Saat sebagian rakyat Indonesia bersukacita merayakan Kemerdekaan Indonesia, hal sebaliknya terjadi di Kampung Kalat, Pantai Melayu, Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Disana, warga justru bersitegang dengan aparat. Ketegangan itu terjadi setelah sejumlah alat berat yang mendapat kawalan berbagai unsur keamanan tiba di lokasi guna melakukan pematangan lahan di lokasi proyek pembangunan sekolah terintegrasi (sebelumnya Sekolah Rakyat/SR). Padahal, sejak awal proyek itu berlangsung, warga sudah menolaknya. “Kejadian seperti ini yang terus membuat kami tidak tenang. Kami selalu waswas,” kata Sopia, Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Rempang Galang Bersatu (Amar-GB) akhir Agustus. Menurut dia, ada dua warga di Kampung Kalat yang sampai hari ini belum melepas lahan untuk proyek itu, yakni Gerisman dan Rosnah. Pemerintah bergeming. Alih-alih menghargai keputusan keduanya, pemerintah justru turunkan alat berat dan menggusur paksa mereka dari tanahnya sendiri. Proses pengukuran lahan untuk Sekolah Rakyat di Rempang yang sempat diwarnai ketegangan lantaran ‘mencaplok’ lahan warga. Foto: Amar GB. Pemerintah tak mau belajar Sopia katakan, penurunan alat berat dengan kawalan penuh mempertegas bahwa pemerintah seolah tak mau belajar dari konflik Rempang Ecocity (ERC) 2023. Kendati mendapat penolakan warga, aparat dan pemerintah ngotot untuk menggusur paksa melakukan pematangan terhadap lahan Gerisman dan Rosnah. Alat berat bekerja dalam kawalan polisi, Ditpam BP Batam dan Satpol PP, lebih banyak daripada warga yang berkumpul. Aksi saling dorong dan cekcok antara petugas kembali terjadi. Rosnah bahkan nekat menerobos barisan petugas menuju alat berat. Petugas yang mencoba menghalau menyebabkan Rosnah terjatuh dan terguling sampai tak sadarkan diri. Video kejadian itu juga viral di media sosiali. “Warga semakin…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.