Beberapa minggu ini, di warung-warung kopi dekat kampus, saya mendengar percakapan yang menarik. Dua kader muda NU berbicara tentang Konferensi Besar (Konbes) yang akan digelar menjelang Muktamar 2026. Namun yang mereka perdebatkan bukan isu-isu keumatan, bukan pula rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam forum tersebut. Mereka sibuk menghitung peluang tokoh tertentu, membaca peta dukungan wilayah, dan menebak arah koalisi yang sedang dibangun.
Percakapan itu terasa akrab sekaligus mengusik. Sebab di benak saya muncul pertanyaan sederhana: kapan terakhir kali kita membicarakan Konbes sebagai ruang lahirnya gagasan besar, bukan sekadar ruang tunggu menuju perebutan kepemimpinan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika NU memasuki fase penting menjelang Muktamar 2026. Secara organisatoris, Konbes bukanlah forum biasa. Konbes merupakan ruang konsolidasi pemikiran yang seharusnya menjadi laboratorium gagasan bagi arah perjalanan organisasi. Di situlah berbagai persoalan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kebangsaan dibahas secara mendalam.
Konbes seharusnya menjadi tempat para ulama, akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat bertemu untuk membaca tantangan zaman. Namun dalam praktiknya, sulit menampik bahwa menjelang muktamar, perhatian publik sering kali lebih tertuju pada dinamika suksesi ketimbang substansi pemikiran yang dibahas.
Fenomena tersebut tidak sepenuhnya salah. Organisasi besar memang tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian alami dari dinamika kelembagaan. Masalah muncul ketika politik organisasi menjadi satu-satunya magnet perhatian, sementara agenda intelektual dan peradaban justru berada di pinggir panggung.
Akibatnya, forum-forum yang semestinya menjadi ruang produksi gagasan berubah menjadi arena pembacaan kekuatan. Diskusi tentang masa depan bangsa kalah ramai dibanding spekulasi tentang siapa yang akan menduduki kursi strategis. Dalam situasi seperti ini, Konbes berisiko kehilangan ruhnya sebagai forum keilmuan.
Kekhawatiran tersebut sebenarnya pernah diantisipasi oleh KH Achmad Siddiq ketika menggagas arah perjuangan NU melalui Khittah 1926. Bagi beliau, NU dibangun sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang orientasinya adalah kemaslahatan umat.
Politik tidak ditolak, tetapi tidak boleh menjadi pusat gravitasi organisasi. Ada garis pembatas yang harus dijaga agar NU tidak terseret menjadi kendaraan kepentingan sesaat. Dalam pandangan beliau, kekuatan utama NU terletak pada otoritas moral, tradisi keilmuan, dan kemampuan merawat kehidupan sosial masyarakat secara luas.
Pandangan itu kemudian menemukan bentuk yang lebih utuh dalam Trilogi Ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah mengajarkan pentingnya solidaritas sesama Muslim. Ukhuwah Wathaniyah memperluas horizon ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Ukhuwah Basyariyah mengingatkan bahwa pengabdian seorang Muslim tidak berhenti pada kelompoknya sendiri, tetapi juga menyentuh seluruh umat manusia.
Dari sini terlihat bahwa orientasi pemikiran KH Achmad Siddiq selalu bergerak ke arah kemaslahatan yang lebih luas. Organisasi tidak dibangun untuk melayani elite, melainkan untuk melayani masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.
Ketika gagasan itu dibawa ke konteks Konbes NU 2026, pertanyaan mendasarnya menjadi sangat jelas. Apakah forum ini akan digunakan untuk merumuskan jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa? Ataukah ia hanya akan menjadi panggung awal untuk menghangatkan mesin-mesin politik menjelang muktamar?
Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan ajakan untuk bercermin. Sebab tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, menurunnya kualitas demokrasi, polarisasi sosial, hingga kegamangan generasi muda membutuhkan respons yang serius dari kekuatan sosial sebesar NU.
Lebih dari itu, NU sedang menghadapi tantangan regenerasi yang tidak ringan. Generasi muda Nahdliyin hidup dalam dunia yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka akrab dengan teknologi, terbiasa berpikir cepat, dan memiliki akses terhadap berbagai sumber pengetahuan global. Mereka tidak hanya membutuhkan simbol dan tradisi, tetapi juga membutuhkan visi.
Mereka ingin mengetahui bagaimana NU memandang kecerdasan buatan, perubahan iklim, ekonomi kreatif, ketahanan pangan, dan masa depan pendidikan. Jika Konbes gagal menghadirkan jawaban atas kegelisahan tersebut, maka forum itu akan terasa semakin jauh dari denyut kehidupan generasi penerusnya.
Dalam konteks kebangsaan, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. KH Achmad Siddiq pernah menegaskan bahwa Pancasila merupakan titik temu yang memungkinkan seluruh komponen bangsa hidup bersama dalam satu rumah Indonesia. Pandangan ini lahir dari kesadaran bahwa agama dan negara tidak harus dipertentangkan.
Justru melalui konsensus kebangsaan itulah nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Karena itu, Konbes semestinya menjadi ruang untuk memperkuat kembali fiqih kebangsaan NU, terutama ketika politik identitas dan polarisasi masih menyisakan luka dalam ruang publik.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan pembaruan orientasi. Konbes perlu menjadi forum yang berani membahas masa depan pesantren, transformasi ekonomi umat, penguatan demokrasi, perlindungan lingkungan, hingga posisi Indonesia dalam percaturan global.
Agenda-agenda seperti itu mungkin tidak menghasilkan tepuk tangan sebanyak dinamika pemilihan ketua umum. Namun justru di situlah nilai strategis sebuah forum intelektual. Sejarah organisasi besar tidak dibangun oleh siapa yang paling kuat menggalang dukungan, tetapi oleh siapa yang mampu menghadirkan gagasan yang melampaui zamannya.
Ketika Konbes NU 2026 nanti dibuka, mungkin akan ada banyak pertemuan informal, manuver politik, dan percakapan tentang peta dukungan yang sulit dihindari. Itu bagian dari realitas organisasi. Namun ada harapan yang jauh lebih besar daripada semua itu. Harapan agar forum ini tetap menjadi rumah ilmu pengetahuan, tempat para ulama dan intelektual merumuskan arah perjalanan bangsa dari perspektif keislaman yang ramah dan berkeadaban.
Sebab jika Konbes hanya dikenang sebagai ruang pemanasan perebutan kursi, maka yang hilang bukan sekadar substansi sebuah forum. Yang hilang adalah kesempatan berharga untuk menegaskan kembali bahwa NU lahir dari tradisi ilmu, tumbuh melalui pengabdian, dan bertahan karena kemampuannya merawat cita-cita peradaban yang lebih besar daripada kepentingan siapa pun yang sedang berkuasa.
Prof Hepni
Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember





Comments are closed.