Muktamar Makassar 2010: Menata Ulang Arah Perjalanan NU

Maret 2010. Asrama Haji Sudiang dan ruang-ruang sidang Muktamar Nahdlatul Ulama di Makassar dipenuhi ribuan kiai, santri, dan warga Nahdliyin. Suasananya berbeda dibandingkan enam tahun sebelumnya. Bayang-bayang ketegangan yang mewarnai Muktamar Boyolali 2004 nyaris tak lagi terasa. Muktamar ke-32 berlangsung dengan satu kesadaran yang sama. Organisasi harus keluar dari bayang-bayang konflik politik dan kembali menemukan pusat gravitasinya.

Muktamar Makassar diselenggarakan pada saat Indonesia baru saja melewati dua momentum politik nasional yang menentukan, yakni pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Susilo Bambang Yudhoyono kembali memperoleh mandat sebagai presiden untuk periode kedua dengan kemenangan yang relatif meyakinkan. Transisi kekuasaan nasional berlangsung lebih tenang dibandingkan lima tahun sebelumnya. Stabilitas politik yang mulai terbentuk itu menjadi latar penting bagi NU untuk melakukan konsolidasi internal.

Browse Posts

Starmer Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham Ambil Alih Pemerintahan

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia Disambut Sukacita Warga Palestina

Telaah: Penemuan Tablet Kuno Berusia 5000 Tahun Berisi Ritual Magis dari Timur Tengah

Enam tahun sebelumnya, Muktamar Boyolali digelar dalam situasi yang jauh berbeda. Saat itu, kontestasi Pemilu Presiden 2004 menempatkan sejumlah tokoh NU dalam posisi yang saling berhadapan. Perbedaan pilihan politik merembes hingga ke ruang-ruang organisasi. Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa, lahirnya berbagai faksi politik, serta keterlibatan sejumlah elite NU dalam pertarungan elektoral membuat hubungan antara organisasi, partai politik, dan negara menjadi kabur. Dalam banyak hal, NU ikut merasakan ongkos sosial dari kedekatan yang terlalu intens dengan politik praktis.

Selama pemerintahan SBY periode pertama (2004–2009), hubungan NU dengan pemerintah berkembang dalam pola yang lebih cair. Pemerintah memandang NU sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat pendidikan Islam, serta merawat kehidupan keagamaan yang moderat. Di sisi lain, NU berusaha mempertahankan posisinya sebagai organisasi masyarakat sipil yang tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.

Relasi itu tidak selalu bebas dari ketegangan. Beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, penegakan hukum, hingga perlindungan kelompok minoritas kerap mendapat perhatian kritis dari kalangan NU. Namun, dibandingkan era sebelumnya yang ditandai hubungan konfrontatif antara Presiden Abdurrahman Wahid dan parlemen, hubungan NU dengan pemerintahan SBY berlangsung lebih dialogis. NU tidak berada di luar lingkaran negara, tetapi juga tidak sepenuhnya larut ke dalamnya.

Dalam konteks itulah Muktamar Makassar memperoleh makna yang lebih luas. Organisasi tidak lagi dihadapkan pada pertanyaan apakah harus dekat atau jauh dari kekuasaan. Yang menjadi agenda utama justru bagaimana membangun jarak yang sehat (critical engagement) dengan negara. Cukup dekat untuk ikut memengaruhi arah kebijakan publik, tetapi cukup mandiri untuk menjaga otoritas moral sebagai organisasi keagamaan.

Kesadaran inilah yang kemudian mewarnai banyak pembahasan dalam muktamar. Khittah 1926 kembali ditegaskan bukan sebagai sikap menjauhi politik, melainkan sebagai prinsip agar NU tidak menjadi subordinat kekuasaan maupun instrumen kepentingan partai politik. Organisasi ingin hadir sebagai mitra kritis pemerintah, mendukung ketika kebijakan berpihak pada kemaslahatan publik, sekaligus mengingatkan ketika negara menjauh dari cita-cita keadilan sosial.

Dengan demikian, Makassar bukan sekadar muktamar pasca-Pemilu 2009. Ia merupakan momentum ketika NU berusaha mendefinisikan ulang relasinya dengan negara setelah satu dasawarsa Reformasi. Jika Boyolali mencerminkan fase ketika organisasi masih bergulat dengan euforia politik elektoral, maka Makassar menandai upaya mengembalikan keseimbangan antara peran kebangsaan dan khidmah sosial-keagamaan.

