Jakarta, NU Online
Kebakaran kembali melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo, Kota Surakarta, Kamis (3/9/2026) sore. Berulangnya kebakaran justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar yaitu pengelolaan sampah yang belum mampu mencegah timbunan sampah menjadi ancaman bagi lingkungan dan warga sekitar.
TPA Putri Cempo sebelumnya juga terbakar pada 2023. Sepanjang 2026, kebakaran dilaporkan terjadi pada 6 Juni dan 10 Juni. Rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa risiko kebakaran bukan peristiwa insidental, melainkan ancaman yang terus berulang.
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah Nur Cholis menilai bahwa kebakaran tidak semestinya selalu dikaitkan dengan suhu tinggi dan musim kemarau.
“Alih-alih menempatkan musim kemarau sebagai dugaan dan penjelasan tunggal atas berulangnya kebakaran, kami justru melihat persoalannya jauh lebih mendasar,” katanya dalam keterangan diterima NU Online, Jumat (4/9/2026).
Cholis mengungkapkan bahwa faktor ekologis dan persoalan tata kelola turut membentuk serta meningkatkan risiko kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta sebelumnya menyatakan bahwa praktik open dumping di TPA Putri Cempo menghasilkan emisi metana yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pada musim kemarau.
Senada, Pengampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional Wahyu Eka Styawan mengungkapkan, hasil simulasi emisi metana menggunakan metode First Order Decay (FOD) dari IPCC menunjukkan tingkat akurasi sekitar 75 persen dengan tingkat kepercayaan menengah. Hal itu berkaitan dengan keterbatasan data historis timbulan sampah di TPA Putri Cempo.
Berdasarkan simulasi tersebut, pada 2025 timbulan sampah diperkirakan mencapai 153.840,85 ton. Timbulan itu menghasilkan metana kotor sebesar 1.117,07 ton dan metana bersih sebesar 1.005,36 ton.
“Jika dilakukan pengukuran berdasarkan kedalaman timbunan sampah yang ada, sangat mungkin jumlah metana yang dihasilkan jauh lebih besar. Artinya, TPA Putri Cempo adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat kembali memicu kebakaran. Risiko ini akan terus meningkat apabila upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ucap Wahyu.
Wahyu menegaskan bahwa musim kemarau tidak semestinya dijadikan penyebab tunggal atau kambing hitam.
“Suhu tinggi memang dapat menjadi pemicu, tetapi timbunan sampah dalam jumlah besar, pembusukan yang menghasilkan gas metana, akumulasi panas di dalam timbunan, serta sistem pengelolaan sampah yang masih bermasalah merupakan faktor yang saling berkaitan,” katanya.
Warga terdekat hadapi dampak
Dampak kebakaran tidak berhenti di dalam kawasan TPA. Cholis mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi di Blok B dan merembet ke Blok D. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman. Area terbakar pada titik awal diperkirakan sekitar 100 meter persegi, sedangkan total luas lahan yang terdampak mencapai sekitar enam hektare.
Ia menyampaikan bahwa kepulan asap juga memaksa kelompok rentan, seperti lansia dan balita yang tinggal di RT 03/RW 39 di ujung TPA, tepatnya di seberang Kali Jengglong, untuk diungsikan ke Puskesmas Sibela karena berisiko mengalami gangguan pernapasan.
Cholis mengatakan warga sekitar harus berhadapan dengan debu, asap, dan polusi udara yang semakin memburuk ketika kebakaran terjadi. Jika tidak segera diatasi, dampaknya dapat mengancam kawasan permukiman serta fasilitas publik seperti sekolah, kampus, dan rumah sakit yang berada tidak jauh dari lokasi TPA.
“Pengelolaan sampah yang buruk bukan hanya persoalan teknis di dalam TPA, melainkan juga persoalan keadilan lingkungan. Sayangnya, risiko dan dampak dari buruknya pengelolaan sampah justru lebih besar dirasakan oleh warga yang hidup paling dekat dengan kawasan pengelolaan sampah,” tegasnya.
Comments are closed.