Sudah berhari-hari perahu nelayan Suku Bajau terombang-ambing di bawah kolong rumah di Desa Baliara, Kabaena Barat. Sulawesi Tenggara (Sultra). Nelangsa mereka tidak dapat meraup nafkah setelah terpaksa berhenti melaut karena sulit mendapat bahan bakar minyak (BBM) solar. “Kita mau ambil apa mi ini kasihan? Cuma dari situ (melaut) kita bisa hidup,” kata Aco lirih saat kumpul bersama keluarga di teras rumahnya, penghujung Mei 2026. Bukan kali ini saja Aco tak bisa melaut imbas BBM yang langka. Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) lebih sering kosong. Kalau pun ada, acapkali kuota BBM terpangkas. “Waktu itu dikasih 20 liter satu orang. Sekarang cuma 10 liter. Tidak cukup sekali melaut. Baru harus setiap hari mengantri tapi di SPBU selalu kosong. Kalau begini terus kita mau dapat apa?” Padahal, bagi para nelayan seperti Aco, kebutuhan BBM kian berlipat menguras 80% total biaya melaut. Pasalnya, ketimbang dulu, jarak lokasi tangkapan sekarang makin jauh dan lebih lama karena zona tangkap sebelumnya sepi ikan lantaran terdampak limbah tambang nikel, terutama di area pesisir. Ada beberapa konsesi perusahaan nikel menghimpit Desa Baliara. Intensitas pengerukan tanah nikel memicu residu lumpur di sungai sebelum akhirnya berakhir di laut. Di wilayah pesisir, jejak sedimentasi mencapai mencapai tinggi betis orang dewasa. Berdasarkan analisis spasial berbasis citra satelit dari Satya Bumi per April 2026, pencemaran lumpur sudah menyebar di laut seluas 14,98 hektar setara 20 lapangan sepak bola. Dengan radius sejauh 250 meter dari bibir pantai. Penelitian Satya Bumi sebelumnya menemukan, pencemaran lumpur tambang membunuh ekosistem terumbu karang dan menyingkirkan habitat ikan. Dulu,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.