KABARBURSA.COM — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menyalakan alarm ketahanan energi Indonesia. Ancaman lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menembus USD100 per barel membuat pemerintah didorong menghitung ulang cadangan energi nasional, dari kemampuan pasokan minyak hingga daya tahan fiskal negara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah perlu segera mengkalkulasi ulang ketahanan energi Indonesia di tengah potensi gejolak pasar energi global.
“Ini dampaknya pada ekonomi, sekarang berapa banyak cadangan energi kita. Dari sekarang harus kita lihat, dari mana kita harus mengimport minyak, berapa cost-nya, berapa selisihnya, apa dampaknya pada APBN,” ujar Luhut dikutip dari akun Instagram resminya, Rabu 11 Maret 2026.
Ia juga menyoroti potensi gangguan jalur distribusi energi global jika konflik meluas, terutama pada jalur strategis pengiriman minyak dunia.
Luhut menilai lonjakan harga minyak menjadi salah satu risiko paling nyata jika konflik berlangsung dalam waktu lama. Ia memperkirakan harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga melampaui asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN. “Kalau harga minyak tiba-tiba naik nanti bertahap itu sampai USD100 … Padahal kita bikin di APBN kita USD70,” ujarnya.
Karena itu ia menilai pemerintah perlu segera menyiapkan berbagai skenario darurat untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Peringatan tersebut menjadi penting mengingat struktur energi Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak. Ketika harga energi global melonjak atau jalur distribusi terganggu, dampaknya dapat langsung terasa pada biaya energi, subsidi pemerintah, hingga stabilitas APBN.
Ketahanan Stok BBM RI
Salah satu indikator yang langsung menjadi perhatian adalah daya tahan stok BBM nasional. Pemerintah mencatat ketahanan stok BBM Indonesia saat ini hanya berada di kisaran 20 hingga 23 hari konsumsi nasional. Kapasitas tersebut berkaitan langsung dengan keterbatasan fasilitas penyimpanan minyak dalam negeri. Total kapasitas tangki penyimpanan nasional diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 25 hari kebutuhan konsumsi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui keterbatasan ini bukan persoalan baru. “Kapasitas storage minyak kita sejak dahulu memang hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang,” ujarnya di DPP Golkar, Jumat pekan lalu.
Dengan kapasitas tersebut, stok operasional saat ini berada di sekitar 23 hari konsumsi, sedikit di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. “Standar minimal ketersediaan kita itu harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi artinya stok kita masih aman dan tidak perlu panic buying,” kata dia.
Meski masih dalam batas aman operasional, pemerintah menilai cadangan energi nasional perlu diperkuat. Target jangka menengah yang kini disiapkan adalah meningkatkan cadangan strategis hingga setara tiga bulan konsumsi nasional.
Namun target tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Untuk mencapai ketahanan energi tiga bulan, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 56 hingga 60 tangki penyimpanan baru dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Masalah lain yang memperbesar kerentanan energi Indonesia adalah kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak nasional. Produksi minyak Indonesia terus mengalami tren penurunan dalam dua dekade terakhir. Pada 2025, lifting minyak nasional tercatat sekitar 605,3 ribu barel per hari, sedikit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.
Namun angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan domestik. Konsumsi minyak Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 1,63 juta barel per hari. Artinya terdapat selisih hampir 1 juta barel per hari antara produksi dan kebutuhan domestik. Kesenjangan inilah yang membuat Indonesia sangat bergantung pada impor minyak.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan volume impor minyak mentah Indonesia pada 2025 mencapai 17,58 juta ton, atau setara sekitar 350 ribu barel per hari. Nilai impor tersebut mencapai USD9,31 miliar atau sekitar Rp157,4 triliun dengan kurs Rp16.900. Sementara kebutuhan sisanya dipenuhi melalui impor BBM olahan dari luar negeri.
Dengan struktur tersebut, impor minyak mentah saja sudah memasok sekitar sepertiga kebutuhan energi minyak nasional.
Minyak mentah yang diimpor Indonesia berasal dari sejumlah kawasan produsen energi dunia. Salah satu pemasok terbesar adalah Nigeria, yang menyumbang sekitar 26 persen dari total impor minyak mentah Indonesia. Selain Nigeria, Indonesia juga mengimpor minyak dari negara-negara Afrika Barat seperti Angola dan Gabon, serta dari kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman.
