Banjir bandang dan longsor di Sumatera, sudah lebih sebulan berlalu. Banjir yang datang bersama kayu gelondongan dan lumpur menyisakan masalah besar dan perlu penanganan segera. Ratusan ribu warga masih di tempat-tempat pengungsian darurat karena rumah rusak maupun hilang karena tertimbun, berbagai infrastruktur pun masih rusak. Data BNPB menyebutkan, korban meninggal dalam bencana Sumatera sampai awal Januari 2026 sekitar 1.177 dan 147 hilang. Pengungsi mencapai 242.200 jiwa. Bencana tak hanya di Sumatera, juga Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai Maluku Utara. Merujuk data BNPB, sepanjang 2025, bencana di Indonesia 3.233 kali, sebagian besar merupakan bencana hidrologis dengan korban meninggal dan hilang mencapai 1.843 orang. Bencana besar di Sumatera tak imbangi pula dengan respon penanganan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah tidak menetapkan bencana nasional dan menolak bantuan internasional. Pemerintah berdalih, Indonesia mampu menangani situasi krisis ini. Uli Artha Siagian, dari Walhi Nasional menekankan lagi bahwa penyebab bencana ekologis karena kebijakan pemerintah dan aktivitas korporasi. Pemerintah, juga harus menegaskan korporasi harus menanggung biaya eksternalitas dari bencana. Negara tidak boleh menanggung biaya eksternalitas itu sendiri. Sebab, anggaran bersumber dari uang pajak rakyat. “Negara juga harus menagih tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem yang telah mereka rusak. Mereka telah menikmati keuntungan besar dari eksploitasi alam, saatnya mereka juga ditagih tanggung jawab untuk memulihkannya.” Sementara Jaya Darmawan, Peneliti Ekonomi Lingkungan Celios mengatakan, besarnya kerugian akibat musibah ini tidak sebanding dengan kapasitas fiskal pemerintah dalam merespons dan memulihkan dampak bencana. Dia bilang, analisis Celios menunjukkan, banjir di Sumatera menyebabkan kerugian ekonomi materiil mencapai Rp68,67 triliun secara nasional. Sementara di Aceh…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.