa untuk bensin. Per 2028, pemerintah menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen di bensin. Hal ini diharapkan bisa mengurangi impor sekitar delapan juta kiloliter.
Untuk gas rumah tangga, Indonesia pun masih mengimpor liquified petroleum gas (LPG) dalam jumlah yang cukup besar. Demi mengatasinya, pemerintah mengembangkan compressed natural gas (CNG) yang dipadatkan dan dikemas menjadi tabung. CNG jauh lebih murah dibanding LPG dan sudah mulai diujicobakan di beberapa tempat makan.
Selain itu, Indonesia juga melakukan diversifikasi impor. Gangguan di Selat Hormuz tidak menjadi halangan bagi Indonesia, karena sumber impor Indonesia tersebar di beberapa negara lainnya, khususnya di Afrika, Amerika, dan Rusia.
Terakhir, pemerintah menjamin harga BBM dan LPG subsidi yang tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, meskipun harga ICP tengah naik.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.