Data perdagangan migas terbaru menunjukkan Arab Saudi sendiri menyumbang sekitar 8,4 persen nilai impor migas Indonesia. Minyak dari negara-negara tersebut diangkut menggunakan kapal tanker besar menuju kilang dalam negeri.
Rute pelayaran energi ini melewati sejumlah jalur maritim strategis dunia. Kapal tanker biasanya melintasi Selat Hormuz, Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka sebelum akhirnya memasuki perairan Indonesia. Minyak dari Timur Tengah hampir pasti melewati Selat Hormuz, sementara minyak dari Afrika Barat biasanya menempuh jalur panjang melalui Samudra Hindia.
Ketergantungan pada jalur laut internasional inilah yang membuat konflik geopolitik, khususnya di kawasan Teluk, sangat sensitif bagi ketahanan energi Indonesia.
Risiko Fiskal saat Harga Minyak Tembus USD100
Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah tekanan terhadap anggaran negara. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp381,3 triliun. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak USD70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.
Namun jika konflik geopolitik mendorong harga minyak hingga USD100 per barel, maka terdapat selisih USD30 dari asumsi APBN. Dengan konsumsi minyak nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, kebutuhan tahunan Indonesia mencapai sekitar 584 juta barel. Jika harga minyak naik USD30 per barel, tambahan biaya energi yang harus ditanggung Indonesia dapat mencapai sekitar USD17,5 miliar per tahun.
Dengan kurs Rp16.900, angka tersebut setara dengan sekitar Rp296 triliun tambahan beban energi. Jika subsidi tidak disesuaikan, total belanja subsidi energi berpotensi melonjak hingga mendekati Rp680 triliun. Lonjakan tersebut tentu berisiko memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan tekanan terhadap pembiayaan APBN.
Cadangan Gas dan Infrastruktur LNG
Di tengah kerentanan pada sektor minyak, Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi lain yang cukup besar, terutama gas bumi. Cadangan gas terbukti Indonesia tercatat sekitar 34,78 triliun kaki kubik. Jika digabung dengan cadangan probable dan possible, total cadangan gas nasional mencapai sekitar 51,98 triliun kaki kubik.
Sebagian besar cadangan tersebut berada di wilayah Maluku, Kalimantan, dan Papua. Dari sisi infrastruktur, Indonesia memiliki dua fasilitas utama ekspor LNG yaitu Tangguh di Papua Barat dan Bontang di Kalimantan Timur. Kilang LNG Tangguh memiliki kapasitas sekitar 11,4 juta ton per tahun, sementara fasilitas LNG Bontang memiliki kapasitas sekitar 22,5 juta ton per tahun.
Secara keseluruhan kapasitas ekspor LNG Indonesia mencapai sekitar 34 juta ton per tahun. Selain itu, jaringan pipa gas nasional telah berkembang cukup luas dengan total panjang mencapai sekitar 47.500 kilometer. Namun pemanfaatan gas untuk sektor transportasi masih relatif rendah.
Pengembangan proyek gas besar seperti Masela Abadi diharapkan dapat memperkuat pasokan gas domestik dalam dekade mendatang.
Sementara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik. Salah satu kebijakan utama adalah pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit melalui program mandatori campuran biodiesel.
Program B40, yaitu campuran 40 persen biodiesel dalam solar, pada 2025 terealisasi sebesar 14,2 juta kiloliter, atau sekitar 105 persen dari target. Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan impor solar. Jika pada 2024 impor solar masih sekitar 8,3 juta ton, pada 2025 angka tersebut turun menjadi sekitar 5 juta ton.
Dari sisi ekonomi, program biodiesel ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga sekitar Rp130,2 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan bebas impor solar pada 2026 melalui implementasi program B50 dan peningkatan kapasitas kilang domestik.
Selain biodiesel, pengembangan energi baru terbarukan juga terus dilakukan. Pada 2025, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) Indonesia telah mencapai sekitar 15,63 gigawatt. Kapasitas tersebut didominasi oleh PLTA sebesar 7.587 megawatt, diikuti bioenergi 3.148 megawatt, panas bumi 2.744 megawatt, dan tenaga surya 1.494 megawatt.
Dengan kapasitas tersebut, porsi listrik dari EBT kini mencapai sekitar 15,8 persen dari bauran energi nasional. Pemerintah menilai penguatan energi terbarukan, gas domestik, serta bahan bakar nabati menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan impor energi dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.(*)
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Comments are closed.