Jakarta, NU Online
Jaringan kesehatan Nahdlatul Ulama (NU) terus mendorong pesantren menjadi salah satu basis penguatan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan promotif dan preventif, pemeriksaan kesehatan, hingga pengembangan klinik berbasis pesantren yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Direktur RSI NU Demak sekaligus Ketua Arsinu Jawa Tengah, dr Aziz, menekankan adanya kebijakan afirmasi dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mendukung pendirian klinik berbasis pesantren.
Hal itu disampaikannya saat Silaturahim Nasional Lembaga Kesehatan NU se-Indonesia yang mempertemukan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dan Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (Arsinu) di kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Peterongan, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (29/8/2026) lalu..
Ia mengusulkan klinik dapat dikembangkan pada pesantren dengan jumlah santri minimal 5.000 orang melalui skema kapitasi.
“Keberadaan klinik di pesantren dapat memperkuat pelaksanaan CKG dan skrining kesehatan, mendukung upaya eliminasi tuberkulosis (TBC), sekaligus mendeteksi dan menindaklanjuti persoalan kesehatan seperti anemia pada santriwati,” ujarnya sebagaimana daam rilis yang diterima NU Online, Kamis (3/9/2026).
Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr Niken Wastu Palupi, menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif di lingkungan pesantren.
“Beberapa langkah yang didorong meliputi imunisasi, pelaksanaan CKG, penguatan kader Santri Husada, serta peningkatan perhatian terhadap kesehatan lingkungan pesantren,” urainya.
Menurut Niken, pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa sekaligus ruang hidup bagi para santri. Karena itu, penguatan kesehatan di lingkungan komunal pesantren merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia menyebut LKNU sebagai mitra strategis yang dapat menjembatani intervensi kesehatan dengan tradisi pesantren melalui advokasi kepada para kiai dan nyai.
Enam Bulan untuk Uji Coba Kolaborasi
Sebagai langkah konkret, BPJS Kesehatan dan jaringan kesehatan NU menyepakati peta jalan kolaborasi selama enam bulan. Program tersebut akan diawali dengan pemetaan kesiapan pesantren dan fasilitas kesehatan NU.
Dua agenda menjadi prioritas, yakni pelaksanaan CKG dan skrining kesehatan komunitas hingga tahap tindak lanjut, serta penguatan kesiapan RME dan mutu data fasilitas kesehatan NU.
Pelaksanaan program akan diuji coba di sejumlah lokasi sebelum dilakukan evaluasi bersama. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk memperkuat dan memperluas program kolaborasi.
Silaturahim Nasional Lembaga Kesehatan NU se-Indonesia tersebut juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan bidang kesehatan. Di antaranya Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan dr Abdi Kurniawan Purba, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji, Ketua Persi Jawa Timur dr Bangun T Purwaka, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho, serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Swartoko.
Melalui konsolidasi tersebut, LKNU dan Arsinu bersama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kesehatan RI memperkuat komitmen membangun jejaring layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya jamaah dan santri di lingkungan NU.
Comments are closed.