Muktamar ini bukan sekadar memilih Rais Aam dan Ketua Umum baru, namun menjadi ruang bagi NU untuk melakukan konsolidasi setelah melewati salah satu fase paling berat dalam sejarah modernnya. Jika Boyolali dikenang sebagai arena yang memperlihatkan rapuhnya relasi organisasi akibat turbulensi politik nasional, maka Makassar lebih menyerupai ruang penyembuhan, tempat luka-luka lama perlahan terobati kembali.

Momentum itu semakin terasa karena muktamar berlangsung hanya beberapa bulan setelah wafatnya KH Abdurrahman Wahid. Kepergian Gus Dur meninggalkan ruang kosong yang tidak mudah diisi. Di banyak sudut arena muktamar, nama mantan Ketua Umum PBNU sekaligus Presiden Keempat Republik Indonesia itu masih sering disebut dalam percakapan. Warga Nahdliyin kehilangan bukan hanya seorang tokoh nasional, melainkan juga pelindung moral yang selama puluhan tahun menjadi penyangga keberanian NU dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Di tengah suasana itulah NU memasuki babak baru.

Terpilihnya kembali KH Sahal Mahfudh sebagai Rais Aam menegaskan bahwa organisasi memilih kesinambungan pada poros kepemimpinan spiritualnya. Wibawa keilmuan Kiai Sahal, yang dikenal luas melalui gagasan Fiqih Sosial, menjadi jangkar etik bagi organisasi yang baru saja melewati fase polarisasi politik. Sosoknya diterima lintas kelompok, bukan semata karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.

Sementara itu, terpilihnya KH Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU menandai lahirnya kepemimpinan generasi baru. Latar belakang akademiknya sebagai doktor bidang akidah dan tasawuf dari Mekkah memberi warna berbeda pada kepemimpinan NU. Pada masa ketika berbagai arus pemikiran Islam transnasional mulai memperoleh ruang yang lebih luas di Indonesia, kepemimpinan baru PBNU dipandang memiliki modal intelektual yang kuat untuk memperteguh tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai identitas utama organisasi.

Duet Sahal Mahfudh dan Said Aqil Siroj kemudian menghadirkan pembagian peran yang relatif seimbang. Di satu sisi, Rais Aam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan, etika organisasi, dan otoritas ulama. Di sisi lain, Ketua Umum membawa organisasi memasuki ruang-ruang publik yang lebih luas, baik dalam percakapan kebangsaan maupun forum internasional.

Pemilihan Makassar sebagai lokasi muktamar juga mengandung makna yang melampaui pertimbangan teknis penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pusat perhatian organisasi bergeser jauh dari Pulau Jawa. Keputusan itu memperlihatkan keinginan NU menegaskan dirinya sebagai organisasi nasional yang bertumpu pada keberagaman sosial dan kultural Indonesia.

Bagi warga Nahdliyin di Indonesia Timur, penyelenggaraan muktamar di Makassar menjadi bentuk pengakuan atas tumbuhnya basis-basis pesantren dan jaringan ulama di luar Jawa. Tradisi keilmuan Bugis-Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua memperoleh ruang yang lebih setara dalam percakapan besar organisasi.

Dalam perspektif sosiologis, langkah itu memperluas imajinasi tentang NU. Tidak lagi dipandang semata sebagai organisasi dengan orientasi Jawa-sentris, melainkan sebagai jaringan keulamaan Nusantara yang semakin menyadari kemajemukan geografis dan budaya Indonesia.

Arah Baru Organisasi

Di balik sidang-sidang resmi muktamar, dinamika internal organisasi tetap berlangsung intensif. Kontestasi posisi Ketua Umum memperlihatkan adanya beragam orientasi kepemimpinan. Nama-nama seperti Said Aqil Siroj, Salahuddin Wahid, Ahmad Bagja, hingga Slamet Effendy Yusuf mencerminkan beragam kecenderungan pemikiran dan jaringan sosial di tubuh NU. 

Namun dibandingkan enam tahun sebelumnya, kompetisi kali ini tidak lagi didominasi pertarungan politik nasional. Yang lebih mengemuka justru perdebatan mengenai arah organisasi setelah memasuki era Reformasi. Sebagian peserta menghendaki NU semakin fokus pada pemberdayaan umat sesuai Khittah 1926. Sebagian lain berpandangan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tetap diperlukan selama tidak mengorbankan independensi organisasi.

