● Peminggiran warga dari konservasi hutan Lingga Isaq menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.
● Pertanian monokultur dan tambang emas memperparah risiko longsor berulang.
Browse Posts● Reset konservasi melalui model agroforestri kopi krusial untuk memulihkan ekosistem dan ekonomi.
Banjir bandang dan longsor di Aceh akhir tahun lalu turut meluluhlantakkan kawasan sekitar hutan konservasi Lingga Isaq, Aceh Tengah. Dampak paling kritis salah satunya terjadi di Kemukiman (kumpulan desa) Wehni Dusun Jamat.
Ratusan hektare sawah dan ladang kopi—sumber napas ekonomi warga yang menyumbang hingga 52,57% pendapatan rumah tangga, tertutup material longsor dan batuan, atau hanyut terbawa air.
Jalan dan jembatan yang hancur terbawa arus membuat kemukiman ini semakin terisolasi. Warga tak bisa memproduksi beras karena ketiadaan pasokan BBM membuat mesin penggiling padi tak bekerja.
Di Lanskap penyangga kawasan konservasi Lingga Isaq, parahnya dampak bencana ini bukan cuma disebabkan oleh kejadian alam seperti Siklon Senyar. Sebagai ahli kehutanan yang pernah meneliti di Lingga Isaq, saya menganggap faktor utamanya justru berada pada kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini turut dipicu pendekatan konservasi berbasis keamanan yang memisahkan warga dengan pelestarian alam.
Kini kawasan permukiman Lingga Isaq tengah memasuki fase pemulihan bencana. Bagi saya tak ada waktu yang tepat kecuali saat ini untuk melakukan “reset konservasi”. Tujuannya agar pelestarian lingkungan bisa benar-benar menghidupkan ekonomi masyarakat dan mencegah bencana berulang di masa depan.
Mengapa reset konservasi dibutuhkan?
Hutan konservasi Lingga Isaq di Aceh Tengah bukan sekadar hamparan hutan yang didominasi oleh tegakan pinus seluas 86.704 hektare.
Selama hampir lima dekade, kawasan yang berstatus “taman buru” ini berfungsi sebagai jantung pengaturan siklus air Kawasan Ekosistem Leuser. Ia menaungi empat hulu daerah aliran sungai (DAS) vital (Jambo Aye, Meurebo, Tripa, dan Peusangan) yang mengaliri kehidupan hingga ke pesisir Aceh.
Di dalamnya, keanekaragaman hayati yang luar biasa bersemayam. Hutan Lingga Isaq merupakan ruang hidup spesies kunci seperti rusa sambar (Cervus unicolor), beruang madu (Helarctos malayanus), rangkong papan ( Buceros sp), hingga satwa penting seperti orang utan dan harimau sumatera, serta tanaman pinus khas Aceh dan Rafflesia acehensis.
Read more: Agar pelestarian Gunung Rinjani naik kelas: berdayakan warga lokal
Sayangnya, sejak berstatus hutan konservasi sejak 1978, kawasan ini masih mengedepankan pelestarian gaya lama: larangan akses masyarakat dan patroli ketimbang kemitraan bersama masyarakat. Akibatnya, potensi ekonomi restoratif (yang mengutamakan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan) tidak pernah tergarap optimal karena mereka kerap dihantui risiko ditangkap bahkan dipidanakan.
Di sisi lain, pendekatan ini juga memunculkan pelanggaran hukum karena masyarakat mau tak mau merambah hutan untuk berburu, bertani, dan sebagainya. Alhasil, sekitar 90,56 hektare tutupan lahan hutan sekunder (hutan alam yang telah terjamah manusia) Lingga Isaq berubah menjadi area semak. Selain itu, kawasan kebun campuran juga meluas atau mengambil alih area semak seluas 53,38 hektare.
Kegiatan ekonomi juga berlangsung di zona penyangga atau kawasan sekitar hutan konservasi Lingga Isaq yang dekat sekali dengan permukiman. Tapi, studi saya mendapati aktivitas ini justru menjadi bumerang karena membahayakan kelangsungan kawasan konservasi dan juga masyarakat.
Misalnya, pertanian monokultur (satu jenis tanaman saja) pinus di kawasan hutan produksi yang mengganggu stabilitas lereng. Berdasarkan analisis spasial yang saya lakukan, Kemukiman Wehni Dusun Jamat didominasi oleh topografi ekstrem dengan 75% wilayah memiliki kelerengan curam hingga sangat curam (>25%).
Ada juga pertanian kopi yang mulai merambah area konservasi Lingga Isaq.
Risiko kian menumpuk dengan keberadaan pertambangan emas di wilayah Mukim ini, yang secara langsung mengubah bentang alam dan membebani daya dukung lingkungan.
Kombinasi antara lereng ekstrem, vegetasi homogen, perubahan tutupan lahan, dan aktivitas ekstraktif pertambangan ini menjadi ‘bahan bakar’ utama bagi terjadinya longsor masif saat curah hujan ekstrem melanda.
Read more: Cabut izin perusahaan saja tak bisa pulihkan Sumatra. Tata kelola lingkungan mendesak harus dibenahi
Bagaimana seharusnya menjaga Taman Buru Lingga Isaq?
Temuan saya menandai bahwa pendekatan konservasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perubahan penggunaan lahan di tingkat tapak. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan integrasi antara kebijakan perlindungan kawasan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.
Selama ini pemerintah cenderung membiarkan warga bertani kopi secara monokultur di area curam yang rawan longsor. Padahal, jika pemerintah mau membuka kerja sama pelestarian hutan bersama masyarakat, pertanian kopi yang ada bisa diperkuat dengan model agroforestri atau pertanian campuran.
Riset membuktikan bahwa kopi cocok menjadi komoditas agroforestri. Sebab, agar bisa panen optimal, pohon kopi membutuhkan unsur hara dalam tanah yang berasal dari keberadaan tanaman lainnya, termasuk tanaman hutan.
Read more: Kopi gayo mendorong pemulihan Aceh, tapi menyisakan persoalan lingkungan
Pelestarian hutan bersama warga sebenarnya sudah dilakukan oleh warga Desa Linge (bagian dari Kemukiman Wehni Dusun Jamat). Di sana, warga mendapatkan pendampingan dari sejumlah lembaga masyarakat untuk bertani kopi dan pinus secara lestari melalui program perhutanan sosial.
Namun, untuk semakin memperkuat pelestarian hutan dan memulihkan ekosistem yang rusak pascabencana, model kemitraan ini perlu diperluas. Pemerintah perlu bergerak aktif untuk mengajak masyarakat di kawasan penyangga lainnya untuk berpartisipasi.
Selain melalui agroforestri, pelibatan masyarakat untuk pelestarian hutan Lingga Isaq juga perlu mencakup perencanaan jalur evakuasi dan pengiriman bantuan apabila bencana melanda. Ke depannya, manajemen konservasi harus menyelaraskan perlindungan ekosistem dengan jaminan keselamatan dan ketangguhan penghidupan masyarakat di dalamnya.
Momentum perubahan sebenarnya sudah ada setelah pemerintah menghapus status “Taman Buru” dalam Undang Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem yang baru.
Evaluasi ini harus menjadi momentum untuk mendefinisikan ulang batas dan fungsi kawasan berdasarkan kondisi hutan terkini bersama masyarakat. Harapannya, setiap jengkal lahan di Mukim Wehni Dusun Jamat memiliki kepastian pengelolaan yang selaras dengan prinsip mitigasi bencana.
Read more: Praktik agroforestri belum efektif memulihkan hutan lindung: Studi di Lampung
Comments are closed.