“Udang beku Indonesia mengandung zat radioaktif.” Begitu informasi yang mengejutkan pertengahan Agustus lalu. Otoritas pangan Amerika Serikat menolak ekspor udang beku PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS Foods) yang berasal dari pabrik di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, karena menemukan paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga lalu menelusuri ternyata di sekitar pabrik BMS itu ada rongsokan dengan sampah logam bekas mengandung zat radioaktif ini. Satgas menemukan, generator, palet, dan drum logam di beberapa pabrik menunjukkan tingkat radiasi di atas ambang batas aman. Penelusuran lanjutan ada enam titik, salah satunya sumber lokal dari pabrik peleburan logam, PT Peter Metal Technology (PMT). Kemudian makin luas, 10 titik, lalu 32 titik! Sebanyak 22 pabrik di dalam kawasan Cikande dan 10 lapak rongsokan di sekitar kawasan jadi sumber zat berbahaya ini. Pemerintah berupaya melakukan pengawasan kendaraan keluar masuk kawasan industri dengan pasang alat deteksi. Terlepas dari berbagai upaya, soal keamanan produk pangan yang beredar menjadi salah satu hal yang harus jadi perhatian pemerintah. Ahmad Martin Hadiwinata, Koordinator Nasional FIAN Indonesia menyerukan, pemerintah memperketat aturan serta pengawasan di sektor industri pangan. Dia menekankan, keamanan pangan bukan hanya persoalan kualitas produk, melainkan juga perlindungan kesehatan masyarakat dan kedaulatan negara. Menurut dia, kontaminasi ini tidak hanya berdampak pada reputasi ekspor, juga berisiko menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan jangka panjang konsumen. Terutama jika bahan pangan terpapar radiasi tanpa disadari. Kasus ini, sebenarnya dampak dari kebijakan pemerintah yang melonggarkan perizinan melalui Undang-undang Cipta Kerja. Kemudahan perizinan juga berisiko melemahkan perlindungan terhadap…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.