Perdebatan itu tidak selalu berlangsung di ruang sidang. Ia hidup dalam diskusi-diskusi kecil di penginapan, masjid, kantin, hingga halaman Asrama Haji Sudiang. Di situlah sesungguhnya denyut muktamar bekerja, yakni melalui pembicaraan panjang yang sering kali berlangsung jauh setelah sidang resmi ditutup.

Sidang Bahtsul Masail menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan karakter khas NU dalam merespons perubahan zaman. Berbagai persoalan kontemporer dibahas melalui pendekatan fikih yang berpijak pada tradisi mazhab, tetapi tetap mempertimbangkan realitas sosial. Salah satu keputusan penting adalah pandangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dipahami sebagai bentuk ta’awun dan takaful, sehingga dapat diterima dalam kerangka kemaslahatan umat.

Muktamar juga membahas batasan-batasan mengenai praktik khitan perempuan, metodologi pengambilan hukum melalui pendekatan manhaji, serta penegasan agar praktik saling mengafirkan tidak dilakukan secara serampangan. Di tengah menguatnya kecenderungan takfiri di berbagai kawasan dunia Islam ketika itu, keputusan-keputusan tersebut memperlihatkan upaya NU menjaga moderasi (wasathiyah) dalam kehidupan beragama.

Di bidang organisasi, pembicaraan mengenai mekanisme pemilihan Rais Aam melalui pendekatan Ahlu Halli wal Aqdi mulai memperoleh ruang yang lebih serius, meskipun pelembagaan sistem tersebut baru diwujudkan beberapa tahun kemudian. Kesadaran bahwa kepemimpinan spiritual memerlukan mekanisme yang berbeda dengan jabatan organisasi biasa mulai menguat sejak Makassar.

Bagi warga NU di akar rumput, Muktamar Makassar membawa harapan yang sederhana tetapi mendasar. Trauma terhadap polarisasi politik yang sempat membelah hubungan antar kiai perlahan mulai mereda. Silaturahmi yang sebelumnya renggang kembali dipulihkan. Banyak kalangan melihat bahwa pesantren harus kembali menjadi pusat orientasi organisasi.

Harapan itu tercermin pula dalam pembahasan berbagai program yang lebih membumi. Penguatan lembaga zakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi warga, perlindungan petani, nelayan, dan buruh migran memperoleh perhatian yang semakin besar.

Orientasi ini menunjukkan pergeseran penting. Jika pada periode sebelumnya energi organisasi banyak terserap oleh dinamika politik nasional, maka di Makassar muncul dorongan agar PBNU lebih banyak hadir dalam kehidupan sehari-hari warga Nahdliyin.

Muktamar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi negara. Biaya politik yang semakin tinggi dalam pemilihan kepala daerah dinilai berpotensi mendorong praktik korupsi dan konflik sosial. NU mendorong pembenahan sistem politik agar lebih efisien dan berkeadilan.

Di bidang ekonomi, organisasi menyerukan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Perlindungan terhadap pekerja migran, penguatan ekonomi masyarakat kecil, serta peningkatan pelayanan publik menjadi bagian dari perhatian muktamar.

Sikap-sikap tersebut memperlihatkan bahwa NU berusaha menempatkan diri sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap aktif menyampaikan kritik kepada negara tanpa harus terikat secara organisatoris dengan kekuatan politik tertentu.

Dalam perspektif sejarah, Muktamar Makassar dapat dipandang sebagai titik penting perjalanan NU setelah satu dekade reformasi. Bukan karena seluruh persoalan organisasi selesai di sana, melainkan karena muktamar itu memperlihatkan kemampuan NU mengelola perbedaan tanpa kehilangan kesatuan. Di tengah kontestasi kepemimpinan, organisasi tetap mampu menjaga legitimasi ulama, memulihkan hubungan antarkelompok, serta menggeser perhatian dari perebutan kekuasaan menuju penguatan pelayanan kepada umat.

Makassar menjadi penanda bahwa NU memasuki fase baru. Sebuah organisasi yang belajar dari pengalaman politiknya sendiri, serta tidak membiarkan pengalaman itu menghilangkan jati diri. 
Dari kota di tepi Selat Makassar itulah perjalanan NU pada dekade 2010-an dimulai. Lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tantangan baru, baik di tingkat nasional maupun dalam percakapan Islam global.