Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya
Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya,” kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.
Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.
Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.
“PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara,” kata dia.
Baca juga: Kementerian PKP: Realisasi anggaran per 1 Juli capai Rp2,60 triliun
Baca juga: Menteri PKP tingkatkan program BSPS di enam provinsi
Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.
Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.
“Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat,” kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.
“Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR,” tuturnya.
Baca juga: Kementerian PKP perkuat tata kelola program BSPS agar tepat sasaran
Baca juga: Menteri PKP sebut tenor KPR 40 tahun disepakati dan bisa dijalankan
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.