Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal 1 naik di angka 5,61% year-on-year, lebih tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya. Menurut pemerintah, hal ini menunjukkan adanya akselerasi yang baik di tengah tekanan global yang masih berlanjut.
Menkeu Purbaya juga mengungkapkan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum ekonomilink text .
Namun apakah angka tersebut benar benar menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya, atau hanya angka yang semu?
Episode Suar Akademia kali ini kami mengundang Salman Samir, dosen dan peneliti dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang sebelumnya sudah menyoroti hal tersebut melalui artikel the conversation. Salman mengungkapkan bahwa angka 5,61 tidak bisa dikatakan sehat karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Sebagai contoh jika dibandingkan dengan kuartal satu pada tahun 2025 yang hanya 4,89%, perbandingannya cukup rendah karena pada saat itu Presiden Prabowo sedang menata Anggaran, dan belum maksimalnya program MBG saat itu. Jadi angka 5,61 muncul bukan karena ekonomi kita tiba tiba melaju pesat, namun karena dibandingkan dengan titik yang lebih rendah, atau hal ini biasa disebut base effect.
Aktivitas hari raya juga berpengaruh pada naiknya angka tersebut, tercatat Ramadhan, Imlek, Idul fitri jatuh pada kuartal satu. Sejalan dengan itu, dari sisi produksi, sektor akomodasi makan-minum tumbuh signifikan di angka 13% (tertinggi di antara semua sektor) karena efek mudik dan liburan.
Selain itu ada faktor melonjaknya belanja pemerintah, khususnya untuk MBG dan THR, ditambah melemahnya sektor eksternal dan terkurasnya cadangan devisa. Di sisi ketenagakerjaan, meski ekonomi tumbuh 5,61%, pasar tenaga kerja tidak terlihat efeknya. Sektor informal justru semakin meningkat. Di saat yang sama, hasil investigasi menunjukkan PHK terjadi di mana-mana.
Menyoroti pengaruh situasi global, Salman menjelaskan bahwa ekonomi kita saat ini masih sangat bergantung pada kondisi geopolitik global. Apalagi saat ini status Indonesia sebagai net importir, yang mengharuskan membeli minyak menggunakan dollar, hal ini juga dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Belum lagi kondisi geopolitik juga berpengaruh besar pada mitra dagang Indonesia, yang berdampak pada perekonomian indonesia.
Terkait defisit APBN yang sudah menyentuh angka 1%, meskipun Menkeu Purbaya sempat menyatakan bahwa tidak akan ada revisi, Samir menyoroti ada 3 kondisi yang memaksa terjadinya penyesuaian APBN.
Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Comments are closed.