Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Karimah Muhammad menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan ekosistem kerja baru hingga ke seluruh pelosok negeri.
“MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan ekosistem kerja dengan 28.390 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan lebih dari 1,1 juta penjamah makanan, pengemudi, petugas kebersihan, keamanan, dan lapangan, yang seluruhnya menggantungkan penghasilan pada keberlangsungan SPPG,” katanya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Karimah mengemukakan menghentikan Program MBG juga berarti menghilangkan nafkah lebih dari satu juta orang yang bekerja demi peningkatan kualitas program peningkatan gizi nasional tersebut.
Baca juga: KPPG: 142 SPPG perkuat program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu
Ia menyampaikan beberapa penyesuaian atau refocusing serta penghematan program optimalisasi MBG yang mencakup no school days, no MBG yang artinya penerima manfaat di sekolah hanya menerima makanan di hari aktif pembelajaran dengan penyesuaian jadwal distribusi, penutupan SPPG bermasalah, hingga penyatuan atau merger SPPG di bawah standar luas 400 meter persegi.
“Selain itu, kami juga terus melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Pembenahan sistemik ini agar MBG berjalan lebih kuat, efisien, dan tepat sasaran,” ucap Karimah.
Menurutnya, Program MBG telah menjangkau puluhan juta anak setiap hari di sekolah dan posyandu di seluruh Indonesia, bahkan pasca-refocusing yang akan mengurangi sekitar 20 juta penerima dari SMA swasta, sekolah elit, dan sekolah berasrama atau boarding school.
“Masih tersisa lebih dari 40 juta penerima manfaat yang bergantung pada program ini,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal untuk memperkuat rantai pasok program MBG.
Menurut dia, langkah tersebut bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.
Baca juga: Menkeu dorong MBG libatkan BUMDes hingga UMKM perkuat rantai pasok
Baca juga: Distribusi MBG kembali jalan, BGN pastikan kualitas layanan meningkat
“Pemerintah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.
Ia mengakui masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan itu